Tangkal Hoax Jelang Pemilu, WhatsApp Batasi Pesan

WhatsApp membatasi semua penggunanya untuk meneruskan pesan tunggal hingga lima kali. Tindakan ini dilakukan dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi penyebaran informasi palsu atau hoax pada platform media sosial ini. Aplikasi media sosial Facebook bahkan sudah memperkenalkan kebijakan tersebut di India sejak enam bulan lalu.

Langkah WhatsApp ini menyusul sejumlah penangkapan yang disalahkan pada laporan palsu yang disebarkan melalui layanan media sosial itu. Hingga saat ini, pengguna di tempat lain dapat meneruskan pesan hingga 20 kali.

Pembaruan aturan aplikasi WhatsApp diumumkan di satu acara di Jakarta, Indonesia. Pada April 2019, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum.

Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka telah mengambil keputusan setelah "hati-hati" mengevaluasi hasil uji coba setengah tahun di Indonesia. “Batas pengiriman lanjut secara signifikan mengurangi pesan yang diteruskan di seluruh dunia. Kebijakan ini akan membantu menjaga WhatsApp fokus pada pesan pribadi dengan kontak dekat. Kami akan terus mendengarkan umpan balik pengguna tentang pengalaman mereka, dan seiring waktu, mencari cara-cara baru menangani konten viral,” kata seorang juru bicara dari whatsapp

Hingga 256 pengguna dapat didaftarkan dalam grup WhatsApp. Jadi, secara teoritis, satu pengguna sekarang hanya dapat meneruskan pesan hingga 1.280 orang lain daripada 5.120 orang yang mungkin dilakukan sebelumnya. Namun, tidak ada yang menghentikan mereka yang menerima setiap penerusan pesan hingga lima kali lipat.

Pembatasan datang pada saat WhatsApp dan layanan Facebook lainnya berada di bawah pengawasan atas kontribusinya dalam penyebaran propaganda dan ketidakbenaran lainnya secara daring.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan alasan pembatasan pesan terusan atau forward melalui aplikasi chat WhatsApp ( WA).

Rudiantara menjelaskan bahwa pembatasan forward pesan WhatsApp ini ditujukan untuk membatasi agar konten negatif terutama hoaks tidak menjadi viral. “Saya sendiri, sejak September tahun lalu sudah bicara dengan WhatsApp. Juga dengan pemimpin dari lima negara di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, kita membahas bagaimana melakukan pembatasan penyebaran chat ke pengguna lain (limitation number of WhatsApp message share),” kata Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan, modus penyebaran hoaks biasanya menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan. “Modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial, posting dulu di Facebook ( FB), kemudian diviralkan melalui WA. Kemudian akun FB yang posting tadi dihapus. Ini yang kita perhatikan number of virality,” jelas Rudiantara.

Meski begitu, Rudiantara mengaku bahwa fitur ini tidak bisa menjamin 100 persen hoaks tidak akan tersebar. “Tugas kita adalah mitigasi risiko. Bagaimana menekan penyebaran, membuat angkanya serendah mungkin,” ungkapnya.

Rudiantara memaparkan, pemerintah sebenarnya tidak ingin membatasi pesan terusan. “Forward tidak terbatas boleh untuk konten positif bukan hoaks. Kita support unlimited forward dengan konten positif,” ungkapnya.

Namun, pembatasan ini diperlukan karena adanya temuan bahwa WhatsApp digunakan untuk menyebarkan konten hoaks dan konten negatif lainnya.

Hapus Akun

Pekan lalu, Facebook mengumumkan telah menghapus 500 halaman dan akun yang diduga terlibat dalam menyebarkan berita palsu di Eropa Tengah, Ukraina, dan negara-negara Eropa Timur lainnya.

Baru-baru ini, WhatsApp juga mengumumkan penggunaan layanan pengecekan fakta Inggris untuk menandai konten pada platform utamanya.

Namun, penggunaan enkripsi ujung ke ujung oleh WhatsApp berarti pesannya hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima mereka, sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk menemukan laporan palsu.

Tetapi pada akhir tahun 2018, pers India melaporkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan undang-undang yang akan memaksa Facebook dan WhatsApp bertanggung jawab atas konten yang "melanggar hukum". Aturan ini akan menantang penggunaan teknologi enkrips

BERITA TERKAIT

Proses Pemilu Berlarut - Laju Pasar Obligasi Terancam Terhambat

NERACA Jakarta – Pasar obligasi dalam negeri masih menjadi perburuan investor asing, meskipun tahun ini merupakan tahun politik. nvestor masih…

Walikota Depok Usulkan Kelurahan Dapat Tambahan APBD Rp173,25 Miliar - Jelang Tahun Anggaran 2020

Walikota Depok Usulkan Kelurahan Dapat Tambahan APBD Rp173,25 Miliar Jelang Tahun Anggaran 2020 NERACA Depok - Meski sekitar Rp3,5 triliun…

Personil Gabungan TNI-Polri Latihan Pengamanan Pemilu

Personil Gabungan TNI-Polri Latihan Pengamanan Pemilu NERACA Sukabumi – Personil gabungan TNI dan Polri, laksanakan pelatihan bersama pengamanan pemilu legislatif…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Tahun Politik, Serangan Siber Intai Jaringan Telekomunikasi

Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center)…

Pemerataan Kecepatan Internet, Pemerintah Bangun Satelit Satria

Pemerintah  sedang mengupayakan satelit multifungsi yang akan selesai dibangun pada 2023 mendatang untuk meratakan internet cepat di Indonesia. Direktur Utama …

Samsung Galaxy S10 Bakal Rilis Maret

Informasi mengenai flagship terbaru Samsung, Galaxy S10, semakin banyak beredar di ranah maya. Kali ini muncul informasi baru tentang waktu…