NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat membantu pemerintah dalam memasang target penerimaan yang lebih baik. "Kenapa pemerintah menerapkan IUPK, karena itu diterapkan bagi wilayah eks yang telah dilakukan penambangan. Jadi pemerintah harusnya mendapatkan lebih," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta, Kamis (7/2).

Dia menjelaskan bahwa dalam IUPK terdapat net profit margin, sedangkan dalam izin usaha pertambangan (IUP) tidak terdapat yang namanya net profit margin. "Karena kita menganggap kalau wilayah eks tersebut nilai tambah lebih ada. Apakah itu tembaga, batu bara, atau timah, pokoknya asal wilayahnya eks dan cadangannya ada, maka harus menjadi IUPK sehingga pemerintah bisa memasang target penerimaan negara yang lebih baik," kata Bambang Gatot.

Pernyataan terkait IUPK itu disampaikan oleh Dirjen Minerba tersebut saat menanggapi pertanyaan dari peserta seminar nasional bertajuk "Freeport: Peluang dan Tantangan". Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan pelunasan divestasi PT Freeport kepada PT Inalum (Persero) pada 21 Desember 2018 yang dianggap sebagai momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dengan demikian resmi sudah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 persen saham Freeport dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk perusahaan tambang tersebut diterbitkan, menggantikan Kontrak Karya (KK) Freeport yang telah berjalan sejak tahun 1967.

Dampak positif lainnya dari penguasaan mayoritas saham Freeport, seperti dipaparkan dalam laporan Kementerian ESDM bertajuk "#EnergiBerkeadilan: 4 Tahun Kinerja, Realisasi Hingga 2018" , di antaranya pendapatan negara jadi meningkat, menghindari pengadilan arbitrase, serta adanya transfer teknologi pengelolaan tambang paling kompleks. Selain itu, penguasaan 51 persen saham Freeport oleh pemerintah juga dapat menciptakan "multiplier effect", dimana Freeport harus menyelesaikan smelter dalam waktu lima tahun di Indonesia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan investasi di subsektor mineral dan batu bara (minerba) tahun ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Proyeksi investasi di subsektor minerba pada 2019 sama dibandingkan tahun 2018 sebesar USD6,2 miliar. “Investasi tahun ini mirip-mirip saja belum ada eksplorasi besar-besaran. Saya kira wilayah baru belum banyak di lelang sehingga untuk eksplorasi baru tidak ada,” ujar Bambang.

Menurut dia, tidak naiknya target investasi di subsektor mineral dan batu bara karena banyak tambang beroperasi bukan merupakan tambang baru. “Untuk investasi tambang yang sudah eksploitasi biasanya seputar penggantian capital expenditure peralatan dan sebagainya. Untuk tambang eksplorasi ada 10 lelang juga belum laku,” kata dia. Dia mengatakan, lelang 10 wilayah tambang eksplorasi tersebut merupakan bekas Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu wilayah pertambangan yang belum laku itu ialah tambang Silo di Jember, Jawa Timur.