Indonesia Minta WTO Perhatikan Kepentingan Negara Berkembang - Niaga Internasional

NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan Enggariasto Lukita meminta agar Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) tetap memperhatikan negara berkembang, termasuk Indonesia, saat mereformasi organisasinya. Mendag Enggar menjelaskan, usulan untuk mereformasi WTO didasarkan pada semakin merebaknya ketidakpastian pada sistem perdagangan dunia.

"WTO sebaiknya tidak melupakan dan mengabaikan hal-hal yang belum terselesaikan, seperti perundingan putaran Doha dan hal lainnya, serta tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang," kata Mendag disalin dari Antara.

Reformasi WTO diyakini akan membawa perubahan positif bagi sistem perdagangan multilateral dan diharapkan tetap mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Enggar usai bertemu dengan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo di kantor WTO, Jenewa, Swiss. Sementara itu, lanjut Enggar, sebagai koordinator G-33, Indonesia juga menginginkan agar reformasi WTO juga terus memperhatikan hal-hal seperti "public stock holding" dan mekanisme special safeguard.

Terkait hal tersebut, Mendag Enggar menggarisbawahi tanggapan Dirjen Azevedo yang menegaskan bahwa WTO tidak akan mengabaikan hal yang belum terselesaikan. WTO juga dinilai semakin melemah dalam menjalankan fungsinya, terutama terlihat dari tidak berkembangnya penyelesaian perundingan putaran Doha, proteksionisme yang banyak dilakukan negara anggota dan tekanan perdagangan yang meningkat, ancaman blokde Amerika Serikat (AS) terhadap pengisian anggota Appellate Body (AB), serta kurang efektifnya sistem monitoring WTO.

"Dengan demikian, usulan reformasi dan modernisasi mencakup tiga fungsi WTO, yaitu monitoring, mekanisme penyelesaian sengketa, dan negosiasi," lanjut Enggar. Usulan reformasi dan modernisasi WTO sebelumnya telah disepakati beberapa negara pendukung seperti Kanada, Australia, Brasil, Chile, Jepang, Kenya, Korea, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swiss, dan Uni Eropa melalui pertemuan Joint Communication di Ottawa, Kanada, 24 25 Oktober 2018. Terkait dengan monitoring dan transparansi, negara-negara pendukung reformasi WTO berpendapat bahwa sistem monitoring WTO harus diperkuat untuk mengatasi tekanan perdagangan yang meningkat akhir-akhir ini.

Negara-negara anggota G20, kelompok ekonomi terbesar di dunia, menerapkan 40 langkah-langkah pembatasan perdagangan baru antara pertengahan Mei hingga pertengahan Oktober tahun ini, senilai 481 miliar dolar AS, kata Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kamis (22/11).

Pembatasan-pembatasan baru meliputi perdagangan enam kali lebih banyak daripada pada periode sebelumnya dan merupakan yang terbesar sejak WTO mulai memantau perdagangan G20 pada 2012, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Laporan temuan-temuan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah G20 dan seluruh komunitas internasional," kata Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo dalam pernyataannya.

"Eskalasi lebih lanjut tetap menjadi ancaman nyata. Jika kita terus berjalan di jalur sekarang, risiko-risiko ekonomi akan meningkat, dengan dampak-dampak potensial untuk pertumbuhan, lapangan pekerjaan dan harga-harga konsumen di seluruh dunia." WTO melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi situasi, tambahnya, tetapi solusi akan membutuhkan kemauan politik dan kepemimpinan dari G20, yang para pemimpinnya akan bertemu di Argentina minggu depan.

Jumlah bulanan pembatasan-pembatasan perdagangan rata-rata delapan selama periode yang dicakup oleh laporan, naik dari enam per bulan dalam laporan sebelumnya, yang meliputi pertengahan Oktober 2017 hingga pertengahan Mei 2018, kata pernyataan WTO.

"Berkembangnya tindakan-tindakan pembatasan perdagangan dan ketidakpastian yang diciptakan oleh tindakan semacam itu dapat menempatkan pemulihan ekonomi dalam bahaya. Eskalasi lebih lanjut akan membawa risiko-risiko besar potensial bagi perdagangan global, dengan dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan harga-harga konsumen di seluruh dunia," katanya.

Kenaikan tarif Tiga perempat dari pembatasan-pembatasan perdagangan terbaru adalah kenaikan tarif, banyak dari mereka pembalasan terhadap tarif baja dan aluminium yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada Maret.

Tetapi WTO tidak menghitung langkah-langkah yang telah diumumkan dan belum dilaksanakan, dan satu negara G20 telah meminta pembalasan tarif untuk dihilangkan dari laporan pemantauan, yang dilakukan untuk tujuan "transparansi", kata WTO.

Negara-negara G20 juga telah menerapkan rata-rata bulanan dari hampir tujuh langkah liberalisasi perdagangan, seperti mengurangi tarif impor dan bea ekspor, sejalan dengan tren sejak 2012. Perdagangan yang dicakup oleh langkah-langkah liberalisasi bernilai 216 miliar dolar AS, sekitar dua setengah kali lebih banyak daripada di laporan sebelumnya.

BERITA TERKAIT

Perlu Standarisasi Halal Internasional

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perlu dan tidaknya standarisasi halal internasional sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak, hal…

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta agar Sumber…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Hingga Akhir Tahun 2018, Udang Masih Jadi Primadona Ekspor Sektor Perikanan

  NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga akhir tahun ekspor hasil perikanan jelang akhir tahun 2018…

Penilaian Menteri - Perang Dagang Seharusnya Bisa Tingkatkan Produksi dan Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dan China seharusnya bisa…

Ekspor Melalui Kuala Tanjung Ditargetkan Capai 1.000 TEUS

NERACA Jakarta – Ekspor langsung melalui Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, ditargetkan bisa mencapai hingga 1.000 TEUs saat dioperasikan pada…