Menkeu: Kinerja Ekonomi Global 2018 Melambat - PENERIMAAN NEGARA 2018 MELESAT LEBIH 100% DARI TARGET

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, kinerja ekonomi global sepanjang 2018 telah mengalami perlambatan. Ini tercermin dari menurunnya permintaan internasional dan penurunan beberapa harga komoditas utama di tingkat dunia. Sementara itu, untuk pertama kalinya realisasi penerimaan negara tahun lalu mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target yang ditetapkan APBN 2018 Rp1.894,7 triliun.

NERACA

Sri Mulyani mengatakan, apabila melihat indeks perdagangan manufaktur di tingkat global maupun dari Batlic Dry Indeks semua menunjukkan ke arah bawah dalam artian ada penurunan. Penurunan ini pun terjadi terutama pada semester kedua dan kuartal terakhir 2018. "Ini juga berimbas pada harga komoditas yang cenderung mengalami penurunan," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/1).

Menurut dia, penurunan harga komoditas ditingkat global disebabkan perdagangan internasional yang juga mengalami perlambatan. Sehingga, beberapa komoditas pun mengalami penurunan. "Harga minyak mentah WTI US Texas turun 26% dari harga tertinggi yang pernah dicapai di 2018. Mineral logam turun 2,4%, batubara 7,2%, komoditas pangan 4,87%,” ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi dunia, sepanjang 2018 juga tengah menhalami perlambatan. Hal ini hampir dirasakan oleh seluruh negara-negara berkembang kecuali Amerika Serikat (AS). "Yang paling kelihatan tentu bahwa dunia terkena imbas dari normalisasi kebijakan moneter AS, dan ketidakpastian dari perdagangan global akibat masih belum pastinya hubungan dagang antara AS dan China,” tutur Menkeu.

Meski berbagai tekanan dari eksternal cukup berat pada 2018, menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup terjaga. Salah satunya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%.

"Ini sesuatu yang sangat positif. Di bawah tekanan global, namun momentum peetumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami momentum pertumbuhan yang cukup kuat. Kuartal per kuartal dalam tiga tahun terakhir menunjukkan konsumsi rumah tangga masih relatif terjaga, tumbuh di atas 5% sepanjang 2018. Ini jauh lebih baik dibanding 2017 maupun 2016 yang beberapa kuartal mengalami penurunan di bawah 5%,” ujarnya.

Kendati demikian, realisasi pelaksanaan APBN 2018 pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Jokowi terlihat membaik. Perbaikan ini tercermin dari realisasi penerimaan negara yang mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5% dari target yang ditetapkan semula Rp1.894,7 triliun. Diantaranya terdapat realisasi kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Migas 2018 yang mencapai Rp 196 triliun, atau 157% dari target yang ditetapkan APBN 2018 Rp 125 triliun. "Nah ini 157% dari target APBN 2018 penerimaan migasnya," ujar Wamen ESDM Arcandra Tahar secara terpisah di Jakarta, kemarin.

Sedangkan investasi migas 2018 realisasinya mencapai US$12,3 miliar, lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu US$11 miliar, namun angka investasi itu tidak mencapai target yang ditetapkan APBN 2018 sebesar US$16,8 miliar. Sedangkan investasi sektor migas naik disebabkan jumlah Blok Migas yang laku dilelang sepanjang 2018. "Coba lihat ini nggak ada yang laku lho blok kita di dua tahun sebelumnya, jadi pengaruh juga lelang," ujarnya.

Sementara produksi minyak Indonesia pada 2018 juga tidak sesuai target yang ditetapkan dalam APBN sebesar 800 ribu barel per hari (bph). Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengakui hal tersebut. Namun dia belum bisa menyebutkan realisasi produksi migas pada 2018.

Di sisi lain, belanja pemerintah 2018 juga mencatatkan rekor penyerapan tertinggi dalam empat tahun terakhir yang mencapai Rp2.202,2 triliun atau 99,2% dari pagu Rp2.220,7 triliun. Sedangkan defisit anggaran hanya 1,76% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan keseimbangan primer hanya defisit Rp1,8 triliun. Sayangnya, perbaikan kinerja APBN tersebut justru berbanding terbalik dengan pencapaian asumsi makro.

Pasalnya, hampir semua asumsi makro yang ditargetkan pemerintah meleset dari target. Hanya asumsi inflasi yang masih sesuai target karena berhasil dikendalikan di level 3,13% dari target 3,5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi, diperkirakan sepanjang 2018 hanya akan 5,15% dari target APBN 2018 sebesar 5,4%. Menurut Menkeu, kesulitan mencapai asumsi makro tersebut terjadi karena pengaruh ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian tersebut banyak menimbulkan masalah.

