NERACA

Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat senilai Rp1,1 Triliun resmi ditandatangani. SPAM Semarang Barat menjadi proyek air minum ketiga yang menggunakan skema KPBU. Peresmian proyek ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono, dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Walikota Semarang yang diwakili oleh Wakil Walikota, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah menyambut keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur, khususnya di sektor Air Minum. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. “Sesuai fokus Pemerintah, maka percepatan pembangunan infrastruktur secara merata masih diutamakan, di samping pembangunan dalam Pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan Peresmian Kerjasam Proyek KPBU SPAM Semarang Barat di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/12).

Menurutnya, di tengah keterbatasan anggaran, perlu inovasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Terbukti, sinergi positif antara Pemerintah dengan Badan Usaha telah membuahkan hasil. “Skema KPBU merupakan solusi yang strategis,” tegasnya. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan proyek SPAM Semarang Barat ini merupakan proyek ketiga pada sektor air minum yang mendapatkan penjaminan pemerintah. Dua proyek sebelumnya yakni, SPAM Umbulan Jawa Timur dan SPAM Bandar Lampung.

“Sesuai mandat yang diberikan kepada PT PII dari Kementerian Keuangan, penjaminan merupakan wujud komitmen dan konsistensi PT PII dalam mendukung Pemerintah mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur Nasional,” katanya disela acara. Menurutnya, skema makin diminati untuk membangun infrastruktur. Swasta tertarik berinvestasi karena regulasi yang memudahkan. Selain itu, penjaminan pemerintah melalui PT PII memberikan kepastian kembalinya modal dengan keuntungan yang wajar. “Proyek SPAM Semarang Barat kembali membuktikan bahwa skema KPBU menarik minat swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur,” ungkapnya.

Menurutnya, semakin banyak badan usaha terlibat dalam pembangunan infrastruktur, makin besar juga manfaat yang dirasakan masyarakat. SPAM Semarang Barat misalnya, saat beroperasi nanti akan menjangkau 31 kelurahan di 3 kecamatan yakni Semarang Barat, Tugu dan Ngaliyan. Proyek ini direncanakan sebagai pilot project. SPAM Semarang Barat memanfaatkan Bendungan Jatibarang sebagai sumber air baku. Sebanyak 60 ribu rumah akan terlayani air bersih. Proyek ini diharapkan dapat menyelesaikan krisis air bersih. Sekaligus mencegah terjadinya permukaan tanah akibat penggunaan air tanah di Kota Semarang.

Dia menjelaskan, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam proyek ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang. Sedangkan badan usaha pelaksananya adalah PT Air Semarang Barat. Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini menyebut proyek SPAM Semarang Barat merupakan komitmen kuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur. Kemenkeu melalui PT SMI memberikan dukungan berupa Project Development Facility.

“PT SMI berperan sebagai pelaksana penugasan Kemenkeu dalam penyediaan fasilitas pengembangan proyek dan transaksi, memastikan proyek ini memenuhi tingkat kelayakan yang sesuai – feasible, bankable, compliance, serta memastikan proses pelelangan badan usaha yang adil, transparan dan kompetitif,” katanya. Dia menambahkan Proyek SPAM Semarang Barat merupakan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. “Dukungan terhadap pencapaian SDGs salah satunya Air Bersih dan Sanitasi Layak,” tutupnya.

Proyek SPAM Semarang Barat merupakan wujud dukungan kuat Pemerintah dalam memberikan air bersih kepada masyarakat. Proyek ini didukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Dalam Negeri. Proyek ini melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga keuangan di bawah koordinasi Kemenkeu yaitu PT SMI, PT PII dan PT IIF. Dukungan dan sinergi berbagai pemangku kepentingan tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.