Jakarta-Wapres Jusuf Kalla (JK) mengingatkan, Indonesia berpeluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global seperti perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Pasalnya, aliran ekspor-impor yang terhambat di antara kedua negara, dapat menjadi celah bagi negeri ini untuk menggenjot perdagangan luar negeri. Sementara itu, Bappenas memperkirakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam waktu 17 tahun mendatang.

NERACA

"Nah itu bagus, jadi ekspor China tidak besar dan itu bisa diisi oleh negara lain, termasuk Indonesia," ujarnya dalam forum diskusi di Jakarta, Selasa (8/1). Namun untuk mengisi pasar yang terhambat itu, menurut JK, Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing secara cepat, terutama dari sisi kapasitas dan kualitas produksi hingga akses pasar.

"Dalam persaingan ada tiga hal, produksi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Baru bisa menangkan persaingan. Negara yang bisa penuhi itu semua boleh dibilang baru China, semua yang ada saat ini made in China," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Selain dari ekspor dan impor, menurut JK, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong investasi. Hal ini lantaran, ketidakpastian global saat ini kerap muncul dari permasalahan negara maju dan geopolitik. Dia mencontohkan, ada ketidakpastian di AS akibat Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk memberhentikan pemerintahan sementera waktu (government shutdown). Lalu, di Eropa, masih terus terjadi drama keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). "Begitu juga dengan di Timur Tengah, Asia Selatan, Korea juga sama, jadi yang paling aman itu sebenarnya di Asia Tenggara. Ini sebuah kesempatan," katanya.

Namun lagi-lagi, kesempatan ini baru bisa didapatkan Indonesia bila memiliki daya saing yang lebih unggul dari sesama negara ASEAN saat ini. "Makanya bagaimana cara agar lebih baik dari Vietnam dan Thailand? Kenapa Malaysia pertumbuhannya bisa lebih tinggi dari Indonesia? Itu yang harus dijawab," ujarnya.  

Untuk itu, menurut JK, perlu kebijakan-kebijakan baru agar bisa meningkatkan daya saing Indonesia dan mengambil peluang pertumbuhan yang ada di tengah ketidakpastian global saat ini. Menurutnya, salah satu kebijakan yang akan fokus dilakukan tahun ini ialah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kami bangun SDM, dengan begitu kami bisa membuat sumber daya alam yang punya nilai tambah, daya saing, dan meningkatkan ekspor," ujarnya. Sementara kebijakan lain yang diklaim sudah dilakukan untuk turut mendukung pertumbuhan, yaitu meregulasi berbagai perizinan, memberikan insentif perpajakan, membuka akses pasar, dan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri untuk menggawangi perekonomian Indonesia dengan koordinasi erat di setiap sektor. Hal itu perlu harus dijalankan hingga akhir periode pemerintahan Kabinet Kerja.

Menurut Jokowi, koordinasi ini perlu dilakukan karena ketidakpastian dan tekanan ekonomi Tanah Air masih terjadi, seperti halnya tahun lalu. Untuk itu, para menteri perlu memagari masing-masing sektor melalui kebijakan yang harmonis dan saling sinergi. "Di 2019, saya kira masih akan menghadapi gejolak ekonomi dunia dan tekanan eksternal. Saya minta koordinasi sektor riil, dunia usaha, industri, moneter, dan fiskal," ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (7/1).

Lebih lanjut, Jokowi menuturkan koordinasi kebijakan yang erat juga perlu dilakukan agar komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Pada akhirnya, koordinasi yang kuat bisa mengembalikan tren positif ekonomi global. "Sehingga ada langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor, peningkatan ekspor, dan arus modal asing bisa lebih baik di 2019," ujarnya.  

Di samping itu, Jokowi juga mengingatkan para menteri agar tak lupa pada berfokus pembangunan pemerintahan tahun akhir ini, yaitu sumber daya manusia (SDM). "Maka perlu perkuat human capital dengan training, angkat lagi vocational school dan training. Ini akan menjadi kekuatan," ujarnya.  

