Pemerintah Janjikan Insentif Fintech Di Wilayah 3T

NERACA

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjanjikan pemberian insentif bagi perusahaan teknologi finansial (tekfin/fintech) yang berekspansi hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Rudiantara mengatakan iming-iming insentif itu untuk mendorong tekfin agar berani membuka cabang di daerah.

Dengan begitu, tekfin dapat optimal meningkatkan tingkat inklusi keuangan di daerah-daerah yang belum terakses layanan keuangan maupun perbankan. "Saya bisa memberikan insentif kalau itu dilakukan di daerah 3T, berdasarkan Perpres Nomor 131, saya bisa masuk, saya bisa beri subsidi, subsidi untuk biaya transaksinya," kata Rudiantara, seperti dikutip Antara, kemarin.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, pemerintah menetapkan 122 daerah yang tertinggal pada 2015 – 2019. Menurut Rudiantara, insentif yang diberikan tersebut adalah subsidi untuk biaya transaksi bagi perusahaan tekfin. "Memberi insentif kepada mereka, pemain tekfin untuk menyelenggarakan layanannya di daerah yang 'unbankable' (belum memperoleh akses bank)," tuturnya.

Rudiantara menekan arah kebijakan sektor tekfin, khususnya tekfin pinjam-meminjam (peer to peer lending) harus lebih mengarah kepada peningkatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mendorong tekfin agar berinvestasi ke daerah-daerah 3T.

Adapun pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan di tahun 2019 sebesar 75 persen. "Kalau tidak begitu, tekfin sulit untuk meningkatkan inklusi keuangan. Saya sudah desain harusnya kebijakan begini dan disetujui," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga 21 Desember 2018, jumlah fintech peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar dan berizin sudah mencapai 88 fintech. Padahal pada 7 Desember 2018, jumlah P2P lending yang terdaftar dan berizin baru mencapai 78 fintech. Mengutip dari informasi yang dilansir dari website resmi OJK, sampai saat ini, baru satu perusahaan fintech yang mendapatkan izin, yakni Danamas dan yang terakhir terdaftar 21 Desember adalah ikredo online milik PT Investdana Fintek Nusantara.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2019 pinjaman yang disalurkan P2P lending emncapai Rp 15,99 triliun. Dana tersebut berada dari 5,6 juta lender dan disalurkan kepada 2,8 juta borrower.

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…

Pemerintah Harus Ciptakan Urbanisasi Berkelanjutan

NERACA Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Daerah harus bisa menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan pasca…

KPK Tak Bisa Cederai Perjanjian yang Dibuat Pemerintah

KPK Tak Bisa Cederai Perjanjian yang Dibuat Pemerintah NERACA Jakarta - Penetapan Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (IN),…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BCA akan Merger Bank Royal dengan Anak Usaha Syariah

  NERACA   Jakarta - PT. Bank Central Asia Tbk mengungkapkan akan memerger atau menggabungkan anak usahanya PT. BCA Syariah…

Perang Dagang Diyakini Tak Gerus Pertumbuhan Kredit

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini peningkatan perang dagang antara Amerika Serikat (AS)…

BI akan Melakukan Penyesuaian Kebijakan Moneter

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Bank Indonesia (BI) akan melakukan penyesuaian kebijakan moneter…