Presiden: TNI–Polri Amankan Pembangunan di Papua!

Oleh : Abdul Aziz, Mahasiswa di salah satu PTN Jakarta

Semenjak Joko Widodo menjadi Presiden, salah satu kebijakan yang paling ditonjolkan adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Institut Analisis Kebijakan Konflik, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Jakarta, sempat menyatakan bahwa Joko Widodo telah memberi perhatian lebih pada wilayah tersebut daripada pendahulunya. Meskipun untuk medan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut sangatlah sulit dikarenakan kondisi geografis serta cuacanya. Pembangunan di Papua, sudah tentu sangat berbeda dengan di Pulau Jawa. Dan hal ini harus diketahui oleh masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian juga ada sisi keamanan di titik tertentu di Papua yang berpotensi menghambat pembangunan itu.

Baru–baru ini, Indonesia berduka terkait peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja proyek jembatan Habema-Mugi dari PT Istakaya Karya. Penembakan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang bernama Gerakan Separatis Papua Bersenjata. Presiden Jokowi bertindak cepat dan tegas menanggapi peristiwa tersebut. Ia telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab dan tidak berperikemanusian tersebut, dan akan menumpas mereka sampai akar-akarnya.

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita tidak akan pernah takut," tegas Jokowi. Peristiwa tersebut, justru membuat tekad Presiden membara untuk melanjutkan tugas besar, membangun tanah Papua serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang ia ungkapkan di Media. Polda Papua menyatakan tengah mengejar kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya menyusul pembunuhan sejumlah pekerja pendatang yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan.

KKB merupakan istilah yang digunakan aparat Kepolisian Indonesia dan TNI, untuk menyebut kelompok bersenjata yang sebagian di antaranya menuntut pemisahan diri dari Indonesia. Kelompok separatis di Papua tidak hanya piawai menggunakan senjata. Tetapi juga lihai melakukan upaya diplomasi terhadap negara lain untuk bisa memberikan dukungan pada Papua Merdeka. Mereka menyebarkan hoax terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Akhir Mei lalu, dukungan untuk kemerdekaan Papua datang dari Selandia Baru, yang berasal dari 11 anggota parlemen yang terdiri dari empat partai politik, yakni Partai Hijau (Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning), Partai Buruh (Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S’ua William Sio), Partai Nasional (Chester Burrows), dan Partai Maori (Marama Fox). Ke 11 perwakilan tersebut menandatangani Deklarasi Westminster yang dibawa oleh pemimpin dan pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua, Benny Wenda.

Deklarasi Westminster untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua lahir dalam pertemuan IPWP dengan delegasi dari berbagai negara di House of Parliament London, Inggris Mei 2016 lalu. Hadir saat itu salah satu pendiri IPWP dan pemimpin oposisi Partai Buruh yang digadang-gadang sebagai calon kuat perdana menteri Inggris, Jeremy Corbyn. Yang menariknya lagi, perjuangan kemanusiaan dan kemerdekaan Papua juga didukung oleh negara-negara di kepulauan Pasifik sebagai tetangga terdekat. Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, Kepualauan Marshall, Nauru dan Kepulauan Solomon.

Realitasnya, dan kita harus sadar itu, upaya-upaya untuk merongrong Indonesia agar Papua lepas dari pangkuan NKRI memang terus terjadi hingga saat ini. Selain ada Organisasi Papua Merdeka, sejumlah LSM dengan sokongan negara-negara tertentu baik di kawasan Pasifik maupun Eropa, termasuk di Australia dan Selandia Baru terus bergerilya. Isu pelanggaran HAM oleh TNI menjadi salah satu isu yang mereka dengungkan. Padahal Pemerintah Indonesia dan TNI telah berjuang keras hingga pedalaman dan perbatasan demi keamanan Papua hingga turut memberi pendidikan serta pengajaran kepada generasi muda di daerah tersebut.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, mengingatkan soal potensi Papua lepas dari NKRI mengingat gencar dan sistematisnya kampanye soal itu di luar negeri. Karena itu ia mengajak semua pihak di Indonesia untuk bahu membahu men-counter berbagai isu yang mereka lontarkan belakangan ini.

BERITA TERKAIT

Bersatu Melawan Kelompok Separatis Papua

  Oleh : Yemima Yulince Asmuruf, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Evakuasi korban selamat di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua berhasil dilakukan…

Pengabdian Presiden Jokowi di Tengah Badai Hoax

Oleh: Sapri Rinaldi, Pengamat Sosial dan Politik Presiden Joko Widodo bicara soal hoax dan fitnah yang sering muncul jelang pemilihan…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewaspadai Bencana Alam

Oleh : Riko Arianto,  Mahasiswa PTN di Semarang Secara geologis letak wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda…

Catatan Positif Penegakan HAM di Indonesia

  Oleh : Muhammad Ridean, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius di Indonesia, beberapa kasus bahkan harus…

Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi…