Jakarta-Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan produksi Industri Besar dan Sedang (IBS) sebesar 4,07% sepanjang 2018, lebih rendah dibandingkan posisi 2017 yang mencapai 4,74%. "Secara year on year (secara tahunan) memang ini melambat dibandingkan tahun kemarin, sehingga pemerintah perlu memperhatikan angka ini," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta, akhir pekan lalu. 

NERACA

Menurut Suhariyanto, pertumbuhan IBS ini merupakan angka IBS terlemah kedua dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, pertumbuhan produksi manufaktur sedang dan besar pernah mencatat angka yang lebih buruk yaitu 4,01% pada 2016. Namun, menurut dia, kondisi ini terjadi karena 2018 adalah tahun yang berat bagi industri manufaktur. Banyak sentimen ekstenal yang mempengaruhi tindak tanduk produksi pelaku industri manufaktur.

Dia mencontohkan perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang sampai saat ini belum menemui titik temu. Selain itu, beberapa mitra utama ekspor Indonesia juga tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Contohnya China, mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% di tahun lalu, di mana angka ini adalah angka terendah dalam 28 tahun terakhir. Apalagi, porsi ekspor non migas Indonesia ke China sepanjang tahun lalu mencapai US$24,39 miliar, atau 15% dari total ekspor non migas dengan nilai US$162,65 miliar. "Selain itu, di tahun lalu Indonesia juga terpapar menurunnya harga minyak kelapa sawit, di mana CPO sendiri merupakan bagian dari industri pengolahan juga," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Secara rinci, dia menjelaskan bahwa industri kulit, barang kulit dan alas kaki mengalami pertumbuhan produksi tertinggi yakni 18,78% secara tahunan. Disusul oleh industri karet, barang karet, dan plastik mengalami pertumbuhan produksi 11,29%.

Meski demikian, terdapat pula sektor industri yang mengalami pelemahan seperti industri komputer, barang elektronik, dan optik yang anjlok 15,06% serta industri bahan kimia yang produksinya juga turun 4,95%.

Kendati demikian, produksi manufaktur masih didominasi oleh industri makanan dan minuman dengan porsi 25,41% dari seluruh total produksi IBS. Adapun, pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun lalu mencapai 7,4%.

Oleh karenanya, industri makanan dan minuman disebut sebagai tulang punggung IBS. Sehingga, Suhariyanto meminta pemerintah untuk fokus menjaga daya beli agar lesunya pertumbuhan industri makanan dan minuman tidak merembet ke kinerja industri besar dan sedang secara keseluruhan. "Apalagi sebetulnya, angka pertumbuhan industri makanan minuman sebesar 7,4 persen ini tidak berada dalam target yang ditetapkan pelaku usaha yakni 8 hingga 9%. Harapannya, industri makanan dan minuman tahun ini bisa bertumbuh, karena share-nya ini paling besar," tutur dia.

Dampak Bagasi Berbayar

Pada bagian lain, BPS juga mengungkapkan kebijakan bagasi berbayar kemungkinan besar akan berdampak ke inflasi. Tapi, mereka menyatakan butuh waktu untuk menghitung pengaruh kebijakan pengenaan tarif bagasi kepada inflasi.

Menurut Suhariyanto, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melihat dampak kebijakan maskapai tersebut kepada kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Faktor tersebut salah satunya berkaitan dengan skala pemberlakuan kebijakan.

BPS perlu melihat rute pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar dan maskapai yang menerapkan kebijakan tersebut. BPSJ juga perlu melihat porsi penerbangan dengan bagasi berbayar terhadap seluruh jasa penerbangan yang digunakan masyarakat dalam satu periode tertentu.

Selain itu menurut dia, BPS juga harus memotret penumpang pesawat yang memanfaatkan fasilitas bagasi ketika bepergian. "Tapi secara kasar, kalau memang kebijakan bagasi bikin harga tiket naik, tentu berpengaruh ke inflasi," ujarnya.

Suhariyanto mengatakan tanpa melihat kebijakan bagasi berbayar, kenaikan tarif tiket pesawat yang terjadi beberapa waktu lalu sudah menjadi salah satu komponen pembentuk inflasi pada Januari 2019. BPS mencatat, inflasi tiket pesawat bulan lalu mencapai 0,2%. "Kenaikan tiket ini sebenarnya kejadian yang cukup unusual. Biasanya, harga tiket pada Januari ini drop, ketika pemerintah minta turun, baru turun," ujarnya.

Menurut Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti, bisa saja tren inflasi tarif tiket pesawat gara-gara kebijakan bagasi berlanjut pada bulan depan. Asal, kalkulasi itu dihasilkan dari data yang memang berkualitas. Hanya saja, BPS masih perlu melihat data tersebut. Dia mencontohkan, perhitungan IHK dari tarif pesawat terbang selama ini dilihat dari komponen-komponen yang membentuk harga tersebut.

