Permintaan Tinggi di Pasar Internasional Buka Pembudidaya Udang

NERACA – Presiden Joko Widodo menyebutkan permintaan udang baik dari pasar domestik maupun internasional sangat besar sehingga merupakan peluang usaha yang perlu digarap sebaik-baiknya. Pembudidaya harus terus menggarap peluang usaha itu karena permintaan udang besar sekali.

"Kita tidak boleh membiarkan petani rugi kemudian semuanya kapok dan gak berani memelihara udang," kata Presiden ketika menghadiri panen udang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1), sebagaimana disalin dari Antara.

"Untuk awal, ini untuk pasar dalam negeri dan ekspor, tapi nanti untuk memenuhi permintaan ekspor, hampir semua negara minta," katanya. Kepala Negara menjelaskan awal pengembangan udang di Muara Gembong dilakukan pada November 2017. "Ini dulu kita tebar benih sebagai langkah mulai memperbaiki lingkungan di sini, itu November 2017, dulu pikiran kita di Februari 2018 bisa panen, ternyata gagal," katanya.

Kemudian proses diulang lagi dan yang kedua berhasil, tapi baru 50 persen. "Ini proses pembelajaran untuk para petani, memang memerlukan proses seperti ini," katanya. Ia menyebutkan panen yang kedua hanya mendapat dua ton, dan yang ketiga saat ini diperkirakan akan mendapatkan sekitar lima ton yang merupakan posisi yang normal.

"Ini yang kita harapkan. Kalau ini sudah benar, karena memelihara udang vaname juga tidak mudah, harus memperhatikan lingkungan, suhu, kemudian oksigen yang semua pengaturannya tidak mudah," katanya.

Ia menyebutkan kegagalan pada panen pertama karena ada virus. Tapi sekarang sudah mulai bisa dilihat kapan virus keluar, kapan dia tidak keluar. "Saya kira pembelajaran dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dari kelompok-kelompok petani di sini, sudah mengerti apa yang harus dikerjakan," katanya.

Presiden menyebutkan total lahan di kawasan itu (Muara Gembong) ada 11.000 hektare, kemudian yang diberikan untuk dikelola memang baru 80 hektare, dan yang dicoba baru kurang lebih 10 hektare.

"Memang kita tidak usah tergesa-gesa kalau belum dapat format yang betul. Karena ini menyangkut uang yang besar, menyangkut petani yang juga pinjam ke bank," katanya.

Menurut dia, memperluasnya pun tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting sekarang sudah ada contoh yang konkret, contoh sebuah keberhasilan dari kegagalan. "Ini penting. Justru proses seperti ini penting. Jangan dulu empat bulan saya suruh nengok ke sini, wah langsung semuanya kaya raya. Enggaklah. Semua pasti butuh proses, kerja keras," katanya.

Ia menyebutkan modal untuk pengembangan udang vaname di Muara Gembong itu sekitar Rp180 juta per hektare, kemudian hasil panen per hektare sekitar Rp310 juta hingga Rp320 juta.

"Artinya ada margin keuntungan sekali panen itu Rp120 jutaan kurang lebih. Ini kan duit 'gede banget'. Tapi memerlukan proses, kalau pas gagal waduh pinjamannya gimana. Tapi ini saya kira proses seperti ini yang saya senang. Tidak langsung berhasil. Nanti semua orang bisa jadi petani udang nanti kalau seperti ini. Ada keuntungan besar pasti ada risiko besar di situ," katanya.

Presiden Joko Widodo melakukan panen udang di tambak kehutanan sosial di wilayah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. "Ini dimulai November 2017, waktu itu kami perkirakan Februari 2018 akan panen perdana," kata Presiden.

Ia menyebutkan pada perkiraan panen pertama mengalami kegagalan total antara lain karena serangan virus. Pada panen kedua mulai memberikan hasil, namun belum sesuai harapan dan pada panen saat ini mulai memberikan hasil kepada petani.

Presiden menyebutkan pengembangan udang vaname di kawasan itu juga merupakan upaya memperbaiki pengelolaan lingkungan. Kepala Pemerintahan itu juga mengatakan perlu kesabaran dari para petani dan pihak terkait hingga dapat berhasil membudidayakan udang vaname. "Permintaan terhadap udang ini sangat besar sehingga keuntungan yang didapat juga besar, tetapi risikonya juga besar, " katanya.

Pengembangan udang di kawasan itu selain melibatkan petani juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bank Mandiri, dan pemerintah daerah.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sementara itu di tempat berbeda, tepatnya di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo menyebut sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi praktik illegal fishing di laut Indonesia sehingga diharapkan produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap semakin berkembang.

BERITA TERKAIT

SEMINAR INTERNASIONAL LPS

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (tengah), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah (kedua kiri), Kepala Eksekutif LPS Fauzi…

Realisasi Kontrak Capai 48,19% - Waskita Beton Genjot Ekspansi Pasar Eksternal

NERACA Jakarta - Pada Juli 2019, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mendapatkan kontrak baru yang berasal dari pasar eksternal…

Niaga Internasional - Perlu Siapkan Strategi Besar untuk Antisipasi Perang Dagang

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu untuk benar-benar menyiapkan strategi besar dalam mengantisipasi dampak perang dagang antara dua raksasa global,…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Pasar Non Tradisional - Indonesia Akan Perkuat Kerja Sama Perdagangan Dengan Afrika

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan akan terus berupaya membuka akses pasar produk-produk Indonesia ke pasar non-tradisional, khususnya…

Kebijakan Diskon Rokok Dinilai Hambat Visi Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian…

Ekspor Obat Hewan Tembus Rp26 Triliun Sejak 2015

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat rekomendasi ekspor produk peternakan sejak 2015 sampai semester I 2019 sebesar Rp38,39 triliun…