Pemerintah Optimistis Harga Beras Terkendali

NERACA

Jakarta - Pemerintah optimistis bahwa harga komoditas beras pada tahun ini bakal terkendali karena jumlah ketersediaan stok beras yang diyakini masih memadai serta adanya penambahan dari panen, serta pasokan distribusi yang dinilai lebih lancar. "Bila suplai ada, distribusi oke, penimbunan tidak berjalan, maka (stabilitas harga) akan teratasi," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin (7/1).

Menurut Enggartiasto, tingkat harga sangat tergantung dengan pasokan dan permintaan, sedangkan pada saat ini selain stok di Bulog masih cukup, sebentar lagi masa panen juga akan tiba. Sedangkan di sisi pasokan, ujar dia, dengan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti beragam ruas tol serta program Tol Laut juga diyakini akan dapat menekan biaya logistik pengiriman komoditas ke depannya. Mendag juga mengingatkan bahwa dari sisi penegakan hukum juga telah berjalan dengan baik sehingga diharapkan pada masa mendatang tidak ada lagi yang berani untuk menimbun bahan pangan pokok.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras karena berpotensi menghambat serapan beras oleh Bulog. "Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, antara lain musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani. Ia berpendapat karena jumlahnya lebih sedikit, ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. "Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," paparnya.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli, dan sebaiknya pemerintah justru perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog. Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras pada awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. "Yang pertama yang saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi. Harga beras sangat berpengaruh sehingga beras yang terlebih dahulu yang saya lihat," kata Presiden di Kampus STKIP PGRI Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (4/1). Kepala Negara mengatakan stabilisasi harga beras melalui operasi pasar Bulog mulai efektif menstabilkan harga beras.

BERITA TERKAIT

Mahasiswa Difabel Diberikan Beasiswa Rp1 juta/bulan oleh Pemerintah

Akses masyarakat memperoleh pendidikan tinggi terus ditingkatkan, terutama dalam pendanaan. Selain melalui beasiswa Bidikmisi, pemerintah juga akan mengalokasikan beasiswa bagi…

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup

Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Pariwisata Bangka Belitung Meredup NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengunjungi…

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

  NERACA Jakarta - Persoalan pendataan yang akurat terhadap luas lahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga…