Pembangunan Infrastruktur Tak Dijadikan “Dagangan Politik”

NERACA

Jakarta-Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkapkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol hendaknya tidak dijadikan sebagai 'dagangan politik'. Sebab, hal tersebut dinilai hanya akan membuat pembangunan di Indonesia semakin mahal seperti saat ini. "Tidak boleh infrastruktur komersial jadi target politik karena semua akan naik, harga tanah akan naik, makanya harga tol kita per kilometer mahal sekali karena dijadikan target politik," ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, jika ingin mendorong pembangunan infrastruktur hendaknya dijadikan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK pembangunan infrastruktur hanya difokuskan pada sektor komersial seperti jalan tol. Sementara infrastruktur dasar seperti gedung Sekolah Dasar (SD), jalan desa dan irigasi terlupakan.

"Infrastruktur itu sebenarnya ada tiga kategorinya. Pertama infrastruktur dasar, kedua infrastruktur ekonomi, ketiga infrastruktur komersial. Infrastruktur dasar itu jalan desa, irigasi, gedung SD, puskesmas," ujarnya.

Said Didu mengatakan, infrastruktur komersial murni seperti tol, sekarang kita lihat yang diprioritaskan pemerintah itu infrastruktur komersial. Yang problem adalah ternyata infrastruktur komersial mengabaikan infrastruktur dasar, banyak yang terabaika.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan bahwa tarif tol Trans Jawa terlalu tinggi. Tarif yang cukup besar tersebut dikeluhkan berdampak pada pembengkakan beban operasional pengangkutan barang logistik.

Menurut Said Didu, mahalnya tarif tol menyebabkan jalan tol di sebagian wilayah di Indonesia tidak laku atau sepi peminat. "Jalan tol yang untung di Indonesia hanya 3 ruas. Jangan lihat saat Lebaran. Ketiga jalan tol itu, hanya Cikampek-Cileunyi, Jagorawi, Jakarta sampai Tangerang," ujarnya.

Dia menambahkan seharusnya jalan tol juga membuat biaya logistik lebih murah dibandingkan jalan umum atau arteri. Biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan lebih rendah karena memangkas jarak dan bahan bakar. "Jalan tol adalah jalan alternatif berbayar dan menurut aturan bayaran jalan tol harus lebih murah daripada lewat jalan biasa. Maksudnya dari penghematan bensin dan jarak tempuh," ujar Said Didu.

Said Didu mengatakan, yang terjadi saat ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jalan tol jauh lebih besar. Dia pun meminta agar investasi jalan tol diaudit agar tarif tol yang mahal bisa ditekan. "Kalau lebih mahal ada yang salah di jalan tol. Kenapa tol mahal daripada lewat Pantura berarti ada yang salah di investasi," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi tarif tol di Indonesia disebut termahal se-Asia Tenggara. Menurut Wapres JK, tidak semua tarif tol di Indonesia itu mahal. "Tapi tidak semua mahal. Ke Bandung saya murah, Cipularang yang mahal itu yang baru-baru," kata JK.

Wapres JK menjelaskan, tarif tol memang mahal jika investasi baru dijalankan. "Tergantung kapannya, kalau investasinya baru memang agak mahal," lanjut JK

Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pembangunan infrastruktur justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Sebab, keberadaan jalan tol menjadi fasilitas mempercepat pengangkutan barang logistik ke daerah-daerah seluruh Indonesia.

"Saya melihat jalan tol sebagai sumber pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya jalan tol kan kelancaran transportasi menjadi lebih baik biaya logistik bisa turun. Nah, tentunya kita tidak bisa tergantung kepada jalan arteri," ujarnya.

Bambang mengatakan sebelum jalan tol ada, biaya logistik cukup mahal. Alasannya, melewati jalan arteri juga membuat biaya yang dikeluarkan oleh pengendara lebih besar serta jarak tempuh yang cukup lama. "Karena kalau kita menggunakan jalur arteri nanti biayanya tinggi sekali," ujarnya.

Dia menambahkan, tanpa jalan tol biaya perawatan jalan arteri membutuhkan biaya yang lebih besar. Sehingga tidak bisa dipungkiri, dengan keberadaan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau harus menyediakan jalan tol untuk melancarkan arus pengangkutan barang.

"Problemnya itu akan menimbulkan beban biaya ke pemerintah karena setiap tahun jalan tersebut akan rusak dilewati truk-truk besar sehingga akhirnya harus ada biaya perbaikan yang mungkin kita tidak pernah sadar bahwa itu ada porsi besar dalam anggaran untuk pembangunan jalan di Indonesia yang dihabiskan untuk maintenance," ujarnya. mohar

BERITA TERKAIT

Novel Baswedan Bantah Punya Kepentingan Politik

Novel Baswedan Bantah Punya Kepentingan Politik NERACA Jakarta - Penyidik KPK Novel Baswedan membantah punya kepentingan politik maupun berafiliasi dengan…

Jaga Ekonomi Politik Stabil

Di tengah hiruk pikuk politik yang makin memanas jelang Pemilu 2019, kondisi ekonomi tampaknya telah memisahkan diri (decoupling) dari politik…

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT - BPS: NPI Februari dan Maret Alami Surplus

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$ 0,54 miliar pada Maret 2019. Surplus ini berasal…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…

HASIL SEMENTARA PASLON JOKOWI-MA’RUF AMIN UNGGUL - Pemilu Aman, Citra Indonesia Makin Baik

Jakarta-Hingga Pk. 16.00 kemarin (17/4) proses perhitungan cepat (Quick Qunt) dari empat lembaga survei menunjukkan paslon Jokowi-Ma’ruf Amin untuk sementara…

Akuisisi Bank Permata Sejalan Aturan "Single Presence Policy"

NERACA Jakarta – Tren maraknya perbankan merger ataupun diakuisisi perbankan asing, tentunya memberikan gambaran ketatnya persaingan industri perbankan dalam negeri.…