NERACA

Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan pemerintah memiliki solusi dalam menyehatkan kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan mendorong langkah strategis manajemen yang baru dan menjamin hak-hak yang dimiliki para nasabah JS Saving Plan. "Jiwasraya memang keadaannya tidak sebaik yang diharapkan. Tapi saat ini sedang memperkuat strukturnya. Pemilik polis Jiwasraya itu jadi tanggung jawab kita dan harus dijaga supaya baik," kata Rini, seperti dikutip Antara, kemarin.

Selain aksi korporasi yang sedang dilakukan manajemen baru Jiwasraya, pemerintah juga sedang menimbang potensi lain yang dimiliki perusahaan dalam rangka penyehatan dan menggejot kinerja. Rini pun telah meminta Deputi Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, untuk mengawal langkah strategis manajemen yang baru untuk menyehatankan kondisi Jiwasraya.

"Kita lihat peluangnya apa lagi (agar) bisa luas, untuk bisa kembangkan usaha Jiwasraya supaya resiko perusahaan menurun. Saya yakin pak Gatot bisa menyehatkan kembali," tutur Rini. Seperti diketahui, dalam upaya penyehatan Jiwasraya pemerintah bersama manajemen yang baru telah menyusun rencana strategis mulai dari sinergi BUMN hingga pada peningkatan penjualan produk asuransi tradisional dan unitlink perusahaan.

Berkaitan dengan tanggungjawab terhadap nasabah, manajemen Jiwasraya yang baru juga telah menawarkan opsi perpanjangan masa polis (roll over) dengan kompensasi bunga 7 persen dibayar dimuka.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Johnny G. Plate menilai kasus tunda bayar polis JS Saving Plan yang tengah dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (persero) merupakan akumulasi dari masalah-masalah lama yang belum diselesaikan dengan tuntas. "Coba kita amati, berapa umur Jiwasraya? Sudah ratusan tahun kan? Nah ini kenapa sekarang ramai-ramai? Saya lihat memang tidak ada komitmen dan konsistensi dari stakeholders sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya mulai muncul seperti sekarang," ujar Johnny.

Ia mengatakan, guna mengetahui akar masalah kesulitas likuiditas yang tengah dihadapi Jiwasraya, DPR bersama Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intens melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga secara berkala menggelar rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi, sekaligus meminta penjelasan perihal langkah-langkah konkret terkait upaya pengawasan ke depannya.

"Pemerintah, OJK dan manajemen sudah melakukan banyak hal dengan menyusun 'exit plan' dan opsi-opsi perbaikan yang sesuai prosedur dan efektif. Jangan malah dipolitisasi seperti rumor BUMN-BUMN yang dikatakan bangkrut," katanya. Ia mengharapkan nasabah bisa tenang karena DPR bersama pemerintah ak an berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. "Tinggal sekarang kita mendukung langkah-langkah perbaikannya," katanya.