Bank Dunia Soroti Kondisi Bank Domestik - PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BUTUH INVESTASI RP 710 TRILIUN

Jakarta-Bank Dunia menilai perbankan nasional tidak mampu memberi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pasalnya, jumlah pinjaman yang bisa disalurkan masih jauh di bawah nilai kebutuhan investasi riil. Sementara itu, partisipasi investor asing lewat pasar modal untuk proyek infrastruktur Indonesia juga masih minim. Karena saat ini, aliran modal investor asing masih terpusat pada surat utang (obligasi) pemerintah dan ekuitas.

NERACA

Berdasarkan hasil laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assesment Program yang diunggah pada Juni 2018, terungkap bahwa perbankan nasional hanya mampu memberi pendanaan sebesar US$10 miliar-US$20 miliar atau setara Rp145 triliun-Rp290 triliun (kurs Rp14.500 per US$). Padahal, pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi minimal US$49 miliar atau setara Rp710,5 triliun.

"Apalagi praktik pinjaman domestik tidak kondusif untuk pembiayaan infrastruktur, karena kebanyakan tenornya jangka pendek (3-5 tahun)," menurut laporan tim Bank Dunia seperti dikutip laman CNNIndonesia.com, Jumat (4/1).

Seperti diketahui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak menerima sumber pendanaan untuk memenuhi proyek pembangunan infrastruktur. Selama ini persoalan pembiayaan hanya bisa ditangani jika skema pendanaan dipimpin oleh bank asing. "Bank lokal belum memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan, pengalaman, atau kemampuan untuk meminjamkan secara terbatas," kata laporan itu.

Namun, tiga dari empat bank BUMN justru mengucurkan pinjaman ke perusahaan pelat merah lain. Realita ini akan membuat BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur sulit mengajukan pinjaman karena jumlah utangnya hampir mencapai batas maksimal keuangan perusahaan.

Sebagai informasi, cara mengukur kondisi kesehatan keuangan dari sisi utang biasanya dilihat dari rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio-DER). Semakin tinggi DER-nya, maka kondisi keuangan semakin buruk.

Dari sisi pembiayaan yang bisa diberikan dari portofolio investasi dana pensiun, dan jaminan sosial, dan perusahaan asuransi juga terbilang kecil. Data Bank Dunia menyebut total dana investor di tiga lembaga itu hanya US$119 miliar atau Rp1.725 triliun. Namun, dana yang bisa dialokasikan untuk investasi infrastruktur hanya US$10 miliar atau Rp145 triliun untuk jangka waktu menengah. "Tapi jumlah itu tidak terealisasi karena alokasi investasi dari lembaga ini fokus pada pengembalian jangka pendek," menurut laporan Bank Dunia.

Sehingga, Bank Dunia menyarankan pemerintah untuk lebih banyak menargetkan investasi dari asing dan pasar modal. Walaupun sejauh ini Bank Dunia melihat investasi asing masih terbatas akibat kurangnya kebijakan pemerintah dalam mengurangi risiko investasi asing, seperti lindung nilai mata uang dan suku bunga.

Seperti salah satu BUMN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah mencoba untuk meraup pendanaan dari investor asing dengan menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atau disebut komodo bond senilai Rp4 triliun. Kemudian, pada Januari 2018 kemarin PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ikut merilis obligasi global berdenominasi rupiah sebesar Rp5,4 triliun.

Ke depan, Bank Dunia berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan langkah reformasi di sektor keuangan demi menarik investor asing untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur. "Reformasi harus dimulai dengan meningkatkan kumpulan tabungan jangka panjang melalui kelembagaan investor," kata Bank Dunia.

Partisipasi Asing

Pada bagian lain, Bank Dunia menyatakan partisipasi investor asing lewat pasar modal untuk proyek infrastruktur Indonesia masih minim. Saat ini, aliran modal investor asing masih terpusat pada surat utang (obligasi) pemerintah dan ekuitas.

Menurut Bank Dunia, kepemilikan investor asing atas obligasi pemerintah mewakili hampir 40% dari total obligasi pemerintah yang beredar pada 2015. Jumlah kepemilikan ini tumbuh dua kali lipat sejak 2010.

Demikian pula, partisipasi investor asing di pasar ekuitas yang tercatat sebesar 43,2% pada 2015, tumbuh dari 31,7% pada 2010. "Ada minat yang signifikan dari investor asing untuk investasi di Indonesia," kata laporan Bank Dunia.

Dijelaskan, setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan investor asing enggan untuk masuk kepada portofolio investasi infrastruktur lewat pasar modal. Hal tersebut adalah karena pasar yang tersegmentasi untuk investor asing dan domestik, serta lemahnya sistem mitigasi risiko produk investasi atau mekanisme untuk mengurai risiko.

