Pemerintah Sebut Tol Jadi Pilihan Transportasi - TARIF TOL TRANS JAWA DIANGGAP KEMAHALAN

NERACA

Jakarta – Jalan tol yang menghubungi seluruh Jawa telah dirampungkan oleh pemerintah. Namun, muncul keluhan dari beberapa pengguna jalan tol Trans Jawa tersebut terutama para pengemudi truk. Pasalnya untuk menikmati fasilitas tol dari Jakarta menuju Surabaya, tarif tol yang mesti dibayar mencapai Rp1.382.500 untuk kendaraan golongan V (truk dengan lima gandar atau lebih). Lantaran kemahalan, para pengemudi truk mengalihkan jalur menuju jalur Pantura.

Mahalnya tarif tol, menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, akan memberikan banyak pilihan bagi pengguna jalan. Namun begitu, Luhut menyebut bahwa lambat laun tarif tol yang kini dianggap mahal akan turun karena banyaknya alternatif pilihan untuk pengangkutan barang. "Akan terjadi penyesuaian baru. Pada akhirnya biayanya turun, pasti itu. Kalau kita angkut pasti 'cost' (biaya) turun karena ada alternatif pesawat, pantura, tol, kereta api. Dulu tidak ada pilihan itu," ungkapnya di Jakarta, Senin (4/2).

Menurut Luhut, pihaknya akan ikut mengecek tarif yang dikeluhkan itu. Evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan investasi yang ditanam hingga keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan pembangunan. "Kan membangun itu mereka juga hitung. 'Revenue' (pendapatan) yang didapat, dengan investasi segitu. Itu enggak sembarang dibuat juga," tuturnya. Namun, menurut Luhut, bukan masalah jika nanti banyak truk yang malah menggunakan jalur pantura ketimbang tol.

"Tidak apa-apa juga, nanti tidak terlalu padat lalu lintas, itu juga bagus," katanya. Mantan Menko Polhukam itu menuturkan pengusaha logistik yang kemudian mengalihkan angkutannya dari tol ke jalur pantura karena tarif tol tentu memiliki pertimbangan sendiri. Yang pasti, menurut dia, lalu lintas tol yang longgar tentu akan membuat perjalanan menjadi lebih singkat sehingga secara hitungan ekonomi biayanya menjadi lebih murah. "Atau mereka pengen lebih cepat, ya ikut tol. Jadi punya pilihan," katanya.

Luhut menambahkan agar isu soal tarif tol Trans Jawa yang mahal tidak dimainkan untuk kepentingan politis. "Sebenarnya pasti tujuannya membuat rakyat sejahtera. Pasti ke situ tujuannya, tidak mungkin pemerintah tidak mensejahterakan rakyatnya," pungkasnya.

DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai tarif Jalan Tol Trans Jawa yang mulai berlaku penuh sejak 21 Januari 2019 lalu tergolong mahal. Oleh karena itu, DPP Aptrindo mengimbau agar tarif itu ditinjau ulang lantaran berdampak negatif tidak hanya kepada pengusaha, melainkan juga kepada occupancy ratio maupun return of investment jalan tol itu sendiri. "Memang kalau untuk angkutan barang ini ya khususnya, ya kalau untuk angkutan barang itu memang mahal," ujar Wakil Ketua Umum DPP Aptrindo Kyatmaja Lookman, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Lalu ia menceritakan perjalanan angkutan barang dari Jakarta-Surabaya yang lazim saat ini. Dari Jakarta, truk menggunakan jalan tol. Kemudian keluar di Gerbang Tol Cikampek untuk kemudian melanjutkan perjalanan hingga Surabaya melalui jalur pantai utara Jawa (pantura). Ada juga opsi lain via Cirebon melalui Jalan Tol Kanci-Pejagan. "Nah, kalau kita nanti mau total pakai tol, nanti total biaya perjalanan kita itu nambah sekitar 1,2-1,8 juta. Nah itu kan mahal sekali. Jadi kita kebanyakan sih kalau angkutan barang kita gak pakai tol," kata Lookman.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Ecomics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai ada dua opsi yang dapat menjadi jalan keluar permasalahan tersebut. Pertama, solusi ada dalam bentuk split subsidy, yakni subsidi untuk truk angkutan logistik ditanggung sebagian oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 
"Pemerintah daerah yang dilalui jalur tol misalnya di daerah Cikampek dan mendapatkan pendapatan daerah dari kawasan industri bisa alokasikan dana subsidi dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Porsinya asal jangan beratkan APBD," ujar Bhima.

Selain subsidi untuk truk, opsi kedua bisa dalam wujud cross subsidy, yakni tarif untuk pengguna kendaraan pribadi dinaikan untuk subsidi tarif angkutan logistik. Sebab, secara esensi, fungsi jalan tol adalah menekan biaya logistik barang. "Pendapatan dari kendaraan pribadi merupakan imbas turunan saja. Jadi fungsi tol harus dikembalikan ke tujuan awal, yakni tarif semurah mungkin untuk angkutan logistik. Jangan dibalik," katanya. bari

BERITA TERKAIT

Kebijakan Diskon Rokok Dinilai Hambat Visi Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian…

Pangkas Beban Utang - Waskita Karya Divestasi Bisnis Lima Ruas Tol

NERACA Jakarta – Besarnya beban utang yang ditanggung PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam ekspansi bisnis di jalan tol, menjadi…

Manfaatkan Patent Mapping - Pemerintah Cari Peluang Inovasi Pendukung Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Kalangan peneliti maupun pengambil kebijakan yang terlibat dalam melakukan kegiatan inovasi perlu memiliki pemahaman mengenai paten. Hal…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

UPAYA MEMULIHKAN EKONOMI - Penurunan Suku Bunga Acuan Jadi Pilihan Tepat

NERACA Jakarta – Merespon kebijakan suku bunga The Fed yang sudah melandai, beberapa bank sentral dunia sudah mengambil langkah pelonggaran…

IMPOR MASIH MENDOMINASI - Presiden Ingin Defisit Garam Cepat Diatasi

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa potensi garam yang dihasilkan di tambak garam Desa Nunkurus Kabupaten Kupang, Nusa…

Aturan IMEI, Ponsel Dikenakan Pajak?

Jakarta - Pemerintah terus menggodok aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan. Terbaru, pemerintah berkoordinasi…