Presiden Minta Proses Divestasi Freeport Selesai 2018

Jakarta - Presiden Joko Widodo mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan proses divestasi PT Freeport sebelum akhir tahun 2018. "Karena proses divestasi PT Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujarnya dalam sambutan membuka Ratas tentang Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11).

NERACA

Menurut Presiden, pemerintah akan menggunakan kepemilikan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua. Selain itu, Kepala Negara juga mendesak diselesaikannya permasalahan lingkungan, antara lain pengelolaan limbah maupun "tailing".

"Kemudian juga isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), kemudian kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dan hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, dan stabilitas investasi," tegas Presiden seperti dikutip Antara.

Jokowi menjelaskan tahap proses divestasi 51 persen saham PT Freeport sudah dapat dituntaskan. Sejumlah kesepakatan yang juga ditandatangani pada September 2018 yakni "divestment agreement", "sales and purchase agreement", dan "subscription agreement".

Keberpihakan pada Masyarakat Papua

Sementara, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Freeport Indonesia merupakan tanda keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Papua."Sungguh-sungguh melihat kepemilikan saham 51 persen itu sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Presiden kerja dengan hati dan meningkatkan harkat rakyat Papua," kata Lukas.

Kepemilikan saham PT Inalum di Freeport yang sebelumnya 9,36 persen kini naik menjadi 51,23 persen. Menurut Lukas, dari kepemilikan saham tersebut sebanyak 10 persen dimiliki oleh rakyat Papua."Sepuluh persen dimiliki Pemda di Papua. Rinciannya Pemprov 3 persen, dan Pemkab Mimika 7 persen," ujar Lukas.

Lukas menambahkan Presiden telah menegaskan pemerintah Papua berhati-hati dalam pengelolaan saham tersebut. Menurut Gubernur, Presiden mengatakan untuk waspada terhadap oknum yang ingin memanfaatkan saham tersebut."Tidak boleh ada orang lain masuk seperti itu. Ini untuk Indonesia," kata Lukas menjelaskan pesan Presiden Jokowi.

Presiden memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe ikut rapat terbatas di Istana Negara Jakarta guna membahas percepatan pelaksanaan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Kamis (29/11).

Gubernur Lukas Enembe dalam siaran persnya, Kamis (29/11), mengatakan dalam pertemuan terbatas tersebut, Presiden Jokowi memberikan target waktu penyelesaian mengenai divestasi saham PTFI dan di dalamnya harus memperhatikan hak-hak orang asli Bumi Cenderawasih (OAP)."Jadi Presiden meminta harus memperhatikan hak-hak OAP dari 10 persen saham yang akan dibagi, jangan sampai ada yang ikut menumpang atau muncul istilah papa minta saham sehingga harus berhati-hati," kata dia.

Menurut Lukas, dalam pertemuan itu dirinya memaparkan apa yang menjadi keinginan pemerintah dan seluruh masyarakat Papua dalam mendapatkan 10 persen saham Freeport, di mana pastinya pihaknya mempunyai hak suara dalam agenda PTFI selanjutnya."Di mana dalam pertemuan ini, Presiden RI Joko Widodo memberikan target penyelesaian divestasi saham PTFI sebelum akhir Desember 2018," kata dia lagi.

Dia menjelaskan mengenai nama perusahaan yang diributkan dengan pihak PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero yakni PT Indocopper Investama, presiden berpesan agar tidak usah ragu, ternyata itu adalah saham kosong yang kebetulan sudah diambil alih oleh Inalum.

Sebelumnya, Gubernur Papua enggan menyepakati proposal terkait divestasi 51 persen saham PT Freeport yang diajukan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero dalam pertemuan yang digelar di Timika, Kabupaten Mimika pada Kamis malam (22/11).

"Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yakni perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetapi kepemilikan 26 persen milik PT Inalum, 10 persen nanti milik Papua dan sisa saham lainnya kami tidak tahu milik siapa," kata Lukas.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah menyaksikan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menandatangani Sales and Purchase Agreement di Kementerian ESDM pada Kamis (27/9).

Jumlah saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dimiliki PT Inalum naik dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Menurut keterangan PT Inalum, pada 2018 proses divestasi saham PTFI akan selesai dengan rincian 41 persen saham dimiliki oleh PT Inalum dan 10 persen dimiliki Pemda di Papua, yakni Pemprov Papua 3 persen, dan Pemkab Mimika 7 persen.

“Keputusan Pemerintah Pusat dan Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) yang akan mengalokasikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk Pemerintah Daerah didasari oleh niat yang baik agar masyarakat Papua mendapatkan manfaat yang maksimal dari hasil operasional PTFI-Inalum telah melakukan pertemuan antara Gubernur Propinsi Papua dan jajarannya dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementrian BUMN, PT Danareksa (Persero) dan Kantor Hukum HPRP Danton,” kata Corporate Communications and Government Relations Inalum Rendi A. Witular, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (24/11).

Dijelaskan, Inalum sangat memahami aspirasi yang disampaikan Gubernur dalam pertemuan tersebut dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari kesepakatan yang terbaik. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut berlangsung dinamis dan kondusif. Setelah pertemuan, Gubernur dan jajarannya akan mengkaji opsi-opsi yang terbaik bagi para pihak. Struktur kepemilikan pemerintah daerah yang saat ini diusulkan, termasuk struktur PT Indocopper Investama (PTII) sebagai Perseroan Khusus, adalah struktur yang lazim dan mempertimbangkan aspek finansial, legal dan perpajakan yang efisien bagi semua pemegang saham, termasuk Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

PTII akan menjadi Perseroan Khusus yang akan dimiliki oleh Inalum dan BUMD Pemerintah Daerah, sesuai dengan kesepakatan induk yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2018 antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PTFI. PTII saat ini memiliki 9,36 persen saham di PTFI, perusahaan tersebut 100 persen dimiliki oleh Freeport McMoRan sejak 2002. Setelah proses divestasi selesai nanti, 100 persen saham PTII akan dimiliki oleh Inalum, sebelum nantinya dijadikan Perseroan Khusus untuk menampung saham Pemerintah Daerah.

Pertimbangan penggunaan PTII sebagai Perseroan Khusus adalah mekanisme yang paling efisien secara finansial, legal dan perpajakan. Penggantian nama dari PT Indocopper Investama, akan menjadi pertimbangan Inalum dan Pemerintah Daerah. Inalum akan menunggu kesepakatan antara Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai struktur kepemilikan saham dalam BUMD yang akan dibentuk bersama. mohar/munib

BERITA TERKAIT

Pengabdian Presiden Jokowi di Tengah Badai Hoax

Oleh: Sapri Rinaldi, Pengamat Sosial dan Politik Presiden Joko Widodo bicara soal hoax dan fitnah yang sering muncul jelang pemilihan…

Wali Kota Depok Raih Entrepreneur Award 2018

Wali Kota Depok Raih Entrepreneur Award 2018 NERACA Depok - Wali Kota Depok, Mohammad Idris berhasil meraih penghargaan Entrepreneur Award…

Harbolnas 2018, TCL Bersama Lazada Gelar Diskon Besar Besaran

Harbolnas 2018, TCL Bersama Lazada Gelar Diskon Besar Besaran NERACA Jakarta - Hari belanja online nasional (Harbolnas) menjadi momen yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…