Mengkritisi Penerimaan Negara 2018

Oleh: Pril Huseno

Otoritas keuangan Indonesia pada akhir 2018 kemarin, layak berbunga-bunga. Keberhasilan Pemerintahan Jokowi dalam realisasi penerimaan negara sampai 100 persen sesuai APBN 2018, diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati (SMI) pada Senin (31/12/2018).

SMI menyebutkan, penerimaan sebesar Rp1,894,72 triliun yang terdiri dari unsur penerimaan perpajakan dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah dinyatakan telah mencapai target APBN 2018. Sementara untuk belanja Negara disebutkan sudah terealisasi 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,220,65 triliun. SMI juga mengumumkan bahwa ini adalah kali yang pertama Kementerian Keuangan RI tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan 2018.

Selanjutnya, jika memang berhasil meraih penerimaan sesuai target APBN, selayaknya memang harus diberikan apresiasi. Pasalnya, di tengah situasi perekonomian Indonesia yang dilanda kekhawatiran defisit current account dan pelemahan rupiah, ternyata penerimaan negara masih bisa menorehkan hasil yang melegakan.

Sungguhpun demikian, catatan prestasi tesebut kiranya patut dicermati kembali dan tetap harus diberikan kritik, terutama dari sumber-sumber penerimaan yang seharusnya dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

Masih menjadi pertanyaan, apakah penerimaan negara yang disebutan SMI adalah hasil dari kegiatan ekonomi yang sukses mendayagunakan segenap potensi perekonomian dalam negeri, misalnya dari perolehan aktivitas industri berorientasi ekspor yang berhasil direvitalisasi sehingga perolehan devisa hasil ekspor meningkat signifikan? Ataukah memang hanya penerimaan akibat selisih kurs dari kenaikan harga minyak bumi dunia di tengah pelemahan rupiah? Lalu bagaimana kinerja penarikan pajak dalam negeri, atau rasio perpajakan selama 2018?

Jika penerimaan negara hanya diperoleh dari selisih kurs dari pelemahan rupiah atau akibat kenaikan pungutan cukai impor yang meningkat signifikan selama 2018, maka hal itu digolongkan sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sementara penerimaan negara dalam APBN Indonesia 85 persen masih mengandalkan penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak inilah, pergerakan roda pembangunan dan aktivitas perekonomian dalam negeri dibiayai.

Sayangnya, penerimaan pajak sampai akhir November 2018 tercatat baru sebesar Rp1.136 triliun dari target APBN 2018 sebesar Rp1,424 triliun atau 80 persen saja. Namun, secara realisasi masih tumbuh 15,3 persen ketimbang periode yang sama pada 2017. Diperkirakan, perolehan penarikan pajak 2018 masih belum mencapai target. Padahal perolehan penarikan pajak 2018 diharapkan akan bisa meningkatkan tax ratio yang hanya 10,7 persen saja pada 2017.

Selayaknyalah, orientasi kinerja perekonomian tetap mengacu pada pembenahan atau reformasi struktural ekonomi. Revitalisasi sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor harus menjadi prioritas guna mengurangi defisit current account dan mengendalikan pelemahan rupiah. Jadi bukan hanya kembali mengharapkan penerimaan dari ekspor komoditas. Sektor industri yang kuat, mudah-mudahan selain menghasilkan penerimaan devisa, juga merupakan pintu masuk untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan daya beli dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang selama ini masih di bawah 5 persen. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Revitalisasi Pasar Dorong Peningkatan Penerimaan Daerah

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Candra Fajri Ananda meyakini revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan pemerintah dapat mendorong peningkatan retribusi pajak…

Ditjen Pajak Lacak WP Nasabah di 94 Negara - KEMENKEU SIAP PANGKAS FORM LAPORAN SPT 2020

Jakarta-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akan bisa melacak data wajib pajak (WP) yang menjadi nasabah jasa keuangan luar negeri di 94 negara.…

Peringkat Investasi RI Masih Kalah Dari Negara Tetangga

Peringkat Investasi RI Masih Kalah Dari Negara Tetangga NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo geram menyoroti jebloknya investasi di Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Digitalisasi Perbankan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Digitalisasi perbankan nampaknya semakin tidak bisa diabaikan dan…

Kemudahan Perpajakan bagi Pelaku Usaha e-Commerce

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, AR KPP Pratama Sorong *) Terlihat peluang sejumlah perusahaan rintisan ini cerdik mengambil kesempatan atas…

Menuju Masa Depan Indonesia Maju Tanpa Hoax

  Oleh: Doni Kusmantoro dan Akbar Zuliandi, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Menjelang gelaran Pemilu 2019, para kelompok kepentingan berusaha keras untuk…