Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menegaskan tarif tenaga listrik tidak mengalami kenaikan sampai dengan triwulan I tahun 2019. "Sudah diinfokan bahwa tidak akan naik tarif listrik," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (10/1).

Selain itu, subsidi listrik tepat sasaran tetap dijalankan oleh Kementerian ESDM di mana salah satu kebijakannya adalah tetap memberikan subsidi listrik bagi seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM). Kebutuhan subsidi listrik tahun 2019 sebesar Rp65,32 triliun sedangkan alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp59,32 triliun dan carry over ke tahun berikutnya sebesar Rp6 triliun.

Untuk pemenuhan serta membantu rasio elektrifikasi masyarakat miskin, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar dapat memberikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang ada di wilayahnya.

"Kami mengajak kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang memiliki APBD triliunan rupiah untuk membantu masyarakat merealisasikan pemasangan listrik baru," kata dia usai melakukan kunjungan ke PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (8/1).

Ia mengemukakan saat ini jika masyarakat kurang mampu ingin mendapatkan sambungan baru listrik mungkin masih keberatan untuk biayanya. Untuk itu, Jonan mengharapkan kebutuhan biaya sambungan listrik tersebut bisa dibantu oleh pemerintah daerah setempat."Untuk tahun 2019 ini ada anggaran sekitar Rp6 Triliun yang bisa digunakan untuk sambungan baru dari APBN. Namun, bagi-bagilah supaya banyak yang mendapatkan sambungan baru," ujarnya seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan selain sambungan baru pihaknya juga mengoptimalkan potensi listrik yang dihasilkan dari pembangkit surya untuk menjangkau wilayah terpencil yang belum teraliri listrik.

Jonan mencontohkan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terdapat sekitar 2.100 rumah yang tidak mampu melakukan penyambungan listrik, sementara jaringan distribusi PLN sudah tersedia."Saya baru dapat laporan dari Ibu Bupati Probolinggo, ada sekitar 2.100 rumah yang sudah ada jaringan distribusinya PLN tapi orangnya belum mampu bayar biaya penyambungannya," kata Jonan.

"Kami mengapresiasi kepada Pemkab Probolinggo yang membantu pemasangan sebanyak 2.100 sambungan listrik baru untuk wilayahnya yang belum terakhir listrik," tambah dia.

Ia mengimbau terutama yang di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga kabupaten-kabupaten yang APBD-nya mencapai triliunan, dapat menyisihkan sebagian untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa menikmati listrik. Menurut Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 Volt Ampere (VA) bisa untuk melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan.

"Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp15.000, tapi kalau pasang itu sekitar Rp500.000. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi yang membantu," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir tahun 2018, rasio elektifikasi Nasional adalah 98,3 persen, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5 persen.

Data yang dihimpun dari Kementerian ESDM Jakarta, menyebutkan bahwa pada periode 8 tahun terakhir rasio elektrifikasi sudah meningkat dari 67,2 persen menjadi 98,05 persen, dengan bauran energi untuk pembangkit listrik sebagian besar dari energi fosil.

Namun bauran energi utama untuk pembangkit listrik masih didominasi oleh energi fosil, dengan batubara sebesar 58,64 persen, gas 22,48 persen, minyak 6,18 persen, dan energi terbarukan sekitar 12,71 persen. Sementara itu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dari energi baru terbarukan (EBT) dalam mencapai target 23 persen pada bauran energi tahun 2025. mohar

BERITA TERKAIT

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit NERACA Purwokerto - Dalam penanganan kasus korupsi ke depan harus ada politik…

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum…

Tidak Sinkron, Koordinasi Lintas Lembaga Soal Mitigasi

NERACA Jakarta – Menjadi negara yang rawan akan bencana alam baik itu gempa, kebakaran hutan, banjir dan tsunami, sejatinya perlu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RATUSAN JADWAL PENERBANGAN DIBATALKAN - Kenaikan Tarif Pesawat Diprediksi Pengaruhi Inflasi

Jakarta-Menko Perekonomian Darmin Nasution memprediksi tingginya harga tiket pesawat akan berdampak pada laju inflasi Januari 2019. “Tentu akan ada pengaruhnya.…

IMF Ingatkan Soal Utang, Menkeu Berdalih Bukan untuk RI

NERACA Jakarta - Ketika berpidato di konferensi pers Prospektus Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyebutkan…

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…