NERACA

Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe, Aceh, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. "Kertasnya juga sudah saya berikan. Artinya tinggal pelaksanaan di lapangan seperti apa. Akan saya kejar," kata Presiden Joko Widodo usai meresmikan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli di Aceh Besar, Jumat petang, akhir pekan kemarin.

Menurut Presiden, pemerintah daerah juga harus berpartisipasi untuk menarik investor kepada KEK tersebut. Selain itu, KEK juga direncanakan terintegrasi dengan jalur transportasi yakni jalan tol. "Nanti disambungkan KEK dengan berfungsinya jalan tol ini, sehingga sekali lagi lapangan kerja yang ada di Provinsi Aceh betul-betul terbuka," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah menargetkan jalan tol Trans Sumatera akan tersambung seluruhnya dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung pada 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebelumnya menjelaskan kawasan KEK Arun memiliki luas 2.226,64 Hektare. Kawasan itu ditargetkan dapat melayani para calon investor di sejumlah sektor seperti industri, logistik, energi, ekspor bahkan sektor pariwisata.

Arun Lhokseumawe sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan menjadi kawasan strategis yang berpeluang menggairahkan dan memacu perekonomian Aceh. Kehadiran KEK Arun setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEK Arun Lhokseumawe pada 17 Februari 2017 adalah secercah harapan baru dan menjadi magnet mendulang investasi baru di Aceh.

Keberadaan PP tersebut merupakan anugerah bagi masyarakat Aceh untuk menghidupkan kembali nadi perekonomian di kawasan eks PT Arun yang sempat jaya pada medio 70-an hingga 2013. Oleh sebab itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menegaskan, kehadiran KEK Arun Lhokseumawe, akan memberi dampak yang baik, salah satunya mengatasi persoalan pengangguran di Aceh. “Target kami adalah mengundang investor di sektor strategis, yaitu industri, logistik, energi, ekspor, dan pariwisata,” kata Plt Gubernur Nova Iriansyah.

Lebih lanjut Nova mengatakan, pemerintah Aceh berkomitmen mendorong percepatan implementasi KEK Arun, antara lain pembentukan Kelembagaan KEK yaitu Dewan Kawasan, Badan Usaha dan Pembangunan (BUPP), dan Administrator. Tahun depan kita akan bahas dalam Prolegda 2019 untuk kelembagaan Administrator KEK Arun Lhokseumawe sebagai SKPA baru di pemerintah Aceh.

Dalam rangka mendukung pengembangan KEK Arun Lhokseumawe ke depan, Nova menyampaikan penekanan beberapa hal. Pertama, meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan KEK Arun Lhokseumawe untuk bekerja secara profesional agar pengembangan dan operasional KEK sebagai kawasan investasi bertaraf internasional bisa terealisasi.

Kedua, masalah di lapangan harus secara detail dilaporkan karena pembangunan KEK Arun Lhokseumawe merupakan program yang sangat berdampak kepada masyarakat. Ketiga, Kepada Badan Pembangun dan Pengelola KEK Arun Lhokseumawe agar meningkatkan infrastruktur kawasan sehingga dapat menarik investor dengan memberikan pelayanan prima. Dan keempat, perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk kelancaran penyelenggaraan KEK, terutama dari warga di sekitar lokasi KEK.