Bantuan dari Bank Dunia Perlu Diawasi

NERACA

Jakarta - Sekjen LSM Palu Sigi Parigi Donggala (Pasigala) Center Andika mendesak pemerintah RI mengawasi dana dari Bank Dunia untuk rekonstruksi bencana alam seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Ia mengusulkan untuk membentuk badan khusus yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana pinjaman sebesar Rp15 triliun yang akan dikucurkan Bank Dunia itu.

"Pasigala Center dan koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk membuat badan baru melalui Keppres. (Bisa dinamakan) Badan Kerja Pemulihan dan Pembangunan sebagai badan yang khusus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut agar dana dapat berguna bagi masyarakat," kata Andika, dalam diskusi bertajuk Audit Bencana dan Ekologis dalam Tata Ruang, di Jakarta, Minggu (6/1).

Tak hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana utang, menurut dia, badan tersebut juga harus bertanggung jawab memulihkan dan membangun kembali daerah-daerah terdampak bencana. Saat ini, ia melanjutkan, belum ada badan yang khusus menangani bencana serta bertanggung jawab atas pemulihan daerah terdampak. "Hanya ada satgas antarkementerian yang sifatnya parsial," katanya.

Andika mengatakan pembentukan badan khusus tersebut penting karena bila tidak ada badan tertentu yang khusus bertanggung jawab menangani dana pinjaman tersebut, dikhawatirkan akan terjadi korupsi. "Kalau program (dana bantuan Bank Dunia dikucurkan) ini jalan, (dikhawatirkan) korupsinya akan menyebar di semua kantor-kantor kementerian terkait," katanya.

Hal ini berkaca dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi soal adanya dugaan suap dalam proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PU PR untuk daerah bencana diantaranya di Donggala dan Palu, Sulteng. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang empat diantaranya merupakan pejabat Kementerian PU PR.

Bank Dunia bakal mengucurkan pinjaman dana senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun kepada Indonesia untuk membiayai rekonstruksi sejumlah daerah yang terkena bencana alam seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah. Pendanaan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari pemerintah Indonesia. (KR-NKL).

BERITA TERKAIT

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan NERACA Yogyakarta - Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia…

Dosen: Perlu Rencana Kongkrit Berantas Korupsi

Dosen: Perlu Rencana Kongkrit Berantas Korupsi NERACA Depok - Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Vishnu…

Seleksi Calon Direksi Bank BJB, DPRD Tekankan Azas Keterbukaan

Seleksi Calon Direksi Bank BJB, DPRD Tekankan Azas Keterbukaan NERACA Bandung - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Eryani…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…