Membangun Tanpa Utang - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Membangun infrastruktur tanpa utang menjadi sangat penting karena akan menyehatkan APBN. Indikator APBN yang sehat, dan utang semakin mengecil. Mengingat utang sudah menjadi beban yang sangat serius bagi APBN kita.

Data Bank Indonesia menunjukkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai triwulan III-2018 mencapai US$359,8 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ULN naik 4,2% (yoy). Jumlah ini meliputi utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$179,2miliar, serta utang swasta termasuk BUMN US$180,6 miliar. Dengan kurs dolar BI per sekitar Rp14.613/US$, makautang yang US$359,8miliaritusetaradengan Rp5.258 triliun.

Pasalnya, jumla hutang yang kelewat besar akan merepotkan. Di ring tinju, kalau pelatih sudah melempar handuk putih, artinya menyerah. Bayangkan, di APBN 2018, alokasi pembayaran bunga plus pokok utang mencapai Rp604,4triliun. Jumlah super jumbo itu terdiri atas pembayaran bunga sebesar Rp249,4 triliun dan cicilan pokok Rp355 triliun (angka ini tidak dimunculkan di APBN).

Alokasi untuk membayar cicilan dan pokok utang ini jauh lebih besar ketimbang anggaran pendidikan yang sesuai amanat UU minimal 20%, yaitu Rp444,1triliun. Juga lebih gede disbanding alokasi untu kinfrastruktur yang sangat dibanggakan itu, Rp410,4triliun. Ternyata, diam-diam anggaran untuk membayar utang telah melahap 37% dari pendapatan perpajakan kita.

Tapi, tunggu dulu. Bisakah membangun infrastruktur tanpa utang? Bagaimana caranya?

Pembangunan infrastruktur tanpa utang juga bias dilakukan dengan sekuritisasi proyeki nfrastruktur yang sudah jadi. Caranya, Pemerintah menjaminkan potensi pendapatan proyek di masa depanuntuk memperoleh pendanaan. Sekuritisasi sangat berbeda dengan penjualan aset BUMN kepada swasta. Sayangnya, justru pola terakhirlah yang kini banyak dilakukan Pemerintah Jokowi. Itulah sebabnya kita ketahui Pemerintah amat bernafsu menjual jalantol, pelabuhan, dan bandara.

Intinya, diperlukan kemampuan para petinggi negeri untuk mengambil langkah terobosan aliasout of the box. Pemerintah juga dituntut inovatif dan kreatif. Bukan seperti para menteri ekonomi sekarang yang bisanya hanya menambah utang dan menjual asset negara. Bagi para penganut paham neolibini, membayar utang adalah prioritas utama. Mereka merasa puas bahkan bangga kalau Indonesia dianggap sebagaigood boykarena kepatuhannya dalam membayar utang tepat pada waktunya.

BERITA TERKAIT

Jawab Permintaan Jokowi, PNM Keluarkan Program Mekaar Plus

Jawab Permintaan Jokowi, PNM Keluarkan Program Mekaar Plus NERACA Bukittinggi - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan segera meluncurkan program…

Manajemen Risiko Utang dan Investasi

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Utang yang terus menumpuk pada pemerintahan…

Naik 7,4%, Utang Luar Negeri Capai Rp 5.521 Triliun

  NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 naik 7,4 persen secara tahunan (year on…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tantangan Dihadapi Masih Besar

  Oleh: Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif INDEF Indef telah melakukan penelitan-penelitian termasuk dampak perang dagang. Perhitungan indef terhadap dampak perang…

Manajemen Risiko Utang dan Investasi

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Utang yang terus menumpuk pada pemerintahan…

Kanalisasi Paradoks Sektor Riil

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Presiden tampaknya sangat risau dengan persoalan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi…