NERACA

Jakarta - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi. Indonesia pun memiliki peluang membuat kedaulatan tersebut karena memiliki sumber energi terbarukan berasal dari air, mikro hidro, angin (bayu), tenaga surya, gelombang laut dan panas bumi. Meski sumber energi terbarukan banyak, pemanfaatannya belum bisa memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Salah satu kendala besar pengembangan EBT adalah mahalnya teknologi. 

Pengamat energi Marwan Batubara menyatakan, sebenarnya pemerintah pernah memiliki peluang untuk mendorong program pemanfaatan EBT, yang oleh presiden Jokowi disebut energi kerakyatan. Dalam program tersebut energi baru dan terbarukan berasal dari singkong, jagung, dan yang lainnya. Namun program tersebut belum terealisasi akibat program yang tidak komprehensif. Marwan menegaskan, program energi dan terbarukan berupa energi kerakyatan sangat penting untuk direalisasikan agar Indonesia bisa mandiri secara energi. “Apalagi di tengah tingginya harga minyak dan nilai dolar seperti sekarang ini,” kata Marwan saat dihubungi, Selasa (14/8).

Dia juga menyebut, energi baru dan terbarukan tidak memiliki dampak negatif terhadap kelestarian hutan. “Sejauh ini belum ada dampak negatif dari Program EBT terhadap kelestarian hutan,” ucapnya. Menurut dia, masalah energi terbarukan dan kelestarian hutan itu mungkin lebih terkait dengan masalah emisi rumah kaca. Kendati demikian Marwan menyebut, Indonesia belum mandiri secara energi saat ini, tidak terlepas dari kesalahan pemerintah.

Soal energi sekarang bermasalah karena presiden Jokowi dulu tidak segera merealisasikan energi kerakyatan. “Harusnya ketika harga minyak tinggi pemerintah siap dengan perencanaan dan program yang komprehensif untuk energi kerakyatan,” jelas Marwan.

Sementara itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan tidak akan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Pembangunan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang berada di luar kawasan hutan dan berjalan sesuai rekomendasi Pemerintah Indonesia dan standar internasional. “Sesuai SK 579/Kemenhut, itu lokasi APL. Jadi sejak awal memang bukan kawasan hutan,” tegas Staf Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut di Medan, Senin (13/8). 

Secara garis besar, Fitri mengatakan, rekomendasi yang mereka keluarkan cukup banyak, termasuk reboisasi penanaman pohon di daerah yang sempat berubah jadi perkebjnan warga di dalam lokasi izin bekerja yang diperoleh PLTA Batang Toru. Sejauh ini, dia melihat pelaksana proyek PLTA Batang Toru komitmen menjalankan rekomendasikan itu. “Kami lihat beberapa sudah dikerjakan. Pastinya step b step, karena rekomendasi yang kami kelarkan memang sangat banyak,” ujarnya.

Rekomendasi-rekomendasi yang bisa menjamin kelestarian lingkungan, termasuk memelihara jalur lintasan satwa liar di dalam hutan juga telah diberikan. Pembangunan fasilitas ini membuat proyek tersebut akan berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. PLTA Batang Toru merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional‎ Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Proyek ini menggunakan energi baru terbarukan yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi dan Wapres Kalla berkaitan mengantisipasi perubahan iklim.