NERACA

Semarang-Presiden Jokowi mengingatkan bahwa kelas menengah Indonesia semakin baik. Sebab kelas menengah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita ingin seperti di BKPM bapak ibu kalau ingin izin datang ke BKPM, dua jam bisa dapat sembilan izin. Dua jam untuk sembilan izin. Ini satu izin satu izin bisa berbulan bulan. Sembilan izin bisa bertahun tahun," ujarnya di hadapan pengusaha muda di Semarang, Sabtu (2/2).

Jokowi mengingatkan, bahwa kelas menengah Indonesia semakin hari akan semakin naik. Itu lah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai capres, jika dipilih menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan, Jokowi berjanji akan banyak melakukan reformasi birokrasi dan banyak debirokratisasi untuk mempercepat semuanya. "Ini hanya dua jam. Artinya apa, artinya kecepatan akan terus kita bangun. Reformasi struktural harus dikerjakan," ujarnya.

Tanpa hal tersebut, menurut Jokowi, jangan bermimpi Indonesia akan menang. Sebab, negara yang cepat akan kalahkan negara kecil. "Engga ada ceritanya negara besar kalahkan negara kecil. Ke depan negara yang cepat akan kalahkan negara yang lambat. Kalau kita tidak cepat ya artinya kita ditinggal," ujarnya.  

Sebelumnya secara terpisah, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan untuk bisa mengoperasikan layanan tersebut, BKPM telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar di 2019. Meski sebenarnya tambahan anggaran ini jauh lebih kecil dari yang telah diusulkan BKPM.

"OSS sudah disetujui antara Menkeu dan Banggar bahwa di APBN 2019 BKPM ditambahi anggaran Rp 100 miliar, meski pun masih di bawah permohonan kami Rp 200 miliar per tahun secara permanen supaya bisa menjalankan OSS dengan layak dan pantas," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat ini, lanjut Thomas, pihaknya masih dalam proses pengambilalihan layanan tersebut. Dia meyakini proses ini akan berjalan mulus. "Kami sekarang sedang bersiap-siap mengambil alih OSS dari Kemenko Perekonomian. Secara informal kami diberitahu bahwa untuk tambahan lagi agar saya menindaklanjuti dengan Ibu Menkeu langsung. Mungkin dari kantung-kantung anggaran yang lain. Dengan anggaran yang ada kami simpulkan sebaiknya kami segera bergerak untuk ambil alih OSS," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Selain itu, Thomas juga meminta maaf dengan belum maksimalnya layanan ini sejak diluncurkan pada pada pertengahan tahun ini. Namun, diharapkan di bawah BKPM, layanan ini bisa berfungsi maksimal dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan investasi. "OSS ini jauh dari mulus dan banyak sekali kendala. Tentunya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kesulitan yang dialami akibat OSS selama ini," ujarnya.

Karena itu, mulai 2 Januari 2019 pemerintah akan segera memindahkan mekanisme Online Single Submission (OSS) ke Kantor BKPM.  Sebelumnya OSS masih berada di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

"Yang kita serahkan nanti per 2 Januari itu baru operasional layanan sistem OSS nya, dengan pendukung-pendukung nya, operasionalnya," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, belum lama ini.

Namun demikian, Susiwijono menegaskan, aspek kebijakan masih akan berada di Kemenko Perekonomian dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution seperti regulasi antarkementerian dan lembaga (omnibus law), aspek bisinis, penyelesaian kasus, hingga integrasi dengan pemerintah daerah.

"Perkembangannya kan panjang, integrasi dengan PNBP, sistem pembayaran, masih banyak pengembangan ke depan. Operasional pindah ke BKPM 2 Januari, dari empat aspek itu, hanya operasionalnya saja yang dipindahkan ke BPKM, sisanya masih di Menko dan bukan hanya OSS, Inpres 7 kan disebutkan semua kebijakan yang lintas kementerian harus di Kemenko," ujarnya. mohar