NERACA

Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan kultural ini tercermin dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua. Inpres ini menekankan strategi pembangunan berbasis budaya, wilayah adat dan fokus pada Orang Asli Papua khususnya yang berada di wilayah terisolir dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau.

Pendekatan berbasis wilayah adat merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan mengakokomodasi pendekatan berbasis wilayah adat di dalam RPJMN tahun 2015-2019. Dengan pendekatan baru ini, Pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat.

Di Tanah Papua “Provinsi Papua dan Papua Barat” setiap wilayah memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Terdapat 7 suku besar di Tanah Papua dan 256 suku kecil yang masing-masing memiliki bahasa daerah yang berbeda pula. Menurut penelitian Balai Bahasa Papua dan Papua Barat Kemdikbud pada tahun 2013, terdapat 307 bahasa daerah. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda pula yang disesuaikan dengan kondisi sosiologi-antropologi. Setiap wilayah adat memiliki potensi ekonomi yang berbeda, sehingga Kementerian PPN/BAPPENAS menekankan pendekatan pembangunan yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial atau yang lebih populer disebut THIS dalam perumusan perencanaan pembangunan untuk wilayah papua.

Kementerian PPN/BAPPENAS melalukan pendekatan pembangunan di beberapa wilayah strategis yang berbasis wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu wilayah adat Saireri, wilayah adat Mamta, wilayah adat Animha, wilayah adat Meepago dan wilayah adat Laapago. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, dikembangkan pendekatan pengembangan kawasan-kawasan potensial seperti kawasan industri Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan wisata Raja Ampat maupun kawasan wisata situs sejarah Pulau Mansinam.

Demikian benang merah yang mengemuka pada media gathering "Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat" yang dilaksanakan di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (11/12). Tampil sebagai pembicara adalah Staf Ahli Menteri PPN/BAPPENAS Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi selaku Ketua Tim Pelaksana Desk-Papua Bappenas, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Sekretaris Desk Papua Velix V Wanggai, dan Program Manager Desk Papua Bappenas Theresia Ronny Andayani.

Okto mengatakan, dalam setahun terakhir Pemerintah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Inpres No 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pengembangan kawasan potensial. "Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian/lembaga, Gubernur Papua dan Papua Barat dan para Bupati/Walikota se-Tanah Papua," ujar Okto.

Dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, lanjut Okto, Pemerintah melihat bahwa proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja keolahragaan di Papua, namun kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua. Dampak ke depan melalui pelaksanaan PON ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian sehingga PON XX Papua tahun 2020 ini bukan hanya sukses prestasi tapi juga sukses ekonomi/kesejahteraan. 

Sementara itu, Paket kebijakan Inpres 10/2017 ditujukan ke 21 Kementerian/Lembaga, Gubernur Papua dan enam Bupati/Walikota di Papua. Komitmen Pemerintah pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah membangun prasarana dan sarana olahraga Istora, akuatik, hoki, kricket dan velodrome di Kabupaten Jayapura, penataan kawasan olahraga, serta pembangunan baru dan/atau perawatan rumah susun sebagai wisma atlet di Jayapura, Merauke dan Mimika.

"Melalui kebijakan percepatan pembangunan ini, Pemerintah memperkuat koordinasi dan sinergisitas perencanaan dan pelaksanan kebijakan, program, kegiatan, proyek, lokasi dan output percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua," kata dia.

Beberapa terobosan penting antara lain penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi, pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri Orang Asli Papua, termasuk pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine) terutama di daerah terisolir yang minim tenaga kesehatan.

Velix V Wanggai menjelaskan, dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, Pemerintah melihat bahwa proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja bidang keolahragaan di Papua, namun kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua. Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi perencanaan penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua sesuai dengan arah kebijakan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Dari hasil pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur Papua pada 31 Oktober 2018, disepakati langkah-langkah pemantapan dan penajaman program pengembangan kluster-kluster kawasan secara terpadu di 5 kluster Biak, Jayapura, Merauke, Mimika dan Wamena," ujar Velix.