NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pabrik pakan ikan skala medium yang dibangun di Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, siap beroperasi pada tahun ini. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa pabrik pakan ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan air tawar dan laut khususnya bagi pembudidaya ikan di wilayah priangan timur dan sekitarnya seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cilacap.

Ia memaparkan, pabrik pakan yang dibangun pada lahan seluas 7.000 meter persegi dirancang untuk memproduksi pakan terapung dengan kapasitas optimum 1 - 1,2 ton per jam atau mampu menyuplai kebutuhan pakan optimal minimal 3.450 ton per tahun.

Terkait pengelolaan ke depannya, Slamet mengatakan akan menunjuk UPT Ditjen Perikanan Budidaya yang memang sudah kompeten dalam bidang pakan ini. Dalam hal ini menurutnya kemungkinan bisa Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.

Slamet juga tengah menyiapkan mekanisme terkait dengan standar harga yang nantinya diberlakukan di pasar. Nantinya menurut Slamet penetapan harga akan melalui Surat Keputusan Dirjen. Hal tersebut, lanjutnya, dinilai sebagai hal yang penting untuk memastikan harga bisa terjangkau.

"Tentu kami akan mendorong agar harga pakan ini bisa terjangkau dan kualitas tetap terjaga. Tujuan awal kami kan bagaimana meningkatkan efisiensi produksi yang saat ini jadi kendala utama," katanya, seperti disalin dari laman Antara.

Jadi, lanjutnya, kehadiran pabrik pakan skala medium ini, diharapkan akan lebih luas menjangkau kebutuhan para pembudidaya ikan dan menekan biaya produksi budidaya minimal 30 persen.

Ia juga memastikan bahwa kualitas produk pakan akan terjamin dan mengacu pada SNI yang sudah ada. Untuk jaminan bahan baku, ia juga memastikan selama ini tidak ada kendala, artinya bahan baku tetap tersedia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun 2019 kebutuhan pakan ikan dan udang diperkirakan hingga mencapai 10,8 juta ton. Sementara itu, produksi pakan mandiri tahun 2017 tercatat sekitar 26.546 ton.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa program asuransi penting dalam melindungi bisnis perikanan pembudidaya ikan, khususnya saat terjadi bencana alam seperti di kawasan Selat Sunda baru-baru ini.

"Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, seperti tsunami Palu dan tsunami Selat Sunda, harus menjadi pembelajaran tentang pentingnya asuransi bagi pembudidaya ikan, karena potensi bencana alam akan dapat menyebabkan kerugian baik sarana maupun prasarana budidaya," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Menurut dia, bencana alam dapat menyebabkan pembudidaya ikan menderita kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi. Bahkan, lanjutnya, bagi kalangan pembudidaya yang meminjam kredit bank atau lembaga pinjaman lainnya juga bisa berpotensi mengakibatkan menimbulkan kredit macet.

"Saat tsunami Selat Sunda saja, sebagian usaha perikanan budidaya di sana mengalami kerusakan yang cukup parah, di antaranya kerusakan kolam, tambak, sarana perbenihan dan kematian ikan massal," ucapnya.

Dengan demikian, ujar dia, harus disadari perikanan budidaya secara cepat atau lambat tidak terlepas dari pengaruh kondisi alam. Ia mengemukakan bahwa keseriusan KKP dalam mengatasi kerugian usaha budidaya yang diakibatkan oleh bencana alam dilakukan melalui Program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK).

Slamet menyatakan bahwa merupakan langkah kongkret dari komitmen KKP untuk melindungi pembudidaya ikan kecil agar mereka semakin berdaya dan mampu bangkit saat menghadapi kegagalan produksi akibat bencana alam ataupun penyakit.

APPIK ini merupakan hasil kerja sama KKP dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang secara khusus membentuk konsorsium dari beberapa perusahaan asuransi seperti PT Jasa Indonesia (Jasindo).

KKP menggulirkan program APPIK sejak 2017, dan pada 2018 dengan jumlah yang lebih besar. Jika pada 2017 alokasi untuk program ini sebesar Rp1,485 miliar, pada 2018 menjadi Rp2,987 miliar. Selain itu, jumlah pembudidaya juga bertambah dari 2.004 orang menjadi 6.914 orang. Luasan lahan meningkat dari 3.300 hektare menjadi 10.220 hektare.