NERACA

Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir November 2018 atau setara Rp5.220 triliun dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS. Berdasarkan Statistik ULN yang dipublikasikan Bank Indonesia, Utang luar negeri (ULN) itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,5 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN 189,3 miliar dolar AS.

Jika dibandingkan Oktober 2018, utang asing Indonesia naik 12,3 miliar dolar AS. Pertumbuhannya secara tahunan pun meningkat pada November 2018, karena pada Oktober 2018, hanya bertumbuh 5,3 persen (yoy). Bank Indonesia menilai struktur utang masih berkategori sehat. Parameternya adalah rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap di 34 persen.

"Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers (negara dengan kapasitas ekonomi serupa)," tulis BI. Selain itu, struktur ULN Indonesia didominasi ULN berjangka panjang dengan porsi 84,8 persen dari total ULN. Secara rinci, dalam ULN Indonesia, ULN pemerintah adalah 180,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir November 2018.

Posisi ULN pemerintah tersebut bertambah 5,1 miliar dolar AS dibandingkan posisi Oktober 2018 karena masuknya dana investor asing di pasar Surat Berharga Negara domestik selama November 2018. Sementara ULN swasta pada November 2018 naik 10,1 persen (yoy). ULN swasta pada November 2018 tersebut bertambah 7,1 miliar dolar AS dibandingkan Oktober 2018 karena sebagian besar didorong masuknya dana ke surat utang korporasi.

Info BI tersebut juga menyatakan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir November 2018 yang tetap stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers . Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 84,8 persen dari total ULN.

Dikatakan, BI dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Kementerian Keuangan menekankan bahwa kondisi utang pemerintah saat ini masih dalam pengelolaan yang baik. Kemenu pun membandingkan kondisi uatang RI dengan 3 negara ini. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menjelaskan, penghitungan utang per kapita tidak ada hubungannya dengan kemampuan membayar utang. Kemampuan membayar utang dilihat dari penghasilannya, dimana dalam suatu negara dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB).