Wakil Walikota Sukabumi: Perlu Penataan Ruang Yang Matang - Tingginya Harga Tanah Berdampak Juga Terhadap Investor

Wakil Walikota Sukabumi: Perlu Penataan Ruang Yang Matang

Tingginya Harga Tanah Berdampak Juga Terhadap Investor

NERACA

Sukabumi - Tingginya harga lahan di wilayah Kota Sukabumi ternyata berdampak juga kepada pelaku usaha yang akan melakukan investasi di kota moci tersebut. Pasalnya, tidak sedikit pelaku usaha lebih memilih wilayah perbatasan antara Kota dan Kabupaten Sukabumi yang tergolong harga tanahnya lebih murah.

"Seperti salah satu investor yang akan membangun transmart, ketika kita tawarkan daerah jalur lingkar selatan, mereka mundur. Sebab, harga tanah di daerah situ sudah mahal. Akhirnya mereka (investor) memilih di daerah perbatasan antara kota dan kabupaten Sukabumi yang di anggap masih murah," ujar Wakil Walikota Sukabumi Andri S Hamami, usai membuka kegiatan lokakarya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang di salah satu Hotel Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, Kamis (29/11).

Padahal lanjut Andri, pemerintah butuh adanya pembangunan seperti itu, tujuanya untuk pengontrolan distribusi dan harga. Tapi, selain harga tanah di Kota Sukabumi sudah tergolong mahal, juga lahan yang dimiliki sangat terbatas."Kita butuh loh adanya Transmart itu untuk distribusi, harga dan pengontrolan barang," ujar Andri.

Andri juga berharap penataan ruang yang sedang direncanakan ini, jangan hanya berpikir untuk sekarang saja, melainkan manfaat sampai 5 sampai 10 tahun kedepan. Seperti halnya, ketika pembangunan Tol Bocimi rampung, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Misalkan, apakah hotelnya sudah memenuhi, dan para pelaku usaha (UKM)nya juga bangkit, kemudian dampak-dampak dari pertumbuhan industri. Apakah kesemuanya itu sudah diantisipasi belum terutama dari segi tata ruangnya.

"Jangan sampai ketika industri ataupun investor butuh ruang, tapi ruangnya sangat terbatas. Contoh seperti halnya ingin dengan adanya bioskop. Ketika kita arahkan ke daerah jalur lingkar selatan, tapi mereka ingin di lokasi eks Terminal daerah Jalan Sudirman. Sementara daerah itu wilayah hijau. Makanya kita ajukan lagi ke provinsi Jawa Barat nunggu proses lagi," terang Andri.

Mudah-mudahan kata Andri, lokakarya yang menjadi keinginan masyarakat ini yang di inisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan bisa lihat perencanaan tata ruang kedepan."Harusnya ada orang ahli statistik juga yang bisa menghitung angka-angkanya 5 sampai 10 tahun kedepan. Atau, dalam jangka pendeknya di tahun 2020 ketika Tol Bocimi beres, bagaimana tata ruangnya," ujarnya.

Kemudian disisi lain untuk penataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Andri mengatakan, KEK tidak mungkin ada di Kota Sukabumi, sebab terganjal masalah tadi, yakni lahannya tidak ada."Kota Sukabumi itu kecil, lahannya juga terbatas. Jadi sulit juga untuk membuat KEK," pungkas Andri. Arya

BERITA TERKAIT

BPN Banten Targetkan Pendaftaran Tanah 272.710 Bidang Pada 2019

BPN Banten Targetkan Pendaftaran Tanah 272.710 Bidang Pada 2019 NERACA Serang - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten…

OY! Indonesia, Aplikasi yang Menjawab Semua Kebutuhan Masyarakat

OY! Indonesia, Aplikasi yang Menjawab Semua Kebutuhan Masyarakat NERACA Jakarta - Founder sekaligus CEO dari aplikasi OY! Indonesia, Jesayas Ferdinandus…

Sikapi Penurunan Harga Tiket - Performance Saham Garuda Ikut Terkoreksi

NERACA Jakarta – Kebijakan maskapai Garuda Indonesia Group mengumumkan penurunan harga tiket pesawat di seluruh rute penerbangan sebesar 20% menuai…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia NERACA Jakarta - Jagad media sosial, khususnya Twitter, pada Sabtu (16/2), dikejutkan dengan munculnya…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM NERACA Sukabumi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah membubarkan…