Pembayaran Kontraktor Pemerintah Kota Palembang Tertunda

Pembayaran Kontraktor Pemerintah Kota Palembang Tertunda

NERACA

Palembang - Pembayaran kontraktor yang menjadi rekanan pihak ketiga Pemerintah Kota Palembang hingga kini masih tertunda meskipun pekerjaan dan pelaporan sudah dituntaskan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Hoyin Rizmu mengatakan, kejadian terpaksa berulang seperti tahun-tahun lalu karena tertunggaknya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (PKB-BNKB) kepada Pemkot Palembang dari tahun 2017 hingga 2018.

"Bukannya kami tidak mau membayar, tapi kami juga masih menunggu uang dari Pemprov Sumsel, sehingga saat ini pembayaran rekanan ke pihak ketiga terhambat," kata dia di Palembang, Sabtu (5/1).

Hoyin menerangkan, besaran anggaran yang berasal dari pembagian PKB-BNKB yakni sebanyak 30 persen untuk kota/kabupaten yang mencapai Rp256 miliar."Kami bisa bayar utang ke rekanan kalau Pemprov bayar hutang di bulan ini. Kami berharap bulan ini dapat dibayarkan, jadi kami bisa bayar utang ke pihak ketiga," kata dia.

Sebenarnya, ungkap Hoyin, tidak ada persoalan terhadap pembayaran jika Pemprov menyelesaikan piutangnya."Tidak mungkin kalau dibayar pakai anggaran APBD induk tapi jika dana nya ada bisa saja anggaran perubahan dipercepat dengan persetujuan DPRD," ujar dia.

Hoyin menambahkan pemkot sudah melakukan berbagai upaya dalam penagihan piutang tersebut baik melalui mekanisme yang ada atau melalui perwakilan rakyat di DPRD Kota Palembang tapi hingga kini masih belum terealisasi. Pemkot mengharapkan, hendaknya Pemprov Sumsel memisahkan rekening penerimaan pajak tersebut, khusus untuk pembagian bagi hasil kabupaten/kota sehingga kejadian ini tidak terulang lagi."Kasihan melihat rekanan yang belum dibayar karena mereka juga mungkin dananya dari pinjaman, kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

Bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan - Indah Kiat Salurkan Bantuan Korban Tsunami Selat Sunda

Masih dalam rangka peduli kemanusiaan terhadap korban musibah tsunami di Selat Sunda akhir tahun 2018 kemarin, industri Asia Pulp &…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum…

KPU Kota Sukabumi Lakukan Seleksi Relasi

KPU Kota Sukabumi Lakukan Seleksi Relasi NERACA Sukabumi - Sebanyak 91 orang memenuhi persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan relawan demokrasi…

Nilai Ekspor Banten November 2018 Turun 3,42 Persen

Nilai Ekspor Banten November 2018 Turun 3,42 Persen NERACA Serang - Nilai ekspor Banten turun 3,42 persen pada November 2018…