Penghapusan Sanksi Penyalahgunaan Koperasi Dalam RUU Perkoperasian Dipertanyakan

Penghapusan Sanksi Penyalahgunaan Koperasi Dalam RUU Perkoperasian Dipertanyakan

NERACA

Jakarta - Penghapusan pasal yang terkait pengenaan sanksi berat bagi pelaku penyalahgunaan koperasi dalam draf RUU Perkoperasian dipertanyakan di tengah semakin maraknya praktik koperasi bodong.

"Dengan dihapuskanya pasal sanksi ini sebetulnya semangat perubahan UU Perkoperasian yang sedang dilakukan sudah kehilangan alasan dan juga tujuannya yang paling penting," kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Rabu (5/12).

Ia mengatakan, selama ini UU Nonor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang masih berlaku cenderung menjadi "macan kertas" dan tidak imperatif. Hal itu menurut dia, karena setiap pelanggaran yang mengatasnamakan koperasi selalu tidak jelas sanksinya dan selalu dijadikan celah untuk kedok penipuan."Jadi penghapusan pasal sanksi yang berat bagi pelanggaran penggunaan nama koperasi ini patut dicurigai memiliki motif tersembunyi," ujar dia.

Ia berpendapat, penghapusan pasal sanksi ini juga menunjukkan sensitivitas anggota parlemen terhadap masalah yang dihadapi masyarakat semakin rendah di tengah maraknya penipuan berkedok koperasi yang terus-menerus muncul secara beruntun. Suroto menegaskan, dihapusnya pasal sanksi ini jelas sangat merugikan masyarakat dan melemahkan gerakan koperasi.

Ia menambahkan, perundangan koperasi hanya perlu mengatur tiga hal karena koperasi merupakan organisasi yang mengatur dirinya sendiri (self-regulate organization)."Fungsi utama UU Perkoperasian itu pertama mengakui nilai-nilai dan prinsip koperasi. Kedua memberikan distingsi atau pembedaan yang tegas terhadap perlakuan koperasi. Ketiga pemberian proteksi atau perlindungan terhadap citra dan jati diri koperasi agar tidak dirusak oleh mereka yang ingin menipu atau merugikan masyarakat dengan mengatasnamakan koperasi," kata dia.

Fungsi perlindungan terhadap jati diri koperasi ini kata dia, hanya bisa dilakukan kalau ada sanksi tegas terhadap pelanggarnya."Seharusnya sanksi denda hingga ratusan milyar terhadap mereka yang menggunakan koperasi namun tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi ditegaskan. Jadi nanti tidak sembarangan orang mendirikan koperasi dan menggunakan koperasi untuk menipu masyarakat," kata dia.

Suroto berpendapat, pemberian sanksi denda setinggi-tingginya ketimbang pemberian sanksi fisik juga penting sebagai bagian dari napas hukum progresif. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pasal mengenai sanksi yang berat harus dimasukkan kembali."Kalau tidak maka UU yang baru itu juga hanya akan jadi macan kertas dan tidak ada gunanya lagi. Fungsi perlindungan kepentingan publiknya sudah tidak ada," kata dia.

Ia mencontohkan, di banyak negara yang koperasinya maju, bahkan di negara yang tidak mengatur secara khusus koperasinya melalui UU Perkoperasianya juga secara kuat melindungi jati diri koperasi dengan pemberian sanksi yang berat bagi mereka yang menyimpang."Dengan adanya ketegasan tersebut masyarakat juga semakin mudah membedakan mana yang koperasi dan mana yang bukan koperasi," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…

Stop Generalisasi Isu Papua, Masyarakat Diharapkan Bijak dalam Bersikap

  Oleh : Rahmat Siregar, Pengamat Sosial Politik    Demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat pada…

Swasta Dipastikan Berperan dalam Pengelolaan SDA

Swasta Dipastikan Berperan dalam Pengelolaan SDA NERACA Jakarta - Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi memastikan swasta bisa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan?

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan? NERACA Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…