NERACA

Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terkait pengurangan lahan persawahan. Disebutkan ke depan potensi pengurangan lahan akibat alih fungsi mencapai 20 persen, sementara upaya mencetak sawah dinyatakan gagal mengimbangi alih fungsi lahan. Berdasarkan citra satelit dalam data terbaru BPS, luas sawah di tanah air 7,1 juta hektar.

Pengamat Pertanian dari Universitas Lambung Mangkurat Prof. Luthfi Fatah menilai, pernyataan Kementerian ATR/ BPN soal penyusutan lahan sawah harus diimbangi dengan data yang valid dan akurat. "Kalau menurut saya pernyataan semacam itu sah-sah saja asalkan ada data yang valid dan akurat. Tapi ingat, harus dipisahkan juga antara pernyataan politik dan pernyataan ilmiah," kata Luthfi, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Luthfi, Kerangka Sampel Area (KSA) yang selama ini jadi acuan BPS dalam menghitung luas baku lahan sawah, harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan mengerti cara pengendaliannya. "Saya tidak sependapat jika program sawahnisasi yang dibangun pemerintah itu dikatakan gagal. Kan banyak program yang sudah dicapai seperti peningkatan produksi dan kita tidak impor," katanya.

Luthfi mengatakan, pernyataan gagal dalam mengimbangi alih fungsi lahan adalah pernyataan tidak berdasar jika data yang keluar tidak valid dan benar. Ia justru mempertanyakan di mana letak indikator kegagalan tersebut.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja, mengatakan Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bisa menjamin sejauh mana proses sawahnisasi berjalan dengan baik. "Artinya mereka menganggap sistem ubinan sebagai metode perkiraan hasil panen sudah tidak baik lagi. Tapi sejauh mana jaminan itu, bahwa dengan citra satelit bisa membedakan sawah yang umurnya 2 bulan atau 3 bulan," katanya.

Menurut Entang, citra satelit tidak bisa mengukur mana sawah rusak atau semplak. Penggunakaan citra satelit membutuhkan kehati-hatian sehingga tidak merumuskan hasil akhir adanya kekeliruan data  sampai 32 persen."Secara logika namanya satelit kan dari atas, dia tidak bisa mengukur sawah yang semplak. Saya kira harus hati-hati dalam menggunakan citra satelit dan jangan dengan serta merta mengatakan bahwa situasi yang lalu itu keliru benar sampai 32 persen," katanya.

Menjaga Lahan Sawah

Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden yang akan mempersulit alih fungsi lahan. Di sisi lain, upaya untuk menambah luasan lahan persawahan juga terus dilakukan dengan mencetak sawah. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Pending Dadih Permana mengatakan selama 4 tahun ini Kementan telah mencetak 215.811 lahan baru yang berjalan sejak tahun 2015. Lahan tersebut dipastiakan sudah memberi hasil yang cukup baik.

"Sudah menghasilkan 20.070 hektar, kemudian tahun 2016 menghasilkan 129.096 dan tahun 2017 seluas 60.243 hektar," kata Pending. Sedangkan pada sektor optimasi lahan rawa, konversi lahan rawa pada tahun 2016 mencapai luasan 3.999 hektar, tahun 2017 seluas 3.529 hektar dan pada tahun 2018 telah terealisasi seluas 16.400 hektar.