Bantuan dari Bank Dunia Perlu Diawasi

NERACA

Jakarta - Sekjen LSM Palu Sigi Parigi Donggala (Pasigala) Center Andika mendesak pemerintah RI mengawasi dana dari Bank Dunia untuk rekonstruksi bencana alam seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Ia mengusulkan untuk membentuk badan khusus yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana pinjaman sebesar Rp15 triliun yang akan dikucurkan Bank Dunia itu.

"Pasigala Center dan koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk membuat badan baru melalui Keppres. (Bisa dinamakan) Badan Kerja Pemulihan dan Pembangunan sebagai badan yang khusus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut agar dana dapat berguna bagi masyarakat," kata Andika, dalam diskusi bertajuk Audit Bencana dan Ekologis dalam Tata Ruang, di Jakarta, Minggu (6/1).

Tak hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana utang, menurut dia, badan tersebut juga harus bertanggung jawab memulihkan dan membangun kembali daerah-daerah terdampak bencana. Saat ini, ia melanjutkan, belum ada badan yang khusus menangani bencana serta bertanggung jawab atas pemulihan daerah terdampak. "Hanya ada satgas antarkementerian yang sifatnya parsial," katanya.

Andika mengatakan pembentukan badan khusus tersebut penting karena bila tidak ada badan tertentu yang khusus bertanggung jawab menangani dana pinjaman tersebut, dikhawatirkan akan terjadi korupsi. "Kalau program (dana bantuan Bank Dunia dikucurkan) ini jalan, (dikhawatirkan) korupsinya akan menyebar di semua kantor-kantor kementerian terkait," katanya.

Hal ini berkaca dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi soal adanya dugaan suap dalam proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PU PR untuk daerah bencana diantaranya di Donggala dan Palu, Sulteng. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang empat diantaranya merupakan pejabat Kementerian PU PR.

Bank Dunia bakal mengucurkan pinjaman dana senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun kepada Indonesia untuk membiayai rekonstruksi sejumlah daerah yang terkena bencana alam seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah. Pendanaan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari pemerintah Indonesia. (KR-NKL).

BERITA TERKAIT

Jelang Pilpres, 771 Konten Hoax Warnai Dunia Maya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)mengidentifikasi 771 hoax pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 di jagat maya, paling banyak berkaitan…

Peringkat Investasi RI Masih Kalah Dari Negara Tetangga

Peringkat Investasi RI Masih Kalah Dari Negara Tetangga NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo geram menyoroti jebloknya investasi di Indonesia.…

Bank of China akan Evaluasi Proyek PLTA Batang Toru

      NERACA   Jakarta - Bank of China menyatakan akan mengevaluasi pendanaan nya terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indonesia Masih Butuh Sistem Birokrasi Lebih Cepat

  NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam menghadapi dunia persaingan dewasa ini, Indonesia membutuhkan sistem birokrasi…

Empat Dana Abadi akan Tersaji di 2020

  NERACA   Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan menyebutkan Indonesia akan memiliki empat jenis dana abadi untuk berbagai kebutuhan mulai…

Produk Unggulan Taiwan Siap Dipamerkan

    NERACA   Jakarta – Setiap tahunnya, Taiwan selalu menyelenggarakan kompetisi yaitu Taiwan Excellence Awards yang mana produk lokal…