Mengkritisi Penerimaan Negara 2018

Oleh: Pril Huseno

Otoritas keuangan Indonesia pada akhir 2018 kemarin, layak berbunga-bunga. Keberhasilan Pemerintahan Jokowi dalam realisasi penerimaan negara sampai 100 persen sesuai APBN 2018, diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati (SMI) pada Senin (31/12/2018).

SMI menyebutkan, penerimaan sebesar Rp1,894,72 triliun yang terdiri dari unsur penerimaan perpajakan dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah dinyatakan telah mencapai target APBN 2018. Sementara untuk belanja Negara disebutkan sudah terealisasi 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,220,65 triliun. SMI juga mengumumkan bahwa ini adalah kali yang pertama Kementerian Keuangan RI tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan 2018.

Selanjutnya, jika memang berhasil meraih penerimaan sesuai target APBN, selayaknya memang harus diberikan apresiasi. Pasalnya, di tengah situasi perekonomian Indonesia yang dilanda kekhawatiran defisit current account dan pelemahan rupiah, ternyata penerimaan negara masih bisa menorehkan hasil yang melegakan.

Sungguhpun demikian, catatan prestasi tesebut kiranya patut dicermati kembali dan tetap harus diberikan kritik, terutama dari sumber-sumber penerimaan yang seharusnya dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

Masih menjadi pertanyaan, apakah penerimaan negara yang disebutan SMI adalah hasil dari kegiatan ekonomi yang sukses mendayagunakan segenap potensi perekonomian dalam negeri, misalnya dari perolehan aktivitas industri berorientasi ekspor yang berhasil direvitalisasi sehingga perolehan devisa hasil ekspor meningkat signifikan? Ataukah memang hanya penerimaan akibat selisih kurs dari kenaikan harga minyak bumi dunia di tengah pelemahan rupiah? Lalu bagaimana kinerja penarikan pajak dalam negeri, atau rasio perpajakan selama 2018?

Jika penerimaan negara hanya diperoleh dari selisih kurs dari pelemahan rupiah atau akibat kenaikan pungutan cukai impor yang meningkat signifikan selama 2018, maka hal itu digolongkan sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sementara penerimaan negara dalam APBN Indonesia 85 persen masih mengandalkan penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak inilah, pergerakan roda pembangunan dan aktivitas perekonomian dalam negeri dibiayai.

Sayangnya, penerimaan pajak sampai akhir November 2018 tercatat baru sebesar Rp1.136 triliun dari target APBN 2018 sebesar Rp1,424 triliun atau 80 persen saja. Namun, secara realisasi masih tumbuh 15,3 persen ketimbang periode yang sama pada 2017. Diperkirakan, perolehan penarikan pajak 2018 masih belum mencapai target. Padahal perolehan penarikan pajak 2018 diharapkan akan bisa meningkatkan tax ratio yang hanya 10,7 persen saja pada 2017.

Selayaknyalah, orientasi kinerja perekonomian tetap mengacu pada pembenahan atau reformasi struktural ekonomi. Revitalisasi sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor harus menjadi prioritas guna mengurangi defisit current account dan mengendalikan pelemahan rupiah. Jadi bukan hanya kembali mengharapkan penerimaan dari ekspor komoditas. Sektor industri yang kuat, mudah-mudahan selain menghasilkan penerimaan devisa, juga merupakan pintu masuk untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan daya beli dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang selama ini masih di bawah 5 persen. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel Buka Penerimaan Anggota Komisi Informasi

Pemprov Sumsel Buka Penerimaan Anggota Komisi Informasi NERACA  Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membuka penerimaan anggota Komisi…

Tunjukkan Tren Positif di 2018 - Lorena Optimalkan Layanan Angkutan Bandara

NERACA Jakarta – Ketatnya persaingan bisnis layanan jasa moda transportasi publik mendorong PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) untuk…

Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Negara Berkembang Di Asia Timur dan Pasifik Melemah

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik akan sedikit melemah.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Provokasi Kecurangan Sebuah Desain Upaya Deligitimasi Pemilu

  Oleh : Risa Nasution, Mahasiswi IPB   Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlangsung lancar dan aman hingga saat ini perlu…

Audit Tak Standar, Laporan Keuangan Garuda Berpotensi Kena Sanksi

Oleh: Djony Edward Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tidak sesuai standar akuntansi yang…

Ketahanan Ekonomi dalam Situasi Global

Oleh: Dr. YB Suhartoko SE, ME., Dosen FE Unika Atmajaya Jakarta   Situasi perekonomian dunia pada awal tahun 2019 masih menunjukkan…