Pemerintah Optimistis Harga Beras Terkendali

NERACA

Jakarta - Pemerintah optimistis bahwa harga komoditas beras pada tahun ini bakal terkendali karena jumlah ketersediaan stok beras yang diyakini masih memadai serta adanya penambahan dari panen, serta pasokan distribusi yang dinilai lebih lancar. "Bila suplai ada, distribusi oke, penimbunan tidak berjalan, maka (stabilitas harga) akan teratasi," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin (7/1).

Menurut Enggartiasto, tingkat harga sangat tergantung dengan pasokan dan permintaan, sedangkan pada saat ini selain stok di Bulog masih cukup, sebentar lagi masa panen juga akan tiba. Sedangkan di sisi pasokan, ujar dia, dengan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti beragam ruas tol serta program Tol Laut juga diyakini akan dapat menekan biaya logistik pengiriman komoditas ke depannya. Mendag juga mengingatkan bahwa dari sisi penegakan hukum juga telah berjalan dengan baik sehingga diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi yang berani untuk menimbun bahan pangan pokok.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras karena berpotensi menghambat serapan beras oleh Bulog. "Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, antara lain musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani. Ia berpendapat karena jumlahnya lebih sedikit, ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. "Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," paparnya.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli, dan sebaiknya pemerintah justru perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog. Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras pada awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. "Yang pertama yang saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi. Harga beras sangat berpengaruh sehingga beras yang terlebih dahulu yang saya lihat," kata Presiden di Kampus STKIP PGRI Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (4/1). Kepala Negara mengatakan stabilisasi harga beras melalui operasi pasar Bulog mulai efektif menstabilkan harga beras.

BERITA TERKAIT

Polemik Harga Tiket, Dugaan Kartel dan Penyelamatan Maskapai

Oleh: Royke Sinaga Pesawat terbang sebagai moda transportasi harus diakui tetap menjadi favorit bagi masyarakat. Selain dapat menjelajah jarak ribuan…

Rendahnya Produktivitas Tebu Picu Tingginya Harga Gula

NERACA Jakarta – Rendahnya produktivitas tebu dapat dilakukan untuk menekan impor gula. Saat ini, harga gula lokal tiga kali lebih…

Terbitkan Rights Issue - Global Mediacom Patok Harga Rp 360

NERACA Jakarta –Perkuat struktur permodalan dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana melakukan penambahan modal dengan menerbitkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…