Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 9 Desember dipastikan tidak akan memberikan nilai penting bagi kehidupan demokrasi dan politik di republik ini. Bahkan vonis 6 tahun bagi Zumi Zola dan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun menjelang Hakordia juga terasa tanpa makna. Padahal, dunia berkepentingan terhadap ancaman korupsi karena dampak sistemik yang ditimbulkan sangatlah kompleks. Oleh karena itu, logis jika korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau ‘extra ordinary crime’ dan tentu butuh penanganan yang juga luar biasa. Artinya keberadaan KPK menjadi sangat penting dalam upaya mereduksi ancaman korupsi.

Keyakinan tentang pentingnya eksistensi KPK adalah realitas semakin tingginya kasus korupsi di republik ini. Ironisnya, di era otda dengan berbagai pemekarannya ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan, tetapi justru sebaliknya semakin banyak terungkap kasus kepala daerah yang terjerat korupsi. Hebatnya lagi, berbagai kasus korupsi yang terungkap tidak hanya melibatkan kaum pria, tapi saat ini juga menyasar kaum wanita. Bahkan, selama 2018 ada 8 kepala daerah wanita yang terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kejahatan korupsi saat ini tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga telah menyebar sampai ke daerah, tidak lagi dilakukan secara individual tapi juga telah jamak dilakukan secara berjamaah. Artinya, dana desa dan rencana dana kelurahan adalah kubangan baru obyek korupsi.

Ironi dibalik peran - eksistensi KPK maka beralasan jika kasus Novel Baswedan tidak pernah tuntas dan diyakini tidak akan terbongkar. Argumen yang mendasari tidak bisa terlepas dari niatan untuk melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Artinya, sepak terjang KPK yang sukses melakukan serangkaian OTT memang menjadi musuh utama bagi komunitas koruptor. Hebatnya lagi para koruptor, mantan koruptor dan terutama para calon koruptor bersatu padu menguatkan tekad untuk mengebiri perundangan, regulasi dan tatanan peradilan yang ada. Paling tidak, ini terbukti dari kemenangan para koruptor untuk tetap bisa nyaleg di pesta demokrasi.

Ketiadaan efek jera dan vonis setenga hati serta keleluasaan para koruptor menguasai semua celah demokrasi yang ada, terutama dengan ketersediaan uang dari hasil korupsi memungkinkan tumpulnya peradilan dan penegakan hukum di republik ini. Betapa tidak ternyata para koruptor bisa dengan leluasa mengatur kemewahan dan keleluasannya di lapas. Argumen yang mendasari adalah terungkapnya kasus mantan Kalapas Sukamiskin sehingga ini seolah membuka mata bahwa jual beli fasilitas di lapas itu memang benar ada dan semua tergantung nominal rupiah. Artinya uang memang berkuasa dan koruptor yang memiliki dana berlimpah dari hasil korupsi akan sangat berkuasa mengatur semua yang ada di lapas. Jika sudah demikian benar juga jika ada bonus dan obral remisi.

Fakta dibalik kasus korupsi yang terjadi di republik ini memberikan gambaran nyata bahwa menjadi koruptor di republik ini adalah sangat terhormat. Bahkan bisa tampil ala selebritis dalam balutan liputan semua media. Oleh karena itu, jangan salahkan koruptor jika kemudian membangun politik dinasti korup karena memang menjadi koruptor di republik ini sangat menjanjikan.

Hebatnya lagi, koruptor di republik ini tidak pernah ada yang dihukum mati dan kalaupun di hukum ternyata masih bisa leluasa keluar masuk lapas dengan berbagai dalih. Fakta ini akhirnya menguatkan argumen tentang negara terkorup menurut rilis dari berbagai lembaga internasional. Jadi, 9 Desember bukanlah Hari Anti Korupsi Sedunia tapi Hari Kemenangan para koruptor, terutama koruptor yang ada di republik ini.