Sejauh ini, Jokowi menilai fundamental ekonomi domestik cukup baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan berada di kisaran 5,15% dan inflasi di bawah 3,5%. "Nilai tukar rupiah juga bisa terus dijaga. Realisasi APBN juga menunjukkan hasil yang sangat sehat dan kredibel," tutur dia.  

Tercatat, defisit anggaran sebesar 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan keseimbangan primer minus Rp1,8 triliun. Kemudian, pendapatan negara Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN 2018 dan belanja negara mencapai Rp2.202,2 triliun atau 99,2% dari target pemerintah tersebut.

Pada kesempata itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan pemerintahan Kabinet Kerja memang akan fokus untuk mengembangkan SDM pada tahun ini guna meningkat daya saing. Hal ini dilakukan dengan program pendidikan dan vokasional. "Saat ini sekitar 50% orang bekerja di Indonesia berpendidikan SMP, tidak memadai apalagi untuk topang daya saing. Makanya, kami ambil jalan pintas dengan bangun pendidikan, vokasi, dan SMK," ujarnya.

Negara Maju

Pada bagian lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia bisa keluar dari dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju dalam 17 tahun ke depan atau pada 2036 mendatang. Syaratnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,7% per tahun.

Menteri PPN/Bappenas Prof Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, ini merupakan skenario agresif pemerintah. Dalam skenario tersebut, pada 2045 mendatang pendapatan per kapita Indonesia per tahunnya bisa menyentuh US$23.199 per tahun atau Rp324,79 juta (asumsi kurs Rp14.000 per US$). "Sekarang kan Indonesia masuk di low middle income (pendapatan menengah ke bawah), nah mungkin 2020 bisa upper middle (menengah ke atas)," ujarnya, kemarin.

Berdasarkan data terbaru, rata-rata PDB per kapita Indonesia per akhir 2017 mencapai US$3.876,8 atau sekitar Rp51,89 juta. Sementara saat ini, Bank Dunia membagi negara-negara di dunia dalam empat kelompok pendapatan, yakni kelompok negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar US$995 ke bawah, negara berpendapatan menengah ke bawah di kisaran US$996-3.895, negara berpendapatan menengah ke atas US$3.896-12.055, dan negara pendapatan tinggi atau maju yakni di atas US$12.056.

Jika ancang-ancang ini terealisasi, maka Indonesia akan berada dalam peringkat PDB kelima terbesar di dunia. Namun, Bambang masih memiliki skenario lebih dasar, di mana Indonesia bisa keluar dari middle income trap pada 2038 jika pertumbuhan ekonomi konsisten 5,1% sejak 2017 hingga 2038.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Rupiah kemarin dibuka pada level Rp 14.059, menguat jika dibandingkan dengan posisi penutupan sehari sebelumnya Rp 14.089 per US$.  Namun pada penutupan kemarin rupiah berada di posisi Rp14.148 per US$. Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pemerintah masih akan melihat sejauh mana dampak penguatan rupiah terhadap APBN.

Meski demikian, dia menegaskan, tidak hanya rupiah yang memberi pengaruh terhadap APBN. "Nanti kita akan lihat semua dinamika keseluruhan faktor ekonomi menjadi salah satu bagian yang harus dikelola karena pengaruhnya tidak single," ujarnya, Selasa (8/1).

Dia menjelaskan, dinamika terhadap ekonomi tidak hanya dilihat dari fluktuasi kurs. Tetapi dari sisi kondisi ekonomi dunia, perang dagang, di mana kesemuanya harus disimak dan diperhitungkan.  "Semua kita simak, tidak hanya Rupiah hari ini. Dan terus akan dikalkulasi dampaknya terhadap keseluruhan perekonomian kita. Instrumen APBN adalah instrumen untuk mengelola perekonomian, tidak hanya pengaruhnya ke APBN tapi ke mengelola perekonomian," ujarnya. bari/mohar/fba