Cadangan Devisa Milik Siapa?

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

 

Bolak balik kita selalu bahas tentang cadangan devisa. Bagaimana harus diperoleh kita tahu caranya, dan bagaimana digunakan kita pun sudah tahu untuk keperluan apa saja dapat dipakai. Sesuai namanya cadangan devisa berupa valas, dan tidak ada yang berupa rupiah. Sampai di sini Anda tak perlu bingung.

Jika Anda menyelam lebih jauh tentang konsep cadangan devisa, maka bisa-bisa menggugah emosi, dan bisa jadi akan mengumpat dan marah. Umpatan paling halus, paling kita akan berkata "enak di loh, enggak enak di gue". Atau boleh jadi kita bisa berkata keras dan mengatakan "kejam banget loh", dan sebagainya.

Devisa dengan susah payah dan hanya dengan kerja keras kita peroleh dan sedikit demi sedikit kita kumpulkan, dan kemudian kita nyatakan sebagai cadangan devisa. Tapi apakah itu milik kita bangsa Indonesia.

Ternyata tidak demikian karena penulis melihatnya sebagai barang "titipan" saja. Mengapa?. Karena tidak dapat seenaknya sendiri dapat digunakan. Rule of thumb yang berlindung di balik tradisi kapitalisme, cadangan devisa pada dasarnya hanya dapat dipakai untuk bayar utang, membiayai impor, dan keperluan lain yang sifatnya internasional.

Tradisi ini seakan melindungi kita, tapi sejatinya adalah untuk melindungi kepentingan kapitalisme global. Karena itu, penulis pernah katakan bahwa cadangan devisa sesungguhnya milik para kapitalis global yang hidupnya seperti lintah yang menghisap darah kita. Dengan memiliki cadangan devisa, mereka bisa hidup tenang karena utangnya tidak akan dikemplang. Atau jika cadangan devisa tersedia dalam jumlah besar, maka ada jaminan bahwa impor dapat dilakukan untuk beberapa bulan ke depan, misal untuk 6 (enam) bulan ke depan.

Sebab itu, rezim devisa bebas harus ditegakkan, dan Indonesia penganut rezim ini hingga kini. Inilah lintah darat berkelas dunia, dan inikah barangkali ketidakadilan paling permanen, hingga dalam satu text book pernah dikatakan  bahwa likuiditas mengalir dari negara miskin dan negara berkembang menuju ke negara maju.

Dari sini kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya itu yang terjadi, dan sebab itu, penulis beranggapan bahwa cadangan devisa adalah likuiditas milik para rentenir berbaju global capitalism yang menitipkan devisanya pada negara mitra dagangnya. Praktik global capitalism adalah menghisap.

Daya sedotnya besar sekali karena mereka yang mengelola dan mengontrol penggunaan cadangan devisa sedunia, termasuk yang dititipkan di Indonesia. Gonjang ganjing pelemahan nilai tukar rupiah sudah hampir 10 miliar dolar AS cadangan devisa kita bakar habis untuk penguatan nilai tukar. Untuk bayar utang, mengimpor barang dan jasa dan membayar berbagai kewajiban internasional yang lain.

Menarik apa yang dikatakan oleh JE Stiglizt, pemenang nobel ekonomi bahwa uang yang disimpan sebagai cadangan adalah yang dapat berkontribusi terhadap permintaan global secara agregat. Uang tersebut dapat digunakan untuk merangsang perekonomian global.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…