NERACA

Makassar - Sekitar 86 persen Kelompok Penerima Manfaat (KPM) banuan sosial (Bansos) sudah menggunakan jasa perbankan dengan mengaplikasikan program non tunai. Hal tersebut dikemukakan Menteri Sosial(Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Rakorwil Bantuan Sosial Pangan dan Bimbingan lanjut Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tahun 2019 di Makassar, Rabu (6/2).

Agus menyatakan, telah terjadi gerakan nasional yang disebut inklusi keuangan setelah bantuan pemerintah diberikan dengan cara non tunai, atau melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sementara berdasarkan data dari Lembaga survey Microsave Indonesia selaku mitra kerja Bill and Melinda Gates Foundation melansir 86 persen KPM baru melakukan afiliasi dengan perbankan setelah memiliki KKS. "Jadi sebelum mempunyai itu, belum sama sekali terakses dengan perbankan," katanya.

Tidak hanya itu, survei tersebut juga merilis ada 84 persen KPM yang puas dengan hadirnya E-Warung lantaran beberapa alasan yang dianggap sangat memudahkan masyarakat. Di antaranya antriannya tidak lagi lama, produk yang bagus dan jaraknya tidak jauh dari rumah. "Walaupun masih ada ruang-ruang yang perlu untuk perbaikan," kata Mensos.

Tidak hanya itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2018, angka kemiskinan yang sebelumnya berada di angka 9,82 kini bisa ditekan kembali menjadi 9,66. "Kami percaya program Bansos yang jumlahnya banyak sekali mampu memberikan kontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Menurut dia, program Raskin yang tujuannya mengurangi beban terhadap pembelanjaan pangan masyarakat. Program yang telah hadir untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan pangan sehari-hari. Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk perbaikan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Di Sulawesi Selatan sendiri terdapat kurang lebih 40.000 penerima PKH dari 24 kabupaten/kota.