Penyediaan Perumahan Rakyat Tetap Menjadi Prioritas PUPR

NERACA

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penyediaan infrastruktur perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap merupakan salah satu program prioritas pihaknya.

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," kata Menteri Basuki dalam siaran pers di Jakarta, Senin (31/12).

Menurut Menteri PUPR, kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi, namun untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN semata. Untuk itu, pihaknya juga bekerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pencanangan Program Satu Juta Rumah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR."Setiap tahunnya Kementeri man PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Menteri Basuki.

Sedangkan pada tahun 2019, dia mengemukakan bahwa telah diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program sejuta rumah merupakan kerja banyak pihak sehingga di tahun ini bisa mencapai target."Tidak mudah mencapai satu juta kalau tidak melalui kerja banyak pihak," kata Khalawi dalam pembukaan Rakernas Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).

Menurut Khalawi sampai dengan 26 November target sudah tembus mencapai 1,1 juta unit rumah menengah bawah, setelah tiga tahun berturut-turut tercapai 700 ribu unit 2015, 800 ribu unit 2016, dan 900 ribu unit pada 2017.

Khalawi mengatakan, dukungan pemerintah dalam pembangunan rumah hanya 20 persen dalam bentuk penyediaan subsidi, sedangkan kontribusi terbesar dari pengembang yang tergabung dalam asosiasi sebanyak 50 persen, sedangkan sisanya peran serta masyarakat.

Menurut dia, tantangan terbesar dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar yang harganya sudah tidak terkendali."Ini menjadi dilema kalau harga rumah dinaikan maka masyarakat tidak ada yang beli, namun kalau tidak dinaikan gantian pengembang yang menjerit," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyiapkan skema khusus untuk kredit pemilikan rumah (KPR) bagi generasi milenial.

"Saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema khusus aparatur sipil negara, TNI-Polri, dan milenial. Para milenial nanti bisa memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Jumat (21/12).

Dia menjelaskan bahwa dengan skema baru ini, generasi milenial yang sulit memiliki rumah digharapkan bisa mendapatkannya dengan bantuan subsidi dari pemerintah."Kami diperintahkan oleh Presiden untuk menyiapkan skema ini, skema khusus itu. FLPP diperluas lagi, tidak ada batasan gaji, boleh membangun rumah yang lebih besar dari 36 meter persegi, dengan uang muka dan bunga yang mudah-mudahan lebih rendah," ujar dia.

Skema khusus untuk milenial, menurutnya, akan dipikirkan dan dirumuskan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian PUPR.

"Mudah-mudahan dengan (skema khusus) itu pasar properti lebih bergairah, termasuk untuk penyediaan rumah bagi kita semua," kata Menteri Basuki dalam pidato sambutannya dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) antara Kementerian PUPR dengan 25 bank pelaksana, terkait penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lewat Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2019.

Sebanyak 25 bank telah mencapai realisasi penyaluran FLPP tahun 2018 minimal 100 unit dan capaian target 2018 terhadap Addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70 persen. Bank-bank pelaksana tersebut terdiri dari empat bank umum nasional, dua bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah, serta enam bank pembangunan daerah syariah.

Bank pelaksana penandatanganan PKO penyaluran dana FLPP tahun 2019 berjumlah 25 bank itu, antara lain Bank BTN, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Papua, Bank Sumut Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BJB, Bank Sumut, Bank Kalbar, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Sultra, Bank Sulselbar, Bank Sumselbabel, Bank Sulselbar Syariah, Bank NTT, Bank BTN Syariah, Bank Jambi, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Nagari, Bank Sumselbabel Syariah, Bank Kalteng, Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah. Mohar/Ant