Dari sini, saya coba paparkan kegagalan Jokowi dalam membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Indikatornya, antara lain jebloknya prestasi di bidang pengentasan kemiskinan (rakyat makin miskin), ketimpangan yang ekstrim, dan pembangunan indeks manusia (IPM) yang justru merosot.

Dari sisi makro, kegagalan Jokowi juga ditandai dengan meroketnya utang luar negeri. Pada Oktober 2014 utang Pemerintah berjumlah Rp2.608 triliun. Lalu membengkak jadi Rp4.253 triliun pada Juli 2018. Artinya, ada kenaikan Rp1.645 triliun atau  63%. Sebaliknya, pertumbuhan PDB pada periode yang sama hanya naik sekitar 32%. Dengan kata lain, utang pemerintah melonjak hampir 2 kali lipat ketimbang peningkatan PDB. Angka ini juga jauh melampaui kenaikan pendapatan pajak dan pertumbuhan PDB. Yang membuat miris, para menteri ekonomi bagai tidak peduli, bahwa utang ribuan triliun tadi menjadi beban rakyat hari ini dan anak cucunya di masa depan.

Bukti lain kegagalan Jokowi adalah, dalam empat tahun kekuasaannya, Jokowi ‘sukses’ membawa Indonesia menjadi salah satu negara paling oligarkis. Jeffrey Winters (2017) dan Arif Budimanta (2018) menyebut, setiap 1 dari 40 orang terkaya memiliki aset 584.478 kali lipat dari rata-rata pendapatan per orang. Mereka bukan cuma memonopoli penguasaan aset ekonomi, tapi juga merambah struktur politik di pelbagai tingkat, baik di eksekutif maupun legislatif. Akibiatnya, korupsi merajalela dan ketimpangan semakin parah.

Pada seri ke-2 kali ini, pembahasan akan ditekankan pada utang yang jumlahnya sudah amat mengkhawatirkan. Para ekonom yang masih punya nurani sudah lama berteriak utang Indonesia sudah memasuki fase berbahaya.  Rizal Ramli, ekonom senior yang juga Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, setidaknya sejak setahun silam menyatakan utang Indonesia sudah lampu kuning.

Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu abai dengan berbagai peringatan itu. Dia bahkan berkali-kali mengklaim utang Indonesia masih aman karena rasionya masih jauh dari 60% PDB. Dengan enteng, dia juga menyatakan mampu mengelola APBN dengan prudent.

Padahal sepanjang periode 2014-2017, rasio utang luar negeri terhadap PDB mengalami tren naik. Pada 2014, rasionya 32,95% dan menjadi 34,79% pada 2017. Bahkan pada 2015, angkanya melonjak jadi 36,09%.

Pemerintah selalu saja menjadikan rasio utang dengan PDB sebagai dalih bahwa negeri ini baik-baik saja. UU Keuangan Negara no 17/2003 memang memberi batas maksimal rasio utang dan PDB sebesar 60%. Jadi, kalau hari ini rasionya masih di  kisaran 30%, wajar jika Pemerintah merasa masih aman.

Batasan rasio utang terhadap PDB yang 60% itu benar-benar menjadi area superlega bagi Pemerintah untuk bermanuver menangguk utang, lagi dan lagi. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada Desemnber 2018, menyebut jumlah utang luar negeri (ULN) kita sampai akhir Oktober 2018 tercatat US$360,5. Dengan kurs BI hari ini (Rabu, 2/1) yang Rp14.465, total utang itu setara dengan Rp5.215 triliun.

Rp5.215 triliun tentu bukan angka yang kecil. Ini adalah jumlah yang teramat besar. Dengan populasi penduduk yang sekitar 260 jiwa, maka tiap WNI menanggung utang tidak kurang dari 20 juta.