Kinerja BPR Di Bali Melambat

NERACA

Bali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kinerja BPR di Bali tumbuh melambat periode Januari-September 2018 karena pertumbuhan ekonomi yang belum stabil serta proses konsolidasi perbankan yang masih berlanjut sebagai dampak erupsi Gunung Agung dan gempa bumi. Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah dalam evaluasi kinerja BPR di Kuta, Badung, Selasa (4/12), menyebutkan pertumbuhan melambat itu tercermin dari kinerja aset, penghimpunan dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit.

Meski secara umum kinerja BPR di Bali tergolong cukup baik, namun total aset bank perkreditan rakyat di Bali hingga September 2018 sebesar Rp15 triliun dengan pertumbuhan mencapai 8,27 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 8,87 persen. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK, OJK mencatat sebesar Rp10,4 triliun atau tumbuh 13 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya mencapai 16,3 persen.

"Porsi DPK didominasi oleh deposito sebesar 73,1 persen dengan nominal mencapai Rp7,63 persen dan tabungan mencapai 26,6 persen dengan nominal mencapai Rp2,8 triliun," katanya. Sementara itu, jumlah penyaluran kredit mencapai Rp10,1 triliun, atau meningkat sebesar 6,6 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,73 persen.

Penyaluran kredit di Bali lebih banyak disalurkan ke sektor produktif sebesar 63,3 persen atau Rp6,4 triliun yang terdiri dari kredit modal kerja Rp4,93 triliun dan investasi Rp1,48 triliun. Hizbullah mengatakan pertumbuhan DPK tahun ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit mengakibatkan fungsi intermediasi BPR terus menurun yang ditunjukkan dengan rasio simpanan terhadap kredit atau LDR mencapai 71,65 persen. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan periode September 2017 mencapai 72,9 persen.

Meski demikian, menurunnya LDR tidak dibarengi dengan persentase kredit bermasalah atau "nonperforming loan" (NPL) yang mengalami peningkatan. Rasio NPL BPR di Bali hingga September 2018 mencapai 9,24 persen atau naik dari posisi sebelumnya mencapai 7,82 persen, melampaui angka rata-rata nasional mencapai 7,16 persen.

Kontribusi terbesar penyumbang NPL BPR di Bali dari sektor perdagangan besar dan eceran dan penerima bukan lapangan usaha dan penyedia akomodasi makanan dan minuman. "Tingginya angka kredit bermasalah itu terutama disebabkan oleh banyak debitur melakukan spekulasi usaha properti dengan menggunakan kredit investasi dan 'side streaming kredit'," katanya.

Menanggapi tingginya NPL BPR, Ketua Perbarindo Bali Ketut Wiratjana menjelaskan kondisi itu disebabkan adanya kelemahan dari BPR, termasuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan debitur. Pihaknya mengingatkan BPR untuk tetap berhati-hati dalam mencairkan kredit termasuk melakukan pendampingan kepada BPR melalui seminar atau lokakarya. "Kami bersama jajaran direksi dan komisaris di BPR sepakat untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit agar bisa cepat menangani kredit bermasalah sehingga NPL bisa ditekan," katanya.

Sinergi BPR-Fintech Dalam kesempatan itu, OJK juga mendorong BPR di Bali bersinergi dengan perusahaan teknologi keuangan atau "financial technology" (fintech) karena melihat perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini yang semakin dinamis. "Sudah ada beberapa BPR di Bali siap berkolaborasi sembari menunggu regulasi yang akan segera terbit. Meski BPR sudah diperkenankan bekerja sama dengan Fintech, namun kolaborasi itu belum bisa dijalankan karena regulasi saat ini tengah digodok OJK Pusat," katanya.

Dia menjelaskan beberapa keuntungan bisa didapatkan jika berkolaborasi dengan pelaku Fintech di antaranya penyaluran kredit bisa lebih cepat, dan lebih mudah dalam merebut pasar termasuk bertukar ilmu pengetahuan. "Kedepan, BPR jangan sampai kalah dengan Fintech. Salah satu syaratnya teknologi informasi dan SDM harus kuat karena itu kunci utamanya," imbuhnya.

Hizbullah menambahkan di era digitalisasi atau era revolusi industri 4.0 tidak bisa dipungkiri pelaku keuangan, termasuk BPR, untuk mengambil langkah inovasi atau berkolaborasi dengan Fintech yang lahir karena semakin pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu BPR di Bali yang sudah siap bekerja sama dengan salah satu perusahaan Fintech adalah BPR Kanti.

Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba ditemui dalam kesempatan yang sama menyebutkan pihaknya sudah siap meluncurkan kerja sama dengan salah satu Fintech tahun 2017. Namun karena belum ada regulasi dari OJK membuat rencana di bank yang berkantor pusat di Batubulan, Kabupaten Gianyar itu hingga sekarang masih belum bisa direalisasikan. Nantinya regulasi itu akan mengatur terkait sumber pembiayaan yang perlu diharmonisasikan karena sumber dana dalam Fintech juga bisa berasal dari perorangan sesuai dengan sifatnya yakni "crowd funding", sedangkan aturan konvensional perbankan, sumber dana bisa berasal dari berbagai pihak atau lembaga jasa keuangan atau disebut kredit sindikasi.

BERITA TERKAIT

Bali Masuk dalam Daftar 10 Water Park Terpopuler Dunia

Taman bermain air atau water park, kerap menjadi pilihan masyarakat saat berwisata. Selain faktor keamanan yang terjamin, water park bisa…

Berkah Kinerja Emiten Meningkat - Jumlah Investor di Sumbar Tumbuh 46%

NERACA Padang – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat jumlah investor saham asal Sumbar di pasar…

OJK Dorong Perbankan Di Bali Optimalkan Penyaluran Kredit Pariwisata

    NERACA   Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Bali untuk mengoptimalkan penyaluran kredit sektor pariwisata…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Industri Properti Perlu Waspadai Suku Bunga dan Likuiditas

      NERACA   Jakarta – Industri properti dihimbau untuk mengantisipasi terhadap dua tantangan penting yaitu ketidakpastian ekonomi global…

Bank Muamalat Kerjasama Remitansi dengan Al Rajhi Bank Malaysia

      NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Al Rajhi Bank Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama…

Masalah Fintech, LBH dan OJK Masih Deadlock

      NERACA   Jakarta - Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta belum…