NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong percepatan produksi alat mekanis multiguna pedesaan (AMMDes). Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan karya anak bangsa dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional di sektor otomotif.

“Sebagaimana komitmen kami di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo saat launching AMMDes pada pembukaan GIIAS 2018 di Jakarta, AMMDes ditargetkan dapat diproduksi massal awal tahun 2019,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menurut Harjanto, PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (KMWI) selaku salah satu produsen AMMDes, tengah mengebut persiapan pelaksanaan produksi massal alat multiguna bagi “Pak Tani” tersebut. Beberapa hal telah dilakukan PT KMWI, baik secara teknis maupun administrasi.

Misalnya, mulai dari pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM, memperoleh penetapan Kode Perusahaan dan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari Kementerian Perindustrian, hingga persiapan untuk mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) di Kementerian Perhubungan. “Salah satu persyaratan perusahaan industri kendaraan bermotor untuk dapat berproduksi, diwajibkan memiliki Kode Perusahaan dan NIK, termasuk AMMDes,” ungkap Harjanto.

Dalam hal ini, Kemenperin telah melakukan verifikasi dokumen permohonan dan fasilitas produksi PT KMWI selaku produsen AMMDes dan dinyatakan lengkap dan siap. “Sehingga kami telah menerbitkan Kode Perusahaan dan NIK PT KMWI pada tanggal 8 Januari 2019 lalu,” imbuhnya.

Secara terpisah, Direktur PT KMWI Reiza Treistanto menyampaikan, pihaknya fokus pada persiapan produksi AMMDes di tahun ini. “Setelah dilakukan pemindahan lokasi produksi dari Cikarang ke Citeureup, kami terus melengkapi fasilitas produksi,” terangnya.

Tidak hanya menyiapkan peralatan produksi, PT KMWI juga sedang menyediakan peralatan pengujian dan fasilitas kantor lainnya. “Dari sisi unit AMMDes, kami terus melakukan perbaikan agar dapat memenuhi ketentuan pengujian kendaraan bermotor sebagai persyaratan mendapatkan Kode Perusahaan dan NIK dari Kemenperin serta. SUT dari Kemenhub,” paparnya.

PT KMWI bertekad untuk dapat menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar domestik dan eskpor. “Sebaimana yang berulang kali disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, AMMDes harus diperhatikan dari aspek keamanan dan keselamatan penggunaannya,” tutur Reiza.

Saat ini, PT KMWI telah mengajukan aplikasi uji tipe di Kemenhub. Diharapkan, sebelum akhir Januari 2019, SUT sudah dapat diterbitkan, untuk kemudian dilakukan pendaftaran tipe produksi di Kemenperin, sehingga target peluncuran produksi massal AMMDes pada Februari 2019 dapat tercapai.

Masih di sektor otomotif, sebelumnya, pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk itu diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas, selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya. Kemudian, Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1).

Menperin menjelaskan, pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat. “Jadi, tren global untuk kendaraan masa depan adalah yang hemat energi dan ramah lingkungan,” tuturnya.

Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. “Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, melalui kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM),” imbuhnya.