Wakil Walikota Sukabumi: Perlu Penataan Ruang Yang Matang

Tingginya Harga Tanah Berdampak Juga Terhadap Investor

NERACA

Sukabumi - Tingginya harga lahan di wilayah Kota Sukabumi ternyata berdampak juga kepada pelaku usaha yang akan melakukan investasi di kota moci tersebut. Pasalnya, tidak sedikit pelaku usaha lebih memilih wilayah perbatasan antara Kota dan Kabupaten Sukabumi yang tergolong harga tanahnya lebih murah.

"Seperti salah satu investor yang akan membangun transmart, ketika kita tawarkan daerah jalur lingkar selatan, mereka mundur. Sebab, harga tanah di daerah situ sudah mahal. Akhirnya mereka (investor) memilih di daerah perbatasan antara kota dan kabupaten Sukabumi yang di anggap masih murah," ujar Wakil Walikota Sukabumi Andri S Hamami, usai membuka kegiatan lokakarya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang di salah satu Hotel Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Kamis (29/11).

Padahal lanjut Andri, pemerintah butuh adanya pembangunan seperti itu, tujuanya untuk pengontrolan distribusi dan harga. Tapi, selain harga tanah di Kota Sukabumi sudah tergolong mahal, juga lahan yang dimiliki sangat terbatas."Kita butuh loh adanya Transmart itu untuk distribusi, harga dan pengontrolan barang," ujar Andri.

Andri juga berharap penataan ruang yang sedang direncanakan ini, jangan hanya berpikir untuk sekarang saja, melainkan manfaat sampai 5 sampai 10 tahun kedepan. Seperti halnya, ketika pembangunan Tol Bocimi rampung, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Misalkan, apakah hotelnya sudah memenuhi, dan para pelaku usaha (UKM)nya juga bangkit, kemudian dampak-dampak dari pertumbuhan industri. Apakah kesemuanya itu sudah diantisipasi belum terutama dari segi tata ruangnya.

"Jangan sampai ketika industri ataupun investor butuh ruang, tapi ruangnya sangat terbatas. Contoh seperti halnya ingin dengan adanya bioskop. Ketika kita arahkan ke daerah jalur lingkar selatan, tapi mereka ingin di lokasi eks Terminal daerah Jalan Sudirman. Sementara daerah itu wilayah hijau. Makanya kita ajukan lagi ke provinsi Jawa Barat nunggu proses lagi," terang Andri.

Mudah-mudahan kata Andri, lokakarya yang menjadi keinginan masyarakat ini yang di inisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan bisa lihat perencanaan tata ruang kedepan."Harusnya ada orang ahli statistik juga yang bisa menghitung angka-angkanya 5 sampai 10 tahun kedepan. Atau, dalam jangka pendeknya di tahun 2020 ketika Tol Bocimi beres, bagaimana tata ruangnya," ujarnya.

Kemudian disisi lain untuk penataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Andri mengatakan, KEK tidak mungkin ada di Kota Sukabumi, sebab terganjal masalah tadi, yakni lahannya tidak ada."Kota Sukabumi itu kecil, lahannya juga terbatas. Jadi sulit juga untuk membuat KEK," pungkas Andri. Arya