Bank Dunia mengungkapkan, investor asing cenderung berpartisipasi aktif pada obligasi perusahaan yang diterbitkan dalam mata uang asing utamanya dolar AS. Alasan mereka memilih investasi pada dana di pasar internasional lantaran kurangnya mekanisme yang efisien untuk mengatur dananya di Indonesia. Sebaliknya, investor institusi domestik cenderung memiliki partisipasi terbatas kepada obligasi di pasar internasional.

Bank Dunia menuturkan sulitnya mitigasi risiko pada instrumen lokal menyebabkan investor asing lebih memilih untuk menanamkan modalnya lewat pasar internasional. Bagi investor, mereka harus memiliki langkah mitigasi yang efisien jika terjadi risiko pada instrumen investasi tersebut.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga pengawas sistem keuangan di Indonesia perlu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, OJK juga harus menggandeng Bank Indonesia (BI) dalam mengeksplorasi kebijakan lindung nilai bagi investor asing, seperti pasar swap.

Kemudian, Bank Dunia menilai OJK harus mengubah aturan yang memfasilitasi produk investasi, seperti sekuritisasi dan obligasi proyek. Hal ini juga termasuk mengatasi masalah pajaknya, dan menghilangkan batasan investor institusi dalam menanamkan modal investasi.

Kementerian Keuangan, menurut tim Bank Dunia, menilai harus memanfaatkan momentum ketertarikan asing pada komodo bond dengan memperpanjang tenor lebih dari tiga tahun. Seperti diketahui, komodo bond Jasa Marga dan Wijaya Karya ditawarkan dengan tenor selama tiga tahun.

Bank Dunia menilai penugasan proyek infrastruktur kepada BUMN justru membuat perusahaan milik negara itu kewalahan mencari dana. Sebab, penugasan diberikan tanpa ada kepastian mengenai sumber pendanaan. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mencontohkan proyek tol Trans-Sumatera yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk, saat penugasan diberikan tanpa ada kejelasan mengenai sumber pendanaan. Akhirnya, Hutama Karya menerbitkan obligasi korporasi dengan jaminan pemerintah demi mendanai proyek tersebut. Menurut laporan tersebut, HK mengerjakan 24 ruas tol Trans Sumatera dengan panjang mencapai 2.700 Km.

Meski demikian, dana yang dimiliki HK masih tidak cukup untuk merampungkan proyek tersebut, sehingga proyek berpotensi terpapar risiko tinggi secara keuangan. "Ini menciptakan risiko tambahan bagi BUMN. Jika risiko tak bisa dikelola dengan baik, maka hal ini menciptakan beban tambahan BUMN," menurut laporan tersebut.

Kondisi ini, menurut Bank Dunia, kerap diabaikan oleh BUMN karena mereka menganggap pemerintah pasti akan mendukung BUMN yang memperoleh penugasan. Padahal, dana yang dimiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu tidak cukup untuk terus menyuntikkan modal kepada BUMN.

Di sisi lain, pendanaan internal BUMN juga tak mumpuni. Laba BUMN bahkan sempat terus terjungkal dan tak sesuai dengan pertumbuhan asetnya. Bank Dunia mencatat, laba BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 22% pada 2013 menjadi 15% pada 2016. Sementara itu di periode yang sama, aset BUMN naik 185,48% dari Rp2.266 triliun menjadi Rp6.469 triliun.

Penurunan laba BUMN juga terlihat dari kontribusi ke pemerintah dari dividen. Pada 2016 tercatat kontribusi dividen BUMN ke pemerintah sebesar Rp200 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya Rp213 triliun. "Sebagai hasilnya, BUMN tidak terinsentif untuk memaksimalkan profit atau efisiensi belanja modal di bisnis inti mereka dan malah fokus mengembangkan portofolio dan asetnya," kata laporan tersebut. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Butuh Kenyamanan, Hidupkan Lagi KRL Ekspres

Kami sudah 20 tahun naik KRL Commuterline, ternyata sampai sekarang masih amburadul kondisinya. Faktanya setiap hari kepadatan KRL sudah di…

BTN Pacu Pembiayaan Perumahan Sektor Non Formal

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terus memacu pembiayaan perumahan di sektor non formal dengan memfasilitasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR)…

Infrastruktur Berkualitas Rendah - Oleh ; EdyMulyadi, Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden JokoWidodo itu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

Tidak Sinkron, Koordinasi Lintas Lembaga Soal Mitigasi

NERACA Jakarta – Menjadi negara yang rawan akan bencana alam baik itu gempa, kebakaran hutan, banjir dan tsunami, sejatinya perlu…

BPJS Terapkan Urun Biaya untuk Tindakan Medis Tertentu

NERACA Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Penerapan skema ini khusus…