Ekspor Sawit Mentah Diperkirakan Tetap Tumbuh Hingga 5 Persen - Sepanjang 2019

NERACA

Jakarta – Ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) diperkirakan tetap tumbuh 4-5 persen pada 2019, meski permintaan komoditas itu dipastikan meningkat seiring dengan program Biodiesel 20 (B20). Kontribusi ekspor CPO dan turunannya masih dominan dibandingkan penyerapan pasar dalam negeri.

Perkiraan itu dikemukakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono pada paparan kinerja industri CPO dan turunannya pada 2018 dan prospek 2019 di Jakarta, disalin dari Antara. "Kalau dalam negeri meningkat signifikan, paling ekspornya berkurang," kata Joko.

Ia juga memperkirakan kenaikan produksi CPO pada 2019 tidak sebesar 2018 yang mencapai lebih dari empat juta ton dari sekitar 38 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 43 juta ton pada 2018. "Produksi normal naik 1,5 juta sampai dua juta ton per tahun," kata Joko.

Berdasarkan data GAPKI, sepanjang 2018 total ekspor CPO dan turunannya mencapai 34,6 juta ton naik sekitar delapan persen dibanding 2017 sebesar 32,1 juta ton. Kendati volume ekspor meningkat, secara nilai, ekspor turun sekitar 11 persen pada 2018 menjadi 20, 54 miliar dolar dibandingkan 2017 sebesar 22,97 miliar dolar AS. "Penurunan nilai ekspor terjadi karena harga CPO turun," kata Joko.

Pada 2017 rata-rata harga CPO sekitar 714,3 dolar AS per ton dan pada 2018 turun 17 persen menjadi rata-rata 595,5 dolar AS per ton. Joko optimistis kendati banyak tantangan di pasar ekspor, terkait antara lain bea masuk yang tinggi di India dan tuduhan subsidi oleh Uni Eropa, peluang peningkatan ekspor sangat terbuka karena banyak negara-negara nontradisional belum digarap optimal seperti Timur Tengah dan Asia Selatan. "Ini sesuatu yang bagus, pasar domestik kuat, tapi kita tetap kembangkan pasar ekspor," ujar Joko yang berharap program B20 berjalan lancar sesuai target sepanjang 2019.

Kampanye hitam yang menyerang industri sawit nasional harus cepat ditangani dan berbagai pihak yang melakukan penyerangan tersebut juga perlu untuk ditelusuri lebih lanjut misalnya terkait dengan sumber dananya.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, kampanye hitam yang dilakukan sejumlah LSM yang menyerang industri sawit harus cepat ditangani agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri.

Apalagi, lanjut Bhima Yudhistira, Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran serta harga CPO atau minyak kelapa sawit pada saat ini terus terkoreksi. Ia juga mengemukakan agar selain tetap melobi negara importir serta membuka akses pasar baru, pemerintah perlu tegas terhadap aksi kampanye hitam.

"Sikap tidak peduli berakibat pada kehancuran industri sawit. Masalah seperti ini pernah terjadi dengan komoditas lain seperti rempah-rempah yang kini hanya kita dengar cerita kejayaannya saja," paparnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo menginginkan pemerintah dapat menelusuri sumber aliran dana dari sejumlah LSM seperti Greenpeace yang disinyalir melakukan kampanye hitam terhadap industri sawit.

Firman Subagyo juga menanggapi sikap tegas Perdana Menteri Narendra Modi yang memblokir rekening bank Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran tersebut, lembaga non pemerintah itu menutup dua kantor perwakilannya di India. Selain Greenpeace, Pemerintah India bahkan mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.

Firman menambahkan, Ketegasan menghadapi arogansi Greenpeace juga ditunjukkan pemerintah Brasil. Ketika bertemu Menteri Kehutanan dan perwakilan parlemen di Brasil, mereka secara tegas mereka menolak kehadiran LSM itu. Ia berharap agar Indonesia punya keberanian yang sama seperti Pemerintah India dan Brasil. Apalagi, selama bertahun-tahun beroperasi di dalam wilayah Republik Indonesia, organisasi masyarakat itu tidak menunjukkan keperpihakan pada kepentingan nasional.

Pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo sepakat bahwa sebagian besar LSM asing di Indonesia tidak mematuhi prosedur dan aturan hukum di Indonesia, sehingga tepat jika pemerintah bersikap tegas dan tanpa kompromi. "Pemerintah harus segera melakukan investigasi untuk mengetahui kepatuhan terhadap hukum serta sumber aliran dana yang dipergunakan Greenpeace di Indonesia," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan komoditas kelapa sawit menjadi produk perkebunan yang paling produktif dalam menghasilkan minyak nabati daripada komoditas lainnya seperti bunga matahari dan kacang kedelai.

BERITA TERKAIT

NERACA PERDAGANGAN DEFISIT US$1,16 MILIAR DI JANUARI 2019 - CORE: Defisit NPI Diprediksi Masih Berlanjut

Jakarta-Ekonom CORE memprediksi neraca perdagangan Indonesia (NPI) diperkirakan masih terus defisit hingga sepanjang tahun ini, karena kondisi ekspor impor Indonesia…

PELEPASAN EKSPOR PRODUK MAYORA KE 250 RIBU

kiri ke kanan. Andre Atmaja selaku Presiden Direktur Mayora Group memberi penjelasan seputar produk Mayora kepada Presiden Republik Indonesia Joko…

Optimistis di 2019, BMW Indonesia Bakal Rilis 10 Mobil Baru

BMW Grup Indonesia akan meluncurkan sebanyak 10 mobil terbaru pada 2019, menunjukkan kepercayaan pabrikan mobil mewah asal Jerman itu dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Sektor Pangan - Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan…

Harga Minyak Naik Didukung Optimisme Perdagangan

NERACA Jakarta – Harga minyak terus menguat pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena pasar didukung oleh tanda-tanda kemajuan…

Agar Pemerintah Benahi Kekacauan Tata Niaga Impor Pangan

NERACA Jakarta – Pemerintah diminta membenahi kekacauan tata niaga impor pangan nasional terutama yang terkait dengan tata produksi, distribusi, serta…