Kemenperin Dorong Industri Daur Ulang di Sektor Otomotif

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian mendorong implementasi industri daur ulang atau recycle industry untuk sektor otomotif. Konsep tersebut dinilai mampu mendongkrak daya saing ekspor manufaktur Tanah Air, sekaligus bisa berkontribusi dalam menerapkan circular economy yang menjadi bagian dari industri 4.0.

“Sekarang 73% ekspor kita ditopang dari industri manufaktur dan sektor otomotif menjadi salah satu andalan,” ucap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat Seminar Nasional Kesiapan Sumber Daya manusia Industri Manufaktur Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di SMK Ananda Mitra Industri Deltamas di Cikarang, Jawa Barat, disalin dari siaran resmi.

Pada Januari-September 2018, jumlah ekspor mobil utuh (completely built up/CBU) mencapai 187.752 unit. Angkanya naik 10,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian, ekspor sepeda motor dari Indonesia, pada 2018 naik melejit 46,3% menjadi 575.000 unit. Ekspor sektor otomotif diperkirakan jumlahnya terus naik seiring rencana diterapkannya kebijakan fiskal, seperti harmonisasi tarif dan revisi besaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Karena itu, Menperin mengajak para pelaku industri otomotif nasional agar terus meningkatkan daya saingnya, dengan bersinergi mengusung ekonomi berkelanjutan melalui daur ulang, salah satunya plastic recycle. Tren saat ini, komponen besar dalam kendaraan seperti, bumper, fender, dan dashboard pada mobil tidak lagi menggunakan stainless steel, tetapi menggunakan kandungan plastik.

Ajakan Menperin tersebut sekaligus untuk mengakomodasi standar-standar keberlanjutan dari 10 prioritas nasional di dalam inisiatif Making Indonesia 4.0. “Plastik itu bukan sampah, dari segi cost plastik adalah bahan baku yang relatif lebih kompetitif dibanding yang lain, dan menyerap emisi lebih rendah,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, apabila industri otomotif menggunakan virgin plastic, maka biaya produksi akan lebih mahal. Terlebih apabila dengan impor virgin plastic, kebutuhan devisa akan menjadi lebih tinggi, karena saat ini Indonesia baru mampu memproduksi satu juta ton virgin plastic, padahal kebutuhannya mencapai lima juta ton. “Karena itu pemerintah mendorong yang namanya circular economy, yang bagian juga dari industri 4.0,” tegasnya.

Menperin menilai, kapasitas daur ulang plastik di Tanah Air masih jauh dari standar, padahal masih bisa ditingkatkan. Saat ini, di dalam negeri baru mampu mendaur ulang 12,5 persen dari standar industri yang seharusnya yakni 25 persen.

Padahal kata Airlangga, konsep ekonomi berkelanjutan dinilai dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. “Circular economy itu penting, karena akan menjadi kunci daya saing industri ke depan, semakin banyak recycle industry, semakin kompetitif,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu implementasi industri daur ulang di sektor otomotif yang sudah berjalan adalah pembuatan blok mesin, 80% persen sudah menggunakan material daur ulang. “Karena aluminum alloy itu masuk recycle material, saya tegaskan kembali bahwa recycle industry ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, jadi tidak perlu khawatir,” ujar Airlangga.

Kemudian apabila dilihat dari persektoral, aluminium sendiri sudah menjadi salah satu yang circular economy-nya tinggi, yakni sudah di atas 70%, sehingga komponen kendaraan yang menggunakan bahan recycle aluminium, seperti blok mesin dan pelek mobil lebih kompetitif dan memiliki daya saing tinggi. “Kalau misalnya industrinya harus 100 persen virgin aluminum, mobil tidak akan ada yang kompetitif, karena cost-nya akan tinggi,” jelas Airlangga.

Agar terus meningkatkan daya saing, konsep ekonomi berkelanjutan ini tak hanya untuk aluminium dan plastik saja, karena baja yang merupakan salah satu komponen utama dalam bodi mobil bisa didaur ulang melalui scrap. “Makanya, industri recycle ini terus kami dorong. Bahkan, di dalam WEF kemarin, didorong pula circular economy untuk perbankan, jadi perbankan untuk mendukung circular economy,” jelasnya.

Airlangga menambahkan, ekonomi berkelanjutan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan substitusi impor yang menjadi prioritas Kementerian Perindustrian di tahun 2019, sehingga sebisa mungkin bahan baku yang tadinya impor, dibuat di dalam negeri. “Sekarang pemerintah sudah memakai formula, untuk mengurangi impor adalah substitusi impor, kemudian untuk mendorong ekspor dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Sektor Pengolahan - Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat

NERACA Jakarta – Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah…

Sektor Pangan - Kasus Beras Turun Mutu Akibat Tata Kelola Distribusi Tak Optimal

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

Kenaikan Tarif Kargo Udara Berdampak ke Sektor Perikanan

NERACA Jakarta-Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Rifky Effendi Hardijanto, mengatakan kenaikan tarif kargo udara turut…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Making Indonesia 4.0 Disebut Pemicu Ekspor Industri Manufaktur

NERACA Jakarta – Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, pemerintah semakin menggenjot…

Kebijakan Harus Fokus Pada Capaian Ketahanan Pangan

  NERACA Jakarta – Berbagai program terkait kebijakan pangan sudah disampaikan oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden,…

Penguatan Industri Hulu Jadi Salah Satu Prioritas Utama

NERACA Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah strategis perekonomian 2020-2024 yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor manufaktur. Ada…