Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Peringatan akan sepuluh tahun krisis yang menghantam Amerika Serikat tampaknya melupakan esensi manajemen risiko itu sendiri karena manajemen risiko tidaklah terlepas dari budaya dan perilaku. Lo 2015 serta de Haan and Jansen 2011 membuktikan bahwa kinerja perusahaan tergantung dari budaya dan perilaku. Dengan demikian akar dari krisis sector keuangan adalah pada budaya yang keliru. Budaya yang melekat pada sektor keuangan itu sendiri, maupun budaya yang dianut oleh regulatornya. Van der Cruijsen et al 2015 membuktikan bahwa penurunan dari kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh perilaku dan budaya. Dengan demikian pengawas sector keuangan harus meletakkan budaya sebagai inti dari pengawasan akan risiko di sektor keuangan.

Nuijts 2013 membuktikan bahwa lembaga pengawasan perbankan di Belanda telah melakukan evaluasi dini terhadap kelemahan budaya pada perbankan. Ia juga menemukan bahwa pada tingkatan eksekutif sekalipun masih banyak penerapan akan budaya asal bapak senang (ABS), termasuk dalam konteks hubungan antara direktur dan komisaris perbankan. Budaya di Indonesia yang juga asal bapak senang (ABS) dipastikan merupakan sumber krisis perbankan dan ekonomi di Indonesia yang terjadi selama ini. Tidak berkembangnya perusahaan milik negara juga akibat budaya yang tidak kritis terhadap pengelola BUMN.

Budaya perkoncoaan yang menempatkan teman atau anggota kelompok pada sektor keuangan milik negara juga merupakan indikasi lemahnya manajemen risiko. Dengan demikian manajemen risiko berbasis budaya harus memiliki prinsip-prinsip pengawasan sektor keuangan yang berbeda dengan prinsip-prinsip pengawasan yang tradisional. Prinsip utama yang penting adalah pengawas sektor keuangan harus mampu mengindentifikasi dan mengeleminiasi risiko akibat budaya dengan konsekuensi harus memiliki staf yang memiliki keahlian sebagai psikolog organisasi dan ahli dalam manajemen perubahan. Selanjutnya pihak yang bertanggungjawab terhadap risiko ini adalah lembaga keuangan yang diawasi itu sendiri bersama-sama dengan lembaga pengawas sektor keuangan itu sendiri.

Untuk itu lembaga pengawasan harus memiliki instrumen kebijakan yang dapat mendisiplinkan lembaga keuangan yang diawasinya tersebut. Seyogyanya pengawas sektor keuangan memiliki fokus utama dengan melakukan pengawasan melekat kepada pucuk pimpinan manajemen lembaga keuangan. Selain itu pengawasan juga diarahkan kepada pemilik usaha. Secara tradisional, pendiri organisasi memiliki pengaruh besar terhadap budaya awal organisasi tersebut. Pendiri organisasi tidak memiliki kendala karena kebiasaan atau ideologi sebelumnya.

Ukuran kecil yang biasanya mencirikan organisasi baru lebih jauh memudahkan pendiri memaksakan visi mereka pada seluruh anggota organisasi. Proses penyiptaan budaya terjadi dalam tiga cara. Pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Kedua, pendiri melakukan indoktrinasi dan menyosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Terakhir, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan, dengan demikian, menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Apabila organisasi mencapai kesuksesan, visi pendiri lalu dipandang sebagai faktor penentu utama keberhasilan itu.

Di titik ini, seluruh kepribadian para pendiri jadi melekat dalam budaya organisasi. Pengawasan sektor keuangan harus mampu memetakan risiko dari tiga cara munculnya budaya pada perusahaan keuangan yang diawasinya. Krisis Asia tahun 1998 misalnya sangat tercirikan oleh pelanggaran pemberian kredit dari bank kepada perusahaan yang dimiliki oleh pemilik bank tersebut yang dilakukan secara sembrono dan tidak bertanggung-jawab dimana pucuk manajemen berbudaya Asal Bapak Senang (ABS). Karena pada saat itu Bank Indonesia tidak memiliki psikolog organisasi yang mumpuni sehingga pemetaan apakah budaya ABS merupakan budaya dominan tidak diperhatikan dengan seksama.

Sebagian besar organisasi memiliki budaya dominan dan banyak subbudaya yang sampai hari ini tidak ada analisis risiko budaya pada krisis perbankan tahun 1998 yang lalu. Sebuah budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dimiliki bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Ketika berbicara tentang budaya sebuah organisasi, hal tersebut merujuk pada budaya dominannya, jadi inilah pandangan makro terhadap budaya yang memberikan kepribadian tersendiri dalam organisasi. Sub budaya cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama yang dihadapi para anggota. Sub budaya mencakup nilai-nilai inti dari budaya dominan ditambah nilai-nilai tambahan yang unik.

Elaborasi risiko berdasarkan budaya dominan dan budaya subnya tidak juga dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat itu. Jika organisasi tidak memiliki budaya dominan dan hanya tersusun atas banyak subbudaya, nilai budaya organisasi sebagai sebuah variabel independen akan berkurang secara signifikan karena tidak akan ada keseragaman penafsiran mengenai apa yang merupakan perilaku semestinya dan perilaku yang tidak semestinya. Hal ini dapat menjadikan kegamangan yang serius bagi pengawas internal perusahaan.  Aspek makna bersama dari budaya inilah yang menjadikannya sebagai alat potensial untuk menuntun dan membentuk perilaku yang menimbulkan peningkatan risiko atau penurunan risiko.

Itulah yang memungkinkan seseorang untuk mengatakan, misalnya, bahwa budaya bank-bank milik pemerintah Singapura menghargai keagresifan dan pengambilan risiko dan selanjutnya menggunakan informasi tersebut untuk lebih memahami perilaku dari para eksekutif dan karyawan mereka. Tetapi, kenyataan yang tidak dapat diabaikan adalah banyak organisasi juga memiliki berbagai subbudaya yang bisa memengaruhi perilaku anggotanya dan dalam kasus bank-bank milik pemerintah Singapura berorientasi kepada penurunan dan pengelolaan risiko usaha.

Tidaklah mengherankan jika bank-bank milik pemerintah Singapura bukan hanya mampu bersaing dengan bank-bank besar asing lainnya tetapi juga mendapatkan arahan budaya yang sehat dari pemerintah Singapura (baca budaya meritokrasi) sehingga permodalannya pun semakin kuat dan besar yang juga mampu memberikan eksternalitas positif bagi sektor perekonomian mereka.