NERACA

Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan suku bunga deposito agar tidak terjadi perlombaan kenaikan suku bunga yang tidak kondusif di tengah pengetatan likuditas. “Kalau tidak diatur, pengetatan likuiditas akan meningkat, dan hal itu tidak bisa memberikan suasana kondusif dan stabil untuk suku bunga," kata Ketua Himbara yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono saat rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (15/1).

Maryono meminta pengaturan suku bunga deposito itu agar dirancang fleksibel dan memperhatikan kepentingan seluruh kelompok bank dari Bank Umum Kegiatan Usaha(BUKU) I hingga BUKU IV. "Kami butuh aturan, di mana aturan itu harus lebih fleksibel, jadi tidak mengurangi ruang pasar. Bagaimana aturan itu fleksibel dan tidak kaku," kata dia.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi Keuangan DPR Andreas Edy Susetyo menilai kesenjangan likuiditas antar bank bermodal kecil di segmen BUKU I hingga bank bermodal besar di BUKU IV masih terjadi. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali aturan mengenai likuditas yang berdasarkan pembagian kategori bank. Hal itu juga karena jika terjadi pengetatan likuiditas, bank kecil akan sangat terkena dampak.

"Kalau pengaturan dilakukan regulator segala macam, akan dibaca pasar menjadi lain. Tapi saya setuju ada kerangka yang berbeda dari bank BUKU I hingga BUKU IV," kata dia. OJK sebelumnya pernah mengeluarkan kebijakan supervisi untuk penetapan batas atas bunga deposito pada Maret 2016. Dalam kebijakan supervisi itu, bank bermodal inti Rp5 triliun-Rp30 triliun atau BUKU III diatur dalam batas atas (caping) bunga deposito sebesar 100 poin di atas suku bunga acuan BI, sedangkan bank BUKU IV atau yang bermodal inti di atas Rp30 triliun ditetapkan sebesar 75 poin di atas suku bunga acuan BI.

Dalam kesempatan sebelumnya, bank kecil berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun tangan menyelesaikan masalah ketatnya likuiditas perbankan dengan menerapkan batas atas (capping) bunga deposito. Direktur Utama Bank Dinar Indonesia, Hendra Lie mengatakan capping bunga deposito perlu dilakukan karena bank menengah dan besar mulai menawarkan bunga deposito terlalu tinggi dan membuat bank umum kegiatan usaha (BUKU) I dan BUKU II tidak mampu bersaing.

"Pembatasan ini masih wajar. Mereka BUKU 3 dan BUKU 4 produknya lebih beragam, mereka masih bisa leluasa mencari sumber pendanaan, sementara bank BUKU 1 dan BUKU 2 hanya bisa organik saja. Jadi sudah seharusnya rate-nya gak perlu lebih tinggi dari kami. Sekarang mereka lebih tinggi, ada yang sampai di atas 9% bahkan," keluh Hendra Lie, seperti dikutip CNBC.

Hendra Lie menambahkan selisih bunga deposito yang terlalu lebar antara bank kecil dengan bank menengah dan besar akan membuat nasabah pindah ke bank besar. Nasabah mau menyimpan dana di bank kecil karena mengejar bunga deposito tinggi. "Kalau nasabah disuruh pilih antara bank BUKU 1 dan BUKU 3 dengan selisih bunga deposito hingga 1%, tentu mereka akan lebih memilih bank BUKU 3. Padahal deposito itu produk andalan bank kecil," ujarnya.

Asal tahu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah menerapkan capping suku bunga deposito pada 2015 silam. Waktu kondisi likuiditas memang ketat dan bank menengah dan kecil agresif menawarkan bunga deposito tinggi. Bahkan ada bank yang menawarkan bunga deposito di atas 10-12%. Sebagai solusinya, OJK mematok bunga deposito BUKU IV maksimal BI rate plus 75 bps dan BUKU 3 maksimal BI rate plus 100 bps. Adapun BUKU 1 dan BUKU 2 tidak dipatok.