Tarif pesawat pada bulan lalu seharusnya sudah mencakup biaya bagasi, mengingat sebagian besar maskapai belum melakukan kebijakan bagasi berbayar. Namun, ketika maskapai mulai menerapkan bagasi berbayar, harga tiket pesawat tentu jadi terdistorsi.

Bisa jadi, harga tiket akan menjadi murah, namun tarif bagasi malah melonjak. Di sisi lain, ada kemungkinan harga tiket masih tetap sama, namun ada tambahan biaya bagasi saja. Akibatnya, perbandingan data tiket pesawat antara bulan kemarin dan bulan ini bisa menjadi tidak seimbang (apple to apple). Ujungnya, perhitungan inflasi tarif pesawat bisa kacau dan tidak kredibel.

Untuk itu, BPS akan meminta klarifikasi secara lebih rinci kepada maskapai terkait kontribusi beban bagasi terhadap pembentukan tarif pesawat di periode-periode sebelumnya. Jika angka ini sudah didapatkan, maka BPS bisa memproses inflasi ke tahap berikutnya. "Kebijakan tarif bagasi ini aneh karena bikin data perbandingan harga antar periode jadi tidak apple to apple. Sementara, kalau kami ingin menghitung kenaikan IHK, tentu kualitas data harus seimbang," tutur dia.

Sementara itu, PT Citilink Indonesia berencana mengenakan tarif atau biaya bagasi kepada penumpang mulai 8 Februari 2019. Besaran tarif bagasi bakal disesuaikan sesuai berat dan jarak terbang.

Direktur Niaga Citilink Indonesia Benny Rustanto menjelaskan pihaknya akan mengenakan biaya bagasi mulai Rp9 ribu hingga Rp30 ribu per kg. Tarif Rp9 ribu per kg diterapkan untuk penerbangan pendek di bawah satu jam, sedangkan tarif Rp30 kg diberikan untuk penerbangan dengan jam penerbangan paling panjang. "Harga tersebut masih terus kami lakukan kajian berapa fix-nya. Kami akan rilis khusus harga segera dalam waktu dekat,” ujarnya beberapa waktu lalu.  

Benny mengaku perseroan masih membahas rentang biaya bagasi yang akan dibebankan kepada penumpang. Rencananya pihaknya akan menjual bagasi terdiri dari paket 5 kg, 10 kg, 15 kg, dan 20 kg. "Kami juga ada free deal, bisa di beli di mana saja," ujarnya.  

Menurut dia, berdasarkan riset internal Citilink pada periode 2017-2018, penumpang Citilink rata-rata membawa bagasi sebesar 7-11 kg pada penerbangan di hari biasa. Dalam periode puncak, jumlah tersebut meningkat. Dengan demikian, ia meyakini pemberlakuan bagasi berbayar ini tidak akan memberatkan penumpang secara signifikan.

Namun demikian, Benny enggan membeberkan target kenaikan pendapatan Citilink usai penerapan bagai berbayar. "Kalau dianggap sebagai tambahan, mudah-mudahan menjadi tambahan pendapatan. Dan kalau disebut tambahan kargo mudah-mudahan juga bisa meningkatkan pendapatan kargo," ujarnya.  

Meski menarik tarif dari bagasi, penumpang Citilink bisa membeli paket hemat bagasi dengan potongan harga hingga 40%. Paket hemat bisa didapatkan maksimal empat jam sebelum keberangkatan. Sementara bagi penumpang yang sudah berada di bandara udara (bandara), dapat membeli bagasi tercatat langsung di konter check in atau customer service (CS) Citilink.

Untuk antisipasi risiko pada pemberlakuan bagasi berbayar, Benny mengatakan pihaknya telah menyiapkan infrastruktur 100%. Termasuk, ketersediaan mesin pembayaran Electronic Data Capture (EDC) pada konter check in dan Customer Service (CS) guna meminimalisasi antrian. Citilink juga menyiapkan personil berjalan untuk memudahkan penumpang.

"Kami juga menambahkan personel AVSEC untuk memitigasi dan memastikan bagasi berbayar aman. Selain itu, penumpang juga bisa melakukan pembelian di distribusi channel, website, aplikasi dan distribusi channel lain," ujarnya.

Ketentuan bagasi berbayar bagi maskapai dengan pelayanan no frills (pelayanan dengan standar minimum) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dalam Pasal 22 butir C beleid tersebut disebutkan bahwa maskapai Low Cost Carrier (LCC) bisa mengenakan biaya untuk pengakutan bagasi tercatat. bari/mohar/fba