CIPS Nilai Target Swasembada Kedelai 2020 Perlu Dikaji Ulang - Sektor Primer

NERACA

Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menilai, target swasembada kedelai pada 2020 yang dicanangkan Kementerian Pertanian perlu dikaji ulang, salah satunya karena produktivitas komoditas tersebut. Berdasarkan data BPS pada 2018, katanya di Jakarta, Rabu, kedelai Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang mana produksi Indonesia hanya sebesar 982.598 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Indonesia perlu melakukan impor sebanyak 2,6 juta ton untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri. "Jumlah selisih produksi yang besar ini perlu dipertimbangkan karena dari jumlah ini dirasa masih terlalu jauh untuk melakukan swasembada. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pengrajin tempe dan tahu," kata Arief.

Menurut dia, kedelai sebenarnya merupakan tanaman subtropis, sehingga pertumbuhan di daerah tropis seperti Indonesia menjadi tidak maksimal. Iklim menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas kedelai. Selain itu, lanjut Arief, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal.

Sementara itu di Indonesia, curah hujan yang tinggi pada musim hujan mengakibatkan tanah menjadi jenuh air. Drainase yang buruk juga menyebabkan tanah juga menjadi kurang ideal untuk pertumbuhan kedelai. "Usaha produksi kedelai di Indonesia harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam. Hal ini disebabkan petani belum menilai kedelai sebagai tanaman utama," tutur Arief.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah impor kedelai dari tahun 2015-2018 justru mengalami peningkatan. Impor pada tahun 2015 dan 2016 berjumlah sekitar 2,3 juta ton, 2017 sejumlah 2,7 juta ton dan mengalami sedikit penurunan pada 2018 menjadi 2,6 juta ton. Sementara itu, jumlah produksi kedelai pada rentang waktu yang sama adalah 963.183 ton pada 2015, 859.653 pada 2016, 538.728 pada 2017 dan 982.598 pada 2018.

Sebelumnya, CIPS menyatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras karena berpotensi menghambat serapan beras oleh Bulog. "Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman di Jakarta.

Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, antara lain musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani.

Ia berpendapat karena jumlahnya lebih sedikit, ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. "Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," paparnya.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli, dan sebaiknya pemerintah justru perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras pada awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar.

Operasi pasar dilakukan menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini sudah ada di kisaran 2,8 juta ton yang terdiri dari 1,5 juta ton beras serapan lokal dan sisanya beras impor.

Sebelumnya Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. "Yang pertama yang saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi. Harga beras sangat berpengaruh sehingga beras yang terlebih dahulu yang saya lihat," kata Presiden di Kampus STKIP PGRI Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (4/1). Presiden Jokowi mengatakan stabilisasi harga beras melalui operasi pasar Bulog mulai efektif menstabilkan harga beras.

Sebelumnya, Pemerintah berupaya menstabilkan harga beras yang sempat naik tipis pada Desember 2018 dengan meningkatkan operasi pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (27/12), menyebutkan harga beras medium terpantau naik 0,4 persen atau sekitar Rp45 per kilogram sementara beras premium terpantau hanya naik sekitar 0,04 persen.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai beras untuk operasi pasar oleh Bulog tidak mudah untuk dinaikkan begitu saja karena perlu memperhatikan jaringan yang ada. Rata-rata operasi pasar Bulog sekitar dua hingga tiga ribu ton per hari.

BERITA TERKAIT

AKIBAT PERANG DAGANG DAN FAKTOR POLITIK - Asumsi Makro 2019 Diprediksi Meleset dari Target

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 tidak sesuai target. Penyebabnya faktor…

Indonesia Angkat Langkah Sistematis Sektor Lingkungan Hidup dan Energi - Menteri LHK

Indonesia Angkat Langkah Sistematis Sektor Lingkungan Hidup dan Energi Menteri LHK NERACA Karuizawa, Jepang - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,…

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian - Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan NERACA Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Minerba - Pabrik Pengolahan Nikel 230.000 Ton Ditargetkan Beroperasi 2021

NERACA Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…

Akuakultur - Penerapan Prinsip Berkelanjutan di Budidaya Tilapia Diapresiasi

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengapresiasi komitmen penerapan budidaya berkelanjutan dalam meningkatkan produksi ikan nila nasional oleh…

Dunia Usaha - Revitalisasi Pabrik Gula Harus Didukung Inovasi Teknologi

NERACA Jakarta – Revitalisasi pabrik gula di Indonesia harus didukung adanya inovasi dalam teknologi. Pemerintah perlu membangun dan mengembangkan ekosistem…