Pemerintah Janjikan Insentif Fintech Di Wilayah 3T

NERACA

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjanjikan pemberian insentif bagi perusahaan teknologi finansial (tekfin/fintech) yang berekspansi hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Rudiantara mengatakan iming-iming insentif itu untuk mendorong tekfin agar berani membuka cabang di daerah.

Dengan begitu, tekfin dapat optimal meningkatkan tingkat inklusi keuangan di daerah-daerah yang belum terakses layanan keuangan maupun perbankan. "Saya bisa memberikan insentif kalau itu dilakukan di daerah 3T, berdasarkan Perpres Nomor 131, saya bisa masuk, saya bisa beri subsidi, subsidi untuk biaya transaksinya," kata Rudiantara, seperti dikutip Antara, kemarin.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, pemerintah menetapkan 122 daerah yang tertinggal pada 2015 – 2019. Menurut Rudiantara, insentif yang diberikan tersebut adalah subsidi untuk biaya transaksi bagi perusahaan tekfin. "Memberi insentif kepada mereka, pemain tekfin untuk menyelenggarakan layanannya di daerah yang 'unbankable' (belum memperoleh akses bank)," tuturnya.

Rudiantara menekan arah kebijakan sektor tekfin, khususnya tekfin pinjam-meminjam (peer to peer lending) harus lebih mengarah kepada peningkatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mendorong tekfin agar berinvestasi ke daerah-daerah 3T.

Adapun pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan di tahun 2019 sebesar 75 persen. "Kalau tidak begitu, tekfin sulit untuk meningkatkan inklusi keuangan. Saya sudah desain harusnya kebijakan begini dan disetujui," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 21 Desember 2018, jumlah fintech peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar dan berizin sudah mencapai 88 fintech. Padahal pada 7 Desember 2018, jumlah P2P lending yang terdaftar dan berizin baru mencapai 78 fintech. Mengutip dari informasi yang dilansir dari website resmi OJK, sampai saat ini, baru satu perusahaan fintech yang mendapatkan izin, yakni Danamas dan yang terakhir terdaftar 21 Desember adalah ikredo online milik PT Investdana Fintek Nusantara.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2019 pinjaman yang disalurkan P2P lending emncapai Rp 15,99 triliun. Dana tersebut berada dari 5,6 juta lender dan disalurkan kepada 2,8 juta borrower.

BERITA TERKAIT

Mahasiswa Difabel Diberikan Beasiswa Rp1 juta/bulan oleh Pemerintah

Akses masyarakat memperoleh pendidikan tinggi terus ditingkatkan, terutama dalam pendanaan. Selain melalui beasiswa Bidikmisi, pemerintah juga akan mengalokasikan beasiswa bagi…

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI : Posisi Kewajiban Investasi Internasional Meningkat

  NERACA Jakarta -  Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada akhir 2018 mencatat peningkatan net kewajiban, didorong oleh naiknya posisi Kewajiban…

Bank Diminta Agresif Kucurkan Kredit

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta industri perbankan untuk lebih ekspansif dalam mengucurkan kredit sejak awal 2019 guna…

BNI Dorong Generasi Milenial Miliki Rumah

  NERACA Surabaya - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendorong kaum milenial untuk mempunyai rumah melalui kemudahan sistem perbankan, salah…