Kemudahan Berinvestasi Diharap Tingkatkan Investasi

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kemudahan perizinan yang diberikan melalui sistem layanan terintegrasi elektronik (OSS) diikuti oleh peningkatan realisasi investasi. "Ini akan memudahkan proses perizinan, setelah itu dia terbuka kesempatan untuk melaksanakan investasi," kata Darmin usai mendampingi Presiden saat meninjau pelayanan sistem OSS di Jakarta, Senin (14/1).

Darmin mengakui realisasi investasi ini tidak bisa dinilai dalam waktu dekat karena membutuhkan proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. "Pelaksanaan investasi perlu membeli tanah atau macam-macam. Bisa terealisasi dua atau tiga tahun untuk yang menengah. Setahun mungkin bisa. Tapi kalau yang besar bisa empat-lima tahun," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pembenahan dalam proses perizinan berusaha harus dilakukan karena bisa berdampak positif kepada kinerja investasi dalam jangka panjang. Untuk itu, dalam waktu dekat, pemerintah bersama dengan BKPM akan kembali melaksanakan sosialisasi sistem OSS kepada pelaku usaha maupun pemerintah daerah. "Kita sedang membicarakan dengan (Kepala BKPM) pak Tom, kapan mengundang gubernur, bupati, walikota dan sebagainya, sesuai arahan Presiden," kata Darmin.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau "Online Single Submission" untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Pengelolaan sistem yang lahir pada pertengahan Juli 2018 ini dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian selama enam bulan dan pernah melayani proses perizinan sebanyak 1.500 dalam sehari. Sejak awal Januari 2019, BKPM mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sistem elektronik yang menjamin kemudahan proses perizinan hanya dalam waktu satu jam ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) akan dapat mengurangi praktik korupsi secara signifikan. "Dampaknya luar biasa, karena nanti tidak ada lagi perizinan-perizinan yang istilahnya 'salaman' karena sudah ada sistemnya. Kongkalikong ke pejabat daerah akan berkurang," katanya.

Luhut menjelaskan sistem terintegrasi secara online itu akan membuat mimpi-mimpi pejabat daerah yang ingin mendapatkan tambahan uang secara mudah sirna. Praktik politik uang yang kerap dilakukan pun, menurut dia, akan dapat berkurang sehingga membuat kepemimpinan di daerah menjadi lebih baik. "Jadi ini pasti akan mengurangi korupsi, akibatnya kampanye akan banyak berkurang dengan penggunaan uang. Akhirnya orang yang maju jadi bupati, gubernur adalah orang dengan idealisme. Itu bagian dari revolusi mental," ujarnya.

Luhut juga menyebut sistem OSS akan membuat investasi dapat terealisasi lebih cepat dan mudah. Ia mencontohkan investasi pembangunan pabrik bahan baku baterai litium di Morowali, Sulawesi Tengah, yang hanya memakan waktu satu minggu. "Ini suatu revolusi yang kita tidak sangka. Pabrik (bahan baku) baterai lithium itu saja dua minggu tax holidaynya sudah keluar," imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…