OJK Dorong Perbankan Prioritaskan Pembiayaan Perikanan

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong berbagai perbankan untuk juga mulai memprioritaskan pembiayaan perikanan dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. "OJK mendukung di bidang pembiayaannya di mana kita mendorong agar bank-bank atau industri keuangan lainnya juga mulai memprioritaskan pembiayaan di sektor perikanan dengan berbagai kebijakan, dan arahan yang terukur dengan tetap memperhatikan kehati-hatian," kata Direktur Pengaturan Bank Umum OJK Eddy Mandindo Harahap di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, total aset perbankan Indonesia sangat besar, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank-bank ini dinilai berperan untuk membantu usaha masyarakat. Dana yang disimpan di bank dalam bentuk tabungan dan deposito, lanjutnya, dapat disalurkan kepada masyarakat dan perusahaan yang memang membutuhkan dana atau kredit, termasuk untuk membantu akselerasi program pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.

Bank sendiri, ujar dia, telah menyediakan berbagai macam kredit, di antaranya kredit produktif, investasi, dan konsumtif. Menurut Eddy Mandindo Harahap, kredit produktif dapat dimanfaatkan nelayan sebagai modal kerja misalnya untuk membeli bahan bakar, pakan ikan, maupun sembako awak kapal perikanan yang sifatnya modal kerja jangka pendek sebagai pembiayaan operasional.

Adapun kredit investasi dapat dimanfaatkan untuk membeli kapal atau peralatan melaut atau kegiatan budidaya yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Namun, nelayan tidak dianjurkan untuk mengajukan kredit konsumtif untuk pembelian motor, rumah, dan hal lain yang bersifat konsumtif dan tidak menghasilkan. Eddy menyatakan, OJK juga mendorong perbankan untuk menyusun periode pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kegiatan usaha nelayan.

Berdasarkan data OJK, Desember 2016 total kredit yang diberikan perbankan untuk sektor maritim mencapai Rp95,398 miliar. Pada 2017 meningkat menjadi Rp101,996 miliar, dan pada 2018 kembali meningkat menjadi Rp105,892 miliar. Namun, Non Performing Loan (NPL) atau potensi kredit macet menunjukkan penurunan setiap tahunnya. NPL 2016 tercatat 5,28 persen, dan turun menjadi 3,97 persen di 2017, dan kembali turun menjadi 2,79 persen di tahun 2018.

"Angka yang menggembirakan karena jumlah kredit naik tapi NPL-nya turun. Padahal umumnya kalau total kredit naik, NPL ada kecenderungan untuk naik. Khusus di sektor maritim ini cukup bagus," tuturnya. Untuk itu, pemerintah terus bersinergi mendorong perbankan menyalurkan bantuan demi pertumbuhan sektor maritim yang merupakan sektor produktif dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Caranya dengan memberikan bobot penilaian risiko kredit UMK sebesar 75 persen, lebih kecil dibandingkan bobot risiko korporasi sebesar 100 persen.

Sepanjang 2018, pemerintah melalui KKP juga telah menyelenggarakan berbagai program lainnya untuk mendorong kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah menyalurkan 562 unit bantuan kapal perikanan, 720 paket alat penangkap ikan, dan 138.679 premi asuransi nelayan.

DJPT juga membangun 11 lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis, 134 syahbandar perikanan dengan 283 petugas, 4 lokasi TPI perairan darat, dan 4 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Selain itu, DJPT juga melayani e-logbook 1.595 kapal penangkap ikan, menempatkan 252 observer kapal, penataan perizinan di 11 WPP, dan melayani 9.951 Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) nelayan.

BERITA TERKAIT

Inovasi di Bidang Perikanan Budidaya Diapresiasi

NERACA Jakarta - Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya merupakan penghargaan yang diberikan dari Presiden kepada warga Negara Indonesia yang telah sangat…

Masa Transisi 3 Tahun Sebelum Bayar Premi - Program Restrukturisasi Perbankan

    NERACA   Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan langsung memungut premi tambahan terhadap industri perbankan untuk…

Energy Watch: Saatnya Dorong Peningkatan Pelayanan PLN

    NERACA   Jakarta - Upaya PLN untuk mengaktifkan kembali aliran listrik setelah 6 jam padam dipandang Direktur Eksekutif…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Fintech Bakal Luncurkan Kode Etik

    NERACA   Jakarta - Tiga asosiasi di industri fintech yakni Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), bersama dengan Asosiasi Fintech…

Tingkatkan Akses Asuransi Syariah, FWD Life Gandeng K-Link

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) menandatangani perjanjian kerja sama dengan K-Link Indonesia (K-Link),…

Berjuang ala CIMB Niaga untuk Melayani Indonesia

    NERACA   Jakarta - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M Siahaan menegaskan, sejarah adalah bagian…