Salah satunya pada penurunan sejumlah harga komoditas di pasar dunia. Misalnya, harga minyak mentah WTI anjlok 26,2%, minyak Brent turun 20,9%, batu bara menyusut 7,2%, dan komoditas pangan merosot 4,87%.

Pelemahan harga komoditas tersebut telah turut menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Dengan kondisi tersebut kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan di angka 5,15%, sedikit lebih rendah dari outlook kemarin di 5,17% karena tren ekonomi yang mulai melambat, terlihat dari permintaan dan harga komoditas yang menuju ke bawah sejak semester II, khususnya kuartal IV," ujarnya.

Kondisi serupa juga terlihat pada nilai tukar rupiah yang tercatat anjlok ke level Rp14.247 per US$, jauh dari asumsi APBN yang hanya Rp13.400 per US$. Menurut Sri Mulyani, masalah nilai tukar terjadi akibat normalisasi kebijakan bank sentral AS (The Fed). Normalisasi tersebut telah membalikkan arus modal asing dari Indonesia ke AS.

Walhasil, depresiasi kurs rupiah tak bisa dihindari. Rupiah akhirnya melemah 6,89%. Depresiasi ini lebih tinggi dari renminbi China 5,71%, peso Filipina 5,24%, won Korea Selatan 4,36%, Ringgit Malaysia 2,15%, dan dolar Singapura 1,95%. Begitu pula dibandingkan dengan baht Thailand dan yen Jepang yang masih terapresiasi, masing-masing 0,69% dan 2,44%. "Tapi tingkat depresiasi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di negara-negara berkembang, seperti Turki, Argentina, dan Brazil," ujar Sri Mulyani.

Yang lain, terkait harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oils Price/ICP) yang mencapai US$67,5 per barel. Padahal, asumsi awal hanya US$45 per barel. Kemudian, lifting minyak hanya 776 ribu per barel dari target 800 ribu per barel dan lifting gas hanya 1,136 juta per barel dari asumsi 1,2 juta per barel. "Hal ini karena harga minyak mentah dunia sempat naik di awal tahun," ujarnya.

Subsidi Energi

Di sisi belanja pemerintah, subsidi energi dalam APBN 2018 bengkak sekitar Rp59 triliun sepanjang tahun lalu. Hal ini karena realisasi belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji, dan listrik mencapai Rp153,5 triliun per 2 Januari 2019. Padahal, asumsi awal hanya sebesar Rp94,5 triliun.

Menkeu mengungkapkan, realisasi belanja subsidi energi membengkak karena ada kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia sejak awal 2018. Meskipun, tren pergerakan harga minyak mentah dunia saat ini menurun. "Kenaikan harga minyak mentah dunia membuat subsidi BBM dan elpiji meningkat dari asumsi awal," ujarnya.

Selain itu, peningkatan belanja subsidi energi juga terpengaruh oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Rata-rata kurs rupiah senilai Rp14.247 per US$ sepanjang 2018 dengan tingkat depresiasi mencapai 6,89%.

Tak ketinggalan, pemerintah juga meningkatkan pembayaran subsidi untuk BBM jenis Solar meningkat dari semula Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter. Kemudian, ada juga pembayaran utang subsidi listrik pada tahun lalu.

Lebih rinci, sumbangan subsidi energi berasal dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp97 triliun atau 207% dari target awal Rp46,9 triliun. Sementara realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,5 triliun atau 118,6% dari asumsi Rp47,7 triliun.

Sedangkan realisasi subsidi non energi sebesar Rp63,3 triliun atau 102,5% dibanding asumsi awal di APBN 2018 sekitar Rp61,7 triliun. Sedangkan total realisasi subsidi secara keseluruhan sudah mencapai Rp216,8 triliun atau 138,8% dari target Rp156,2 triliun. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

BEI Optimis Target 100 Emiten Baru Tercapai

NERACA Jakarta – Penuhi tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menargetkan jumlah perusahaan yang melaksanakan penawaran umum saham perdana atau…

LIPI: Tiga Daerah Tinggi Tingkat Penerimaan Hoaks

LIPI: Tiga Daerah Tinggi Tingkat Penerimaan Hoaks NERACA Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakir mengatakan berdasarkan…

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

Tidak Sinkron, Koordinasi Lintas Lembaga Soal Mitigasi

NERACA Jakarta – Menjadi negara yang rawan akan bencana alam baik itu gempa, kebakaran hutan, banjir dan tsunami, sejatinya perlu…

BPJS Terapkan Urun Biaya untuk Tindakan Medis Tertentu

NERACA Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Penerapan skema ini khusus…