Perizinan Daerah Berbelit Hambat Sektor Properti

Perizinan Daerah Berbelit Hambat Sektor Properti

NERACA

Jakarta - Sejumlah kalangan termasuk DPR RI menilai masih didapatinya perizinan di daerah yang berbelit-belit menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya sektor properti yang saat ini tengah dilanda kelesuan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo mengatakan perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti."Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinan dan bukan sebaliknya dipersulit," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/11).

Masih berbelitnya perizinan dari pemerintah daerah tersebut membuat harga properti di dalam negeri sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil. Namun demikian, dia berpendapat lesunya bisnis properti saat ini tidak semata soal faktor hambatan perizinan birokrasi tetapi juga daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara F. Rach Suherman, konsultan bisnis properti menuturkan era otonomi daerah juga memiliki ekses disharmonisasi regulasi, misalnya paket kebijakan ekonomi XIII Jokowi yang sebenarnya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah."Contoh nyata adalah penurunan PPh 5 persen jadi 2,5 persen, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5 persen dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit diantara 'dua raja'," ujar dia.

Terkait praktek suap yang dilakukan pihak korporasi, menurut dia itu adalah soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau developer karena ingin membeli waktu di sat terhambat panjangnya dan berbelitnya proses perizinan. Padahal perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada cost of money. Praktik suap, lanjut dia, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mengambil jalan pintas dan inipun disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Ke depan menekan praktik suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah."Kebijakan inipun, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan dan RB bersama Pemda. Dimana izin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru," kata dia.

Pengawasan publik, lanjut dia, sangat diperlukan dan hal ini bisa dilakukan lewat informasi digital. Hal senada disampaikan CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda yang menyatakan meskipun pemangkasan perizinzn sudah terjadi, tapi praktek di lapangan masih terjadi sehingga suapun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif.

"Untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain Pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua Pemda peduli dan hal ini tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi," kata dia. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

DPPU Binaka Beri Banyak Kontribusi ke Daerah

Jakarta-Pengamat ekonomi menilai pengoperasian Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Binaka Kepulauan Nias, memberi banyak keuntungan berbagai sektor. Termasuk di antaranya,…

INDI 4.0 Untuk Ukur Kesiapan Sektor Manufaktur

NERACA Jakarta – Memasuki satu tahun implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah melaksanakan beberapa agenda yang tertuang dalam…

Sektor Riil - Kontribusi Manufaktur Capai 20%, RI Duduki Posisi ke-5 Dunia

NERACA Jakarta – Industri manufaktur memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, industri manufaktur mampu memberikan kontribusi kepada…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Patra Comfort Bandung Raih Penghargaan PHRI

Patra Comfort Bandung Raih Penghargaan PHRI  NERACA Jakarta - Patra Comfort Bandung meraih penghargaan sebagai hotel bintang tiga terbaik di…

BCA Gelar

BCA Gelar "Gathering Broker" Mengapresiasi Perantara Properti NERACA Semarang - PT Bank Central Asia Tbk menggelar "Gathering Broker" sebagai bentuk…

Hotel Ibis Komit Jaga Lingkungan Kurangi Sampah Plastik

Hotel Ibis Komit Jaga Lingkungan Kurangi Sampah Plastik NERACA Manado - Manajemen Hotel Ibis Manado City Center Boulevard (IMCCB) berkomitmen…