Anggota DPR Pertanyakan Alasan SP3 Kasus Gunawan Jusuf

Anggota DPR Pertanyakan Alasan SP3 Kasus Gunawan Jusuf

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya mempertanyakan alasan Bareskrim Polri menghentikan penyidikan kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga melibatkan pengusaha gula, Gunawan Jusuf."Apa alasan penerbitan SP3 itu," kata Masinton saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (9/1).

Selain itu, pihaknya pun mendesak Polri untuk melakukan gelar perkara kasus Gunawan Jusuf secara transparan. Hal ini untuk memperjelas alasan penghentian proses kasus tersebut."Perkaranya harus digelar transparan karena sudah menjadi perhatian publik. Itu bisa sebagai mekanisme kontrol sudah benarkah tahapan gelar perkara yang dilakukan Bareskrim dalam terbitnya SP3 dalam kasus Gunawan Jusuf ini," ucap dia.

Sementara Masinton juga berpendapat untuk pihak pelapor yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya SP3, bisa melakukan gugatan praperadilan.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus dugaan penggelapan dan TPPU yang dilaporkan pengusaha asal Singapura Toh Keng Siong terhadap pemilik Gulaku, Gunawan Jusuf.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan SP3 kasus tersebut sudah sesuai dengan petunjuk dari jaksa dan hasil gelar perkara."(Penerbitan) SP3 bulan Desember, sesuai petunjuk dari Kejaksaan seperti itu," ujar Dedi.

Dalam surat Direktur Tipideksus tertanggal 14 Desember 2018 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara itu dihentikan demi hukum. Surat bernomor B/279B/XII/RES.2.3/2018/Dit Tipidesksus itu, juga memuat alasan penghentian penyidikan adalah karena nebis in idem dan kedaluwarsa. Padahal sebelumnya, polisi menyatakan akan mengejar bukti-bukti sampai ke luar negeri.

Dugaan penggelapan dan TPPU ini bermula ketika pelapor Toh Keng Siong menginvenstasikan dananya ke PT Makindo yang saat itu Gunawan menjabat sebagai Direktur Utamanya. Sejak 1999 hingga 2002, total dana yang diinvestasikan mencapai ratusan juta dolar AS dalam bentuk Time Deposit.

Pengacara Toh Keh Siong, Denny Kailimang menduga Gunawan menggunakan dana pinjaman itu untuk membeli pabrik gula melalui lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian uang tersebut tidak dikembalikan hingga sekarang. Ant

BERITA TERKAIT

Presiden Tanda Tangan PP Kenaikan Gaji Anggota Polri

Presiden Tanda Tangan PP Kenaikan Gaji Anggota Polri NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2019 telah menandatatangani…

Terpidana Kasus Antaboga Hartawan Aluwi Ajukan PK

Terpidana Kasus Antaboga Hartawan Aluwi Ajukan PK NERACA Jakarta - Mahkamah Agung melalui PN Jakarta Pusat telah menerima berkas peninjauan…

DPR Didesak Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA

NERACA Jakarta –  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN NERACA Jakarta - Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah mendorong pertumbuhan…

KPPU Nilai "Grab To Work" Bandung Langgar Prinsip Persaingan Usaha

KPPU Nilai "Grab To Work" Bandung Langgar Prinsip Persaingan Usaha NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kebijakan…

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

YLKI : Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin NERACA Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut bersuara terkait dengan…