NERACA

Jakarta - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) keberatan dengan rencana kenaikan tarif bongkar muat di dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 20%. Karena itu asosiasi meminta rencana itu dipertimbangkan kembali.

Wakil Ketua ALFI Mahendra Rianto berharap besaran kenaikan tarif itu tidak terlalu memberatkan pemilik barang. "Saya rasa kenaikannya tidak harus sebesar itu," ujar Mahendra Rianto di Jakarta, Senin (27/2).

Mahendra menilai rencana kenaikan tarif di Pelabuhan Tanjung Priok tidak terlepas dari kenaikan upah buruh. Menurut dia, kenaikan upah buruh secara otomatis meningkatkan biaya-biaya lain yang harus ditanggung perusahaan bongkar muat.

ALFI menilai kenaikan tarif bongkar muat harus diikuti tingkat pelayanan yang lebih cepat sehingga lalu lintas barang di pelabuhan terbesar di Indonesia lebih lancar. "Kami dapat memaklumi karena memang sejak 2008 tarif bongkar muat belum pernah dinaikkan, tapi angka yang sekarang terlalu memberatkan," tegasnya.

Para pengusaha logistik menyoroti masih banyaknya pungutan liar dan biaya-biaya siluman lainnya. Dia mendesak rencana kenaikan tarif bongkar muat di dermaga konvensional itu ditinjau ulang karena akan mempengaruhi biaya logistik nasional. "Kami akan mengadakan pertemuan dengan segala pihak yang terlibat untuk membicarakan lebih lanjut," tegasnya.

Menurut dia harus ada kompensasi yang jelas sendainya nanti biaya tarif bongkar muat jadi naik. Meski belum mengungkapkan perkiraaan ongkos yang akan ditanggung, namun Mahendra memperkirakan para importir yang akan paling terkena dampaknya.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengusulkan kenaikan tarif jasa bongkar muat atau ongkos pelabuhan pemuatan-ongkos pelabuhan tujuan mulai 1 Maret 2012. Untuk pelayanan kargo jenis kontainer diusulkan naik rata-rata 15%-20%, sedangkan jenis barang umum naik 25%-30%.

Turunkan Daya Saing

Di tempat berbeda, Budi Laksono, pengurus Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur juga mengatakan hal yang senada. Stakeholder pelabuhan di Surabaya merasa keberatan terhadap kenaikan tarif bongkar muat domestik yang ditetapkan Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS). Karena tarif baru yang berlaku sejak 15 September tahun lalu dikhawatirkan akan menurunkan daya saing pengusaha dalam negeri. “Sejauh kenaikan tersebut rasional tidak masalah. Tapi pemberitahuannya cukup mendadak,” ujar Budi.

Rata-rata kenaikan tarif bongkar muat di Tanjung Perak sebesar 30,5%. Kenaikan tertinggi terjadi pada FCL IMDG (muatan penuh barang berbahaya) di Crane Dermaga sebesar 62%. Sementara kenaikan terendah terjadi pada bongkar muat FCL Reefer (muatan penuh barang beku) pada Crane Kapal sebesar 13,6%.

Melihat kenaikan tarif sebesar itu, pengusaha keberatan apalagi masih banyak pungutan liar di pelabuhan. Sehingga menurutnya kondisi tersebut akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pelayaran. “Jika ingin menaikkan tolonglah dipertimbangkan dulu. Apakah masalah lain (pungutan liar) sudah diselesaikan,” ujarnya.

Pihaknya juga mempermasalahkan pelayanan TPS yang dirasa masih jauh dari kesan memuaskan. Administrasinya saja masih berbelit-belit. Misalnya saja, dalam proses pengurusan nota yang biasanya sampai berbulan-bulan.

“Kenapa sih kok menyelesaikan nota rampung itu sampai berbulan-bulan. Kalau kenaikan tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan akan kami dukung. Tapi kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” tambahnya.

Secara langsung kenaikan tarif bongkar muat yang ditetapkan oleh TPS pasti akan berpengaruh terhadap perubahan cost (biaya) yang dikeluarkan selama proses impor. “Ya jelas biayanya bertambah. Karena itu dalam waktu dekat akan kita adakan pembicaraan dengan anggota terkait masalah ini. Apakah mereka keberatan atau tidak,” lanjutnya.

GINSI Jatim juga sangat menyayangkan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. “Sebenarnya pihak TPS sebelum menaikkan tarif tersebut harusnya duduk bersama dengan stakeholder terkait. Tapi dari GINSI tahu-tahu ada fax pemberitahuan tarif baru. Ya, saya kaget karena sebelumnya tidak ada pembicaraan,” tambahnya lagi.

Sementara itu Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Isdarmawan Asrikan, juga merasakan keberatan atas kenaikan tarif bongkar muat domestik tersebut. “Meski kami konsen ke perdagangan luar negeri, tapi pastinya pengiriman barang ke luar pulau akan terbebani,” katanya. Apalagi, lanjutnya, saat ini perdagangan ekspor- impor baik antarnegara maupun antarpulau sedang mengeliat. “Walaupun sekarang belum mempengaruhi ekspor keluar negeri, tapi tetap akan berpengaruh meski minimal,” lanjutnya.

Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jatim mengaku kenaikan tarif memang harus dilakukan, sebab sudah 3 tahun belum direvisi. “Sudah sejak 3 tahun kenaikan tarif bongkar muat tetap, padahal semua harga telah berubah. Jadi saya rasa kenaikan ini tak perlu disorot terlalu berlebihan,” ucap Captain Prijanto, Ketua DPW APBMI Jatim.

Kenaikan itu, imbuhnya, seiring dengan peningkatan biaya buruh di wilayah pelabuhan yang dituntut bekerja 24 jam selama seminggu. “Kenaikan tersebut salah satu tujuannya untuk menutupi gaji buruh yang terus meningkat. Jika buruh sejahtera harapannya kualitas pelayanan juga naik,” tambahnya.