Tekan Defisit Perdagangan: - Pemerintah Diminta Kurangi Impor Pangan

Pemerintah diminta untuk mengurangi impor komoditas pangan di tengah situasi defisit neraca perdagangan yang terus terjadi. Berdasarkan catatan BPS, neraca perdagangan Indonesia defisit USD 1,82 miliar pada Oktober 2018.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan komoditas pertanian yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri sebaiknya tidak perlu lagi banyak diimpor.

"Masalah pangan selalu diobati dengan impor, ya dampaknya pertumbuhan impor lebih cepat dibandingkan ekspor. Ini produk komoditas hasil pertanian buah-buahan, booming 2007, satuannya juta dolar, sayur, dan biji cokleat, impornya sekarang tiggi," kata Heri.

Berdasarkan SEKI Bank Indonesia (BI) menunjukkan neraca perdagangan untuk produk hasil pertanian sudah mengalami defisit sejak 2007. Untuk impor hingga September 2018 saja sudah mencapai USD 7,17 miliar, sedangkan ekspor hanya USD 4,25 miliar. Sehingga terjadi defisit sekitar USD 2,9 miliar.

Heri melanjutkan, inisiasi pemenuhan kebutuhan komoditas dalam negeri perlu segera dilakukan. Salah satunya, melalui replanting utamanya pajale (padi, jagung, dan kedelai) hingga melakukan pemetaan-pemetaan yang tersitematis terkait komoditas-komoditas di luar prioritas yang disiapkan agar impor ditekan. "Komoditas yang kini menjadi prioritas masyatakat makin ditinggalkan, maka harus mulai memikirkan komoditas apa nih yang bisa menolong neraca kita," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati pun menambahkan di tengah impor komoditas pertanian yang tinggi tidak jadi jaminan inflasi vollatile tidak tinggi.

"Data itu (bisa) menjadi guidance pemeritah pemenuhan kebutuhan pangan di masa mendatang, perencanaan apa yang diproduksi hari ini, apa yg disusun di tahun sebelumnya, misalnya tren kelompok menegah bertambah maka pola-pola diversifikasi pangan (perlu digalakkan)," katanya.

Ia tak menampik secara historis kenaikan harga pangan kerap terjadi di momen akhir tahun. Hal itu ia maklumi sebagai siklus produktivitas pangan. Meski begitu, Ia mengingatkan agar pemerintah tetap perlu melakukan langkah antisipasi dan waspada. "Sekalipun pemerintah menutupi pemenuhan impor tapi kalau tidak ada koordinasi kebijakan menyeluruh, maka sekalipun program Pajale berjalan tapi ke depan tidak akan terantisipasi," kata dia.

Tren belanja online dengan beragam diskon di akhir tahun semakin marak. Kondisi tersebut dinilai bisa berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan yang pada Oktober 2018 menembus USD 1,82 miliar.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, memprediksi neraca perdagangan belum akan membaik. Hingga akhir tahun, neraca dagang berpotensi terus defisit. "Prediksi tren November-Desember akan lebih melebar saya rasa defisitnya. Terutama karena permintaan natal dan tahun baru. Impor semakin besar," kata Eko.

Eko melanjutkan, potensi peningkatan defisit itu terlebih disebabkan kegemaran kelas menengah yang menggandrungi produk-produk impor ketika belanja online. "90 besar produk online yang dijual adalah impor. Kemudian ada harbolnas, terinspirasi Alibaba. Ujungnya adalah impor," imbuhnya.

Menurut dia, kebutuhan impor di Indonesia memang masih sangat tinggi. Sebab, banyak komponen kebutuhan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Jika itu dibiarkan, bukannya tak mungkin pelemahan rupiah juga kian menjadi. "Semua serba salah, maju kena mundur kena. Kebutuhan utama kita cenderung bertumpu pada impor, tidak hanya pangan. Nah kalau impor tidak bisa dijaga, maka nilai tukar juga bisa jebol," ujar dia.

Meski begitu, Eko berharap tetap ada langkah yang mesti dilakukan untuk menekan defisit yang terjadi nantinya. Setidaknya, meminimalisirnya dengan mendorong produk lokal hingga mengubah perilaku berbelanja online. "Jangan terlalu gampang produk asing masuk apalagi terlalu mendominasi," katanya.

Ia juga berharap para pelaku usaha lokal termasuk yang tergabung dalam platform belanja online kian masif mengembangkan kreativitasnya agar lebih dilirik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mendukung berbagai kebijakan yang menguntungkan.

"Misal kebijakan ada insentif atau fasilitas apa bagi yang menjual produk UMKM dalam negeri, ini domain pemerintah. Termasuk travel fair. Rata-rata luar negeri semua. Nah bentuk fasilitas kebijakan fiskalnya juga bisa lebih beragam," tutupnya. (iwan)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…