Penerimaan Pajak UKM Belum Optimal

NERACA

Jakarta - Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, potensi penerimaan pajak usaha kecil dan menengah (UKM) belum dioptimalkan oleh otoritas pajak. "Kontribusi pajak UKM itu kan sekitar Rp6 triliun, masih sangat kecil dibandingkan penerimaan yang sudah Rp1.300 triliun," kata Yustinus di Jakarta, Selasa (8/1).

Secara hitungan kasar, sebanyak 50 juta pelaku UKM yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berkontribusi terhadap 60 persen PDB atau sekitar Rp8.000 triliun. "Kalau itu didekati dengan 1 persennya saja itu Rp80 triliun, jadi 0,5 persennya kan harusnya Rp40 triliun. Berarti yang sekarang ter-"capture" itu sepertujuh atau sekitar 15 persen dari potensi yang ada," kata Yustinus.

Pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Menurut Yustinus, belum optimalnya penerimaan pajak UKM dipengaruhi banyak faktor, terutama masih banyaknya jumlah pelaku UKM yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi di tengah berkembangnya bisnis digital, banyak pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce yang belum terdata.

Direktur Eksekutif CITA itu menuturkan, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi sebanyak-banyaknya pelaku UKM sejak dini sehingga dengan sendirinya penerimaan pajak UKM pun akan meningkat. Yustinus menekankan, pelaku UKM sendiri sebenarnya bukan merupakan sasaran utama Wajib Pajak (WP) terkait kepatuhan pajak, namun lebih kepada pendaftaran atau registrasi di Ditjen Pajak.

"Tentu UKM memang bukan sasaran 'compliance', meskipun harapannya ia akan comply. Sasaran UKM itu registrasi sebenarnya, semakin banyak UKM yang registrasi. Tantangan Ditjen Pajak itu sebenarnya disini, caranya apa supaya registrasi itu efektif," ujar Yustinus.

Yustinus menambahkan, Ditjen Pajak bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kementerian/lembaga lain, seyogyanya dapat berkolaborasi membuat kebijakan "one stop services" untuk pelaku UKM sehingga sosialisasi pentingnya membayar pajak bagi UKM sendiri dapat efektif.

"Ini lho kalau anda jadi wajib pajak terdaftar anda akan untung. Bayarnya kecil, tapi dibantu pembukuannya. Kalau pembukuan bagus, bisa akses kredit ke bank, akan dibantu pentetrasi ke pasar, dibantu oleh pemda misalnya mendapat tempat prioritas. Bunding atau packaging kebijakan ini yang belum kelihatan dari pemerintah. PR-nya saya kira di situ," ujar Yustinus.

BERITA TERKAIT

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas NERACA Yogyakarta - Kementerian Koperasi dan UKM komitmen untuk terus mendorong koperasi dan UKM…

Lion Air Rencanakan IPO - BEI Pastikan Belum Terima Dokumen Resmi

NERACA Jakarta – Wacana Lion Air bakal menggelar penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek…

PRODUK UKM TERKENDALA MODAL DAN PEMASARAN

Perajin menyelesaikan proses pengecatan guci hias berbahan baku semen di salah satu tempat produk kerajinan usaha kecil menengah (UKM) Desa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

  NERACA Jakarta - Persoalan pendataan yang akurat terhadap luas lahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga…