Gubernur Banten Tekankan Pemanfaatan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

NERACA

Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah itu agar memanfaatkan anggaran negara seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

"Setiap program dan kegiatan harus memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat. Jadi tidak sekadar menggelontorkan dana lalu habis atau dihabiskan hanya sekadar untuk memenuhi syarat saja, tapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," kata dia saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 di Pendopo Gubernur Banten di Serang, dikutip dari Antara, kemarin.

DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 diperuntukkan delapan pemerintah daerah di Provinsi Banten, instansi vertikal, Satker APBN, dan organisasi perangkat daerah yang mendapatkan DAK Tugas Perbantuan. Ia menyerahkan DIPA Tahun 2019 kepada 43 kementerian dan lembaga yang nilai seluruhnya mencapai Rp10,434 triliun, serta alokasi transfer ke TKDD 2019 sebesar Rp17,06 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Intensif Daerah, dan Dana Desa.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Halim menyampaikan pesan Presiden RI Joko Widodo agar anggaran yang bersumber dari rakyat tersebut untuk kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal serta seluas-luasnya bagi masyarakat.

Dia menjelaskan penyerahan DIPA tahun Anggaran TA 2019 tindak lanjut penyerahan DIPA pada 11 Desember 2019 oleh Presiden Joko Widodo kepada para pimpinan kementerian/lembaga, termasuk gubernur.

Penyerahan dilanjutkan kepada para kepala satuan kerja (satker) selaku pengguna anggaran, OPD, dan instansi vertikal di wilayah Banten untuk diteruskan dan dilaksanakan."Presiden berpesan, setiap sen pun, setiap rupiah semuanya untuk rakyat. Bukan untuk kita, tapi untuk rakyat. Presiden menekankan betul bahwa (anggaran, red.) ini jangan sampai tercecer," kata dia,

Selain itu, Gubernur Wahidin meminta agar alokasi anggaran dominan untuk kegiatan utama. Ia menekankan agar anggaran jangan habis hanya untuk pemenuhan kegiatan pendukung."Untuk kegiatan pokok dan utama, bukan untuk faktor pendukung misalnya rapat, honor-honor. Saya kembali tegaskan bahwa ini untuk kegiatan memenuhi pelayanan masyarakatat," ujar dia.

Ia mengatakan semua program harus berjalan dan anggaran diserap dengan baik. Provinsi Banten hingga November kemarin baru menyerap 70 anggaran."Ini juga menjadi perhatian kita di tahun yang akan datang," kata dia.

Wahidin berharap, ada konsolidasi dan sinergi antara Pemprov Banten, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal lainnya."Jangan ego sektoral. Apalagi dana yang digelontorkan itu kalau tidak salah hampir Rp20 triliun digelontorkan untuk Provinsi Banten dan rata-rata kabupaten/kota itu dapat Rp2 triliun dan pemda provinsi dapat Rp4 triliun belum lagi yang sektoral cukup besar," kata Wahidin.

Penjabat Sekda Banten Ino S. Rawita mengatakan penyerahan DIPA sebagai titik awal mewujudkan sinergi yang lebih optimal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka pelaksanaan APBN 2019 yang sehat, adil, dan mandiri demi mewujudkan kemajuan pembangunan di Provinsi Banten.

Hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Banten Haryana, wali kota dan bupati se-Banten, serta perwakilan instansi vertikal